Suara.com - Komisi II DPR menunda pelaksanaan rapat bersama penyelenggara Pemilu dan pemerintah pada hari ini. Rapat yang seharusnya membahas perihal Pemilu itu batal digelar gara-gara KPU yang berhalangan hadir.
Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa KPU menyatakan ini melakukan konsultasi dengan institusi lain. Padahal DPR beserta Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan dari pihak pemerintah sudah merencanakan rapa pada 30 Mei.
"Jadi saya mau menyampaikan kami sebetulnya sudah merencanakan. Itu sebagai bentuk komitmen kami supaya bisa selesai cepat karena tanggal 14 Juni harus mulai tahapan. Cuma karena KPU ingin jalan-jalan dulu ke roadshow ke lembaga-lembaga tinggi negara, saya kira kami ikuti saja," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/5/2022).
Doli sendiri belum tahu kapan pelaksanaan rapat kembali dijadwalkan. Mengingat, kata dia, pada 6 Juni mendatang KPU baru akan bertemu dengan Ketua DPR Puan Maharani. Sehingga kemungkinan rapat kembali digelar sesudah pertemuan tersebut.
Menurut Doli masih ada waktu untuk melaksanakan rapat sebelum dimulainya tahapan Pemilu 2024.
"Mungkin habis tanggal 6 (Juni), ibu ketua DPR mungkin ketemu ketua MPR, ketemu Dubes Amerika mungkin. Kami kan enggak tahu," ujar Doli.
Tunda Rapat Bahas Pemilu
Sementara itu, Anggota Komisi II Mardani Ali Sera mengatakan kemungkinan rapat bersama untuk membahas Pemilu itu digelar pada pekan depan. Mardani mengatakan dalam rapat pada pekan depan semua hal berkaitan dengan Pemilu akan dibahas bersama.
"Sudah termasuk (membahas) tahapan, berapa lama masa kampanye, anggarannya. Harapannya pekan depan, harusnya hari ini Senin, mudah-mudahan Senin depan sudah dirapatkan dan ditetapkan PKPU. Karena Juni 14 itu pas harus mulai, dua tahun sebelumnya," tutur Mardani.
Baca Juga: Enam Arahan Jokowi Kepada KPU Soal Pemilu 2024, Apa Saja?
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa memastikan bahwa rapat dengar pendapat atau rapat kerja bersama dengan pemerintah serta penyelenggaraan Pemilu untuk membahas lebih lanjut perihal Pemilu 2024 akan dilaksanakan 30 Mei 2022.
"Untuk Pemilu kita sesuai dengan rapat internal kita agendakan tanggal 30 Mei yang akan datang," kata Saan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2022).
Rapat tersebut akan menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat bersama antara Komisi II, pemerintah dan penyelenggara Pemilu di rapat konsinyering. Adapun kesepakatan yang dibuat dalam konsinyering meliputi anggaran hingga durasi masa kampanye dan lain-lain.
"Karena kita ingin PKPU dan anggaran ini bisa selesai di bulan Mei," ujar Saan.
"Simulasi ini kan nanti kita tanya pas rapat. Rapat hasil dari KPU simulasinya seperti apa, kalau kampanye 75 hari KPU mensimulasikannya seperti apa, apakah KPU secara teknis memungkinkan dengan kampanye 75 hari," tuturnya.
Anggaran Pemilu
Berita Terkait
-
Enam Arahan Jokowi Kepada KPU Soal Pemilu 2024, Apa Saja?
-
Jumlah Pemilih Pemilu 2024 di Kepri Turun 1.675 Orang, Penyebabnya karena Ini
-
Dana Operasional Haji 2022 Kurang, Menag Yaqut Minta Tambahan Duit Rp 1,5 Triliun ke DPR
-
Terima Laporan KPU di Istana, Jokowi Pastikan Pemilu 2024 Berjalan Sesuai Jadwal
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
-
Selain 10 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,59 Miliar
-
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara!
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
Terkini
-
Di Balik Viral Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung: Tradisi Adat atau Simbol Politik?
-
Potongan Jadi 8 Persen Mulai Besok, Koalisi Ojol Nasional: Janji Prabowo-Dasco Terbukti
-
MUI Usul RUU Pidana LGBT, Gus Ipul: Patut Ditindaklanjuti, Tapi Dibahas Dulu
-
TKD Anjlok 59 Persen, Jakarta Tak Bisa Lagi Bergantung pada APBD demi Kejar Status Kota Global
-
Sempat Tertahan di Papua, Bobby Nasution Pastikan Kontingen Pesparawi Sumut Pulang Besok
-
PDIP Surati Nanik S Deyang Minta Data Nama-nama Kader yang Terlibat MBG
-
BNN Catat 50 Orang Meninggal Tiap Hari Akibat Narkoba, Rehabilitasi Harus Jadi Prioritas
-
Buru Bupati dan Sekda Kuansing, KPK Telusuri Dugaan Kebocoran Informasi
-
Dittipideksus Bareskrim Sita 18,1 Ton Sianida Ilegal, Dua Tersangka Ditetapkan
-
Kasus Eltras Jadi Evaluasi, Polda NTT Sisir Seluruh Tempat Hiburan Malam