Suara.com - Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan pendekatan ekstrem Cina untuk menahan virus corona tidak bisa dilanjutkan karena sifat varian Omicron yang sangat menular.
Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggambarkan strategi "nol-COVID" Cina sebagai upaya yang "tidak berkelanjutan".
"Kami mengenal virus lebih baik dan kami memiliki alat yang lebih baik, termasuk vaksin, sehingga penanganan virus sebenarnya harus berbeda dari apa yang biasa kami lakukan di awal pandemi,” kata Tedros, Selasa (17/05).
Dia menambahkan bahwa virus telah berubah secara signifikan sejak pertama kali diidentifikasi di Wuhan pada akhir 2019, ketika Cina sebagian besar menghentikan penyebarannya dengan lockdown.
Tedros mengatakan, WHO telah berulang kali memberi tahu pejabat Cina tentang strategi penanganan COVID-19 yang direkomendasikan, tetapi "mengenai pilihan kebijakan, setiap negara berhak untuk menentukan sendiri."
Kepala Keadaan Darurat WHO Dr. Michael Ryan mengatakan, WHO mengakui bahwa Cina telah menghadapi situasi sulit dengan COVID-19 baru-baru ini dan mengapresiasi pihak berwenang karena menjaga jumlah kematian ke tingkat yang sangat rendah.
"Kami memahami mengapa respons awal Cina adalah mencoba dan menekan infeksi ke tingkat maksimum, (tetapi) strategi itu tidak bisa dilanjutkan dan elemen lain dari respons strategis perlu diperkuat,” katanya.
Ryan menambahkan bahwa upaya vaksinasi harus dilanjutkan dan menekankan bahwa "strategi hanya untuk menekan bukanlah cara yang bisa dilanjutkan untuk keluar dari pandemi bagi negara manapun.”
WHO bujuk Korea Utara dan Eritrea Kepala WHO mengatakan pihaknya berusaha membujuk Korea Utara dan Eritrea untuk memulai vaksinasi COVID-19.
Baca Juga: WHO Kritisi Target Nol Covid-19 China, Apa Dasarnya?
"WHO sangat prihatin dengan risiko penyebaran lebih lanjut di (Korea Utara),” kata Tedros, yang mencatat bahwa penduduk Korea Utara tidak divaksinasi dan ada sejumlah orang yang mengkhawatirkan dengan kondisi rawan yang menempatkan mereka pada risiko penyakit parah.
Tedros mengatakan WHO telah meminta Korea Utara untuk membagikan lebih banyak data tentang wabah di sana, tetapi sejauh ini tidak ada tanggapan.
Korea Utara baru mengakui wabah untuk pertama kalinya minggu lalu, dan sekarang menyatakan lebih dari 1,7 juta orang sakit demam.
Tidak memiliki persediaan pengujian yang cukup untuk mengonfirmasi berapa banyak kasus COVID-19, tetapi para ahli luar percaya sebagian besar kasus demam disebabkan oleh virus corona.
Dia mengatakan WHO telah menawarkan untuk mengirim vaksin, obat-obatan, tes, dan dukungan teknis kepada Korea Utara dan Eritrea, tetapi kedua pemimpin negara itu belum menanggapi.
Ryan mengatakan setiap penularan yang tidak terkendali di negara-negara seperti Korea Utara dan Eritrea dapat memacu munculnya varian baru, tetapi WHO tidak berdaya untuk bertindak kecuali negara-negara menerima bantuannya. yas/ha (AP)
Berita Terkait
-
Klasemen Grup B Piala Asia U-17 2026: Jepang di Puncak, Indonesia Tempel Ketat
-
Timnas Indonesia U-17 Menang Dramatis atas China, Keanu Sanjaya Jadi Penentu
-
Buku Esai Sayup Sunyi Suara Kata: Catatan dari Pinggiran Ruang Kelas
-
Singkirkan Atletico Madrid, Arsenal Melaju ke Final Liga Champions
-
Pakar Hukum Pidana Sebut Kasus Chromebook Masuk Ranah Administrasi Bukan Korupsi
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!