Suara.com - Hari pertama pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day di sepanjang Jalan Thamrin-Sudirman, Jakarta, warga yang mendatangi kawasan tersebut diwajibkan melakukan pemindaian QR Code PeduliLindungi.
Dikutip dari Antara, petugas Dinas Perhubungan DKI berjaga di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (22/5/2022), mengarahkan setiap warga yang hendak memasuki kawasan tersebut untuk terlebih dahulu memindai kode batang (barkode) QR.
Di Bundaran HI ditempatkan tanda pemindai kode QR di antaranya di Jalan Imam Bonjol, Jalan Kebon Kacang Raya dari arah Mal Grand Indonesia, depan Hotel Kempinski dan di sekitar Halte TransJakarta Tosari.
Sejumlah pemindai kode QR PeduliLindungi juga ditempatkan di beberapa titik jalan yang menghubungkan Jalan Sudirman di antaranya di Dukuh Bawah, Jalan Teluk Betung dan di sejumlah halte dan stasiun MRT Jakarta.
Namun tidak semua warga memindai kode QR di kawasan itu karena warga masih bisa masuk tanpa memindai yang biasanya melewati trotoar dan langsung menuju Bundaran HI.
Sementara itu, petugas gabungan berkali-kali mengingatkan warga untuk tidak berkumpul dan terus berjalan di kawasan Bundaran HI.
Tujuannya, agar tidak terjadi penumpukan warga di Bundaran HI.
Meski pemerintah melonggarkan aturan penggunaan masker, namun sejumlah warga masih tetap menggunakan masker karena padatnya orang dan untuk menghindari potensi penularan penyakit.
Pasang QR Code PeduliLindungi
Baca Juga: CFD, Jalan Tomang Raya Bakal Ditutup Besok, Pengguna Jalan Diimbau Lewat Jalur Alternatif
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan ada sekitar 54 pemasangan QR Code PeduliLindungi di lokasi HBKB.
"Nanti akan disiapkan tidak kurang dari 54 titik untuk PeduliLindungi tersebar di beberapa pintu-pintu masuk," kata Riza Patria di Balai Kota, Sabtu (21/5).
Riza berujar QR Code PeduliLindungi diletakkan di pintu-pintu masuk, tak terkecuali di fasilitas transportasi publik.
"Ada di beberapa titik termasuk di tempat-tempat transportasi untuk memudahkan semuanya," kata dia.
Pemerintah DKI menggelar lagi HBKB setelah ditiadakan sejak Maret 2020 atau sejak pandemi Covid-19. (Antara)
Berita Terkait
-
CFD, Jalan Tomang Raya Bakal Ditutup Besok, Pengguna Jalan Diimbau Lewat Jalur Alternatif
-
CFD Kota Surabaya Kembali Dibuka Setelah Ramadhan Ini di Jalan Darmo Minggu Lusa
-
Pemprov DKI Jakarta Adakan Car Free Day pada Minggu, Ini Daftar Lokasi Penerapannya
-
Car Free Day Jakarta Berlaku 22 Mei 2022, Catat Aturannya
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
Terkini
-
Hadiri KTT G20 di Afsel, Gibran akan Berpidato di Depan Pemimpin Dunia
-
KPK Buka-bukaan Asal Duit Rp300 M di Kasus Taspen: Bukan Pinjam Bank, Tapi dari Rekening Penampungan
-
Harapan Driver Ojol Selepas Nasib Mereka Dibahas Prabowo dan Dasco di Istana
-
Analis: Masa Depan Politik Budi Arie Suram Usai Ditolak Gerindra dan PSI
-
Soal Anggota Polri Aktif di Kementan, Menteri Amran: Justru Sangat Membantu
-
Pigai Ajak Publik Gugat UU KUHAP ke MK Jika Khawatir dengan Isinya: Kami Dukung, Saya Tidak Takut!
-
KPK Ungkap Alasan Bobby Nasution Belum Dihadirkan di Sidang Korupsi Jalan Sumut
-
Tak Bayar Utang Pajak Rp25,4 Miliar, DJP Sandera Pengusaha Semarang: Ini Efek Jera!
-
Broker 'Hantu' Korupsi Petral Terkuak, KPK: Modus Ini Bikin Harga Minyak Impor Jadi Mahal
-
Tepis Kekhawatiran Publik, Menteri HAM Klaim 80 Persen Revisi KUHAP Lindungi HAM