Suara.com - Kemungkinan Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta berbalik mendukung gelaran Formula E di Ancol, Jakarta Utara dimungkinkan bisa terjadi.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, setelah sekian lama menentang. Namun, ia memberikan sejumlah syarat agar partai lambang banteng bermoncong putih tersebut mendukung ajang balap mobil listrik ini.
Gembong mengatakan, syarat yang diberikan adalah transparansi anggaran. Katanya, masih ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikucurkan untuk Formula E dalam bentuk commitment fee sebesar Rp560 miliar.
"Kami mendukung dengan syarat, ada transparansi alokasi anggaran, karena yang digunakan masih APBD dengan penyertaan modal dari Jakpro," ujar Gembong di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (30/5/2022).
Menurut Gembong, keterbukaan penggunaan anggaran ini menjadi penting karena berkaitan dengan penggunaan uang rakyat. Gembong meminta pemaparan langsung yang jelas soal acara ini.
Cara untuk menjelaskannya, kata Gembong, melalui interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan.
"Keterbukaan, pengelolaan keuangan dan kita mendukung dengan syarat tidak membabi buta. Itu dengan interpelasi," tuturnya.
Sebelumnya, Gembong menyesalkan kejadian robohnya atap tribun penonton di sirkuit Formula E, Ancol, Jakarta Utara. Ia menyebut hal ini terjadi karena pengerjaan sirkuit yang dikejar waktu.
Pembangunan sirkuit Formula E ini memang diklaim sebagai yang tercepat di dunia. Mulai dikerjakan pada Februari, bagian treknya rampung seluruhnya pada April 2022.
Baca Juga: Tak Temukan Unsur Kelalaian soal Insiden Atap Formula E Roboh, Polda Metro Jaya: Itu Faktor Alam
Hingga saat ini, kontraktor sudah hampir menyelesaikan seluruh persiapan sirkuit seperti bagian tribun penonton, paddock, dan sarana penunjang lainnya.
Gembong menyebut pengerjaan sirkuit yang begitu cepat ini tidak dibarengi dengan persiapan yang matang. Kontraktor hanya fokus mengejar target harus selesai sebelum 4 Juni mendatang.
"Niat begitu tinggi tapi tidak disikapi dengan matang. Karena persiapan tidak matang yang dikejar hanya memenuhi target," ucapnya.
Menurut Gembong, pengerjaan yang terburu-buru berpotensi menurunkan kualitas bangunan. Padahal, keselamatan dan keamanan penonton serta tim pembalap adalah yang utama.
"Intinya banyak faktor, karena kejar waktu atau deadline jadi tidak sesuai dengan konstruksi yang diharapkan. karena ngejar waktu itu jadi mengabaikan hal penting soal konstruksi," jelasnya.
Karena itu, Gembong meminta agar penyelenggara melakukan evaluasi atas kejadian ini. Ia berharap nantinya saat balapan tidak ada lagi kejadian yang membahayakan seperti ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Bulan Madu Maut di Glamping Ilegal, Lakeside Alahan Panjang Ternyata Tak Kantongi Izin
-
Geger Ziarah Roy Suryo Cs di Makam Keluarga Jokowi: 7 Fakta di Balik Misi "Pencari Fakta"
-
Kronologi Bulan Madu Maut di Danau Diateh: Istri Tewas, Suami Kritis di Kamar Mandi Vila
-
FSGI: Pelibatan Santri dalam Pembangunan Musala Ponpes Al Khoziny Langgar UU Perlindungan Anak
-
Dugaan Korupsi Chromebook: Petinggi Perusahaan Teknologi Dipanggil Jaksa, Ternyata Ini Alasannya
-
FSGI Kecam Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai Dana APBN: Lukai Rasa Keadilan Korban!
-
Krisis Politik di Madagaskar Memanas, Presiden Rajoelina Sebut Ada Upaya Kudeta Bersenjata
-
Kasus Korupsi Digitalisasi Pendidikan: Para Petinggi BUMN Ini Mulai Diselidiki Kejagung
-
18 Profesor Hukum Bela Hasto, Minta MK Rombak Pasal Kunci Pemberantasan Korupsi
-
GIPI Soroti Pungutan Wisman dalam Revisi UU Kepariwisataan: Industri Wisata Bisa Terdampak