Suara.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal dugaan pemotongan Bantuan Operasional Pendidikan Kementerian Agama (Kemenag) untuk Pondok Pesantren di daerah Sumatera Utara.
"Kalau ada tentu kami serahkan ke mekanisme ketentuan hukum yang berlaku silakan saja diusut karena itu adalah bagian dari transparansi publik. Kalau memang ada temuan-temuan tersebut," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/5/2022).
Ace mengatakan, Komisi VIII DPR RI sejak awal sudah meminta kepada Kemenag agar bisa transparan dan terbuka terkait dengan urusuan Bantuan Operasional Pendidikan tersebut.
"Tidak boleh ada potongan karena itu adalah hak para penerima bantuan operasional tersebut," tuturnya.
Lebih lanjut, Ace mengatakan, dalam setiap rapat Komisi VIII DPR dengan Kemenag juga selalu ditekankan soal Bantuan Operasional parameternya harus jelas. Terutama soal bagaimana pendistribuannya seperti apa.
"Kami secara tegas juga kami sampaikan kalau dilihat rapat-rapat kami dengan Kemenag bahwa soal bantuan-bantuan sosial atau bantuan operasional bagi madrasah maupun pesantren memang harus seterbuka mungkin dengan parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," tuturnya.
"Tentu nanti kita melakukan pengawasan terhadap pendistribusian untuk pesantren dan untuk madrasah tersebut," sambungnya.
Temuan ICW
Untuk diketahui, ICW menyampaikan temuan bahwa ada oknum partai politik di Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara memotong dana Bantuan Operasional Pendidikan Kementerian Agama untuk Pondok Pesantren.
Baca Juga: Polri Akui Belum Pecat Eks Narapidana Korupsi Raden Brotoseno
Hal itu disampaikan Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto dalam peluncuran laporan hasil pemantauan program BOP untuk pesantren, Jumat kemarin.
"Ada orang mengaku partai tertentu melakukan pemotongan sebesar 30 persen dengan dalih sebagai sumbangan untuk pembangunan masjid," kata Agus.
Berita Terkait
-
Polri Akui Belum Pecat Eks Narapidana Korupsi Raden Brotoseno
-
Eks Narapidana Korupsi dan Pacar Angelina Sondakh Disebut Masih Aktif Sebagian Anggota, Polri Klaim akan Cek ke Propam
-
Dana Operasional Haji 2022 Kurang, Menag Yaqut Minta Tambahan Duit Rp 1,5 Triliun ke DPR
-
Bagaimana Cara Buat Kartu Nikah Digital? Ikuti Panduannya Berikut Ini!
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Sebut Mulai Besok Dana Jumbo Rp200 Triliun Masuk ke Enam Bank
-
iPhone di Tangan, Cicilan di Pundak: Kenapa Gen Z Rela Ngutang Demi Gaya?
-
Purbaya Effect, Saham Bank RI Pestapora Hari Ini
-
Usai Dilantik, Menkeu Purbaya Langsung Tanya Gaji ke Sekjen: Waduh Turun!
-
Kritik Sosial Lewat Medsos: Malaka Project Jadi Ajak Gen Z Lebih Melek Politik
Terkini
-
Sinta Nuriyah, Quraish Shihab hingga Romo Magnis Sambangi Istana, Bakal Bahas Hal Ini Bareng Prabowo
-
Disindir 'Satu Jakarta Digali Semua', Gubernur Pramono Perintahkan SOP Baru Atasi Macet
-
Lampu Hijau untuk Skuad Baru Megawati: Kemenkum Sahkan DPP PDIP yang Baru
-
Eks Panglima TNI Sebut Prabowo Bisa Kena Imbas Pelanggaran HAM Berat jika Tak Copot Kapolri
-
Minta Bekingan LPSK, Keluarga Arya Daru Kini Diteror Kiriman Aneh Termasuk Bunga Kamboja!
-
Sindiran Ferry Irwandi: Polisi, TNI, Kini DPR Ikut Jadi Ancaman
-
KLH Temukan Sumber Pencemaran Radioaktif di Serang
-
Diperiksa KPK Pakai Peci Hitam, Eks Wamenaker Noel: Ini Simbol
-
Enam Pelaku Pembakaran Gedung DPRD Makassar dan Sulsel Dibebaskan
-
Pagar Laut Cilincing Blokade Nelayan Melaut, Pramono: Kami Tak Keluarkan Izin, Ini Kewenangan KKP