Suara.com - Komisi untuk Orang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti lolosnya Inspektur Jenderal Remigius Sigid Tri Hardjanto sebagai calon Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). KontraS menyebut, majunya Sigit dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan.
"Diloloskannya anggota polri aktif, Komnas HAM dikhawatirkan akan menjadi bias dan diintervensi lebih dalam seperti misalnya Kompolnas yang kemudian akan mampu mencegah atau merekomendasikan hal secara konkret dalam perbaikan Polri. Sehingga, akan sulit bagi Komnas HAM jika hal serupa terjadi," kata Wakil Koordinator KontraS, Rivanlee Anandar dalam rilisnya kepada Suara.com, Jumat (3/5/2022).
Terlebih merujuk data Komnas HAM, sepanjang 2020-2021, dari 1.162 kasus kekerasan aparat negara yang ditangani, sebanyak 480 kasus berkaitan dengan kerja penegakan hukum oleh polisi.
"Dari data Komnas HAM hingga tahun 2021 mengatakan Polri sebagai aktor yang paling sering dilaporkan atas dugaan pelanggaran HAM dan tidak ada perbaikan. Lalu bagaimana jika nanti terpilih calon komisioner dari Polri?" kata Rivanlee mempertanyakan.
Lebih lanjut, KontraS menyinggung nama Ketua KPK, Firli Bahuri, yang sama-sama berlatar belakang polisi. Menurut KontraS, langkah diambil Sigid tak lepas anggota polisi terdahulu tersebut menjabat di luar lingkungan kepolisian.
"Kami melihat lolosnya Sigid tidak lepas dari sepak terjang pendahulunya seperti Firli Bahuri yang melintas ke institusi sipil lain yang kini menjadi Ketua KPK," kata Rivanlee.
Atas hal tersebut KontraS memberikan dua desakannya ke Panitia Seleksi Calon Komisioner Komnas HAM.
- Panitia seleksi memperhatikan proses pemilihan calon komisioner tak hanya melalui persyaratan administratif namun harus melihat keseluruhan aspek secara holistik.
- Panitia seleksi membuka indikator dan alat uji dalam seleksi di luar dari public hearing nantinya untuk melihat kapasitas dari masing-masing calon juga mendorong transparansi pansel agar publik bisa konsisten mengawal.
Jenderal Polisi Lolos Seleksi Calon Komisioner Komnas HAM
Seperti diketahui, seleksi Tes Tertulis Objektif dan Penulisan Makalah, meloloskan 50 nama calon Komisioner Komnas HAM. Puluhan nama tersebut berasal dari latar belakang profesi yang beragam, di antaranya aktivis, pengacara, aparatur sipil negara (ASN)/pensiunan, jurnalis, dan akademisi.
Merujuk pada pengumuman Komnas HAM bernomor NOMOR: 45/PANSEL-KH/V/2022, terdapat calon Komisioner dari anggota Polri, yaitu Irjen Remigius Sigid Tri Hardjanto.
Berdasarkan informasi dihimpun Suara.com, Remigius berpangkat Irjen dan pernah menjadi Kapolda Kalimantan Barat dan Kapolda Sulawesi Utara, hingga akhirnya dia dilantik menjadi Kepala Divisi Hukum Polri pada 17 Desember 2021.
Berita Terkait
-
Soroti Lolosnya Irjen Sigid Jadi Calon Komisioner Komnas HAM, KontraS: Proses Pemilihan Harus Profesional
-
Penunjukan PJ Kepala Daerah Diduga Maladministrasi, KontraS-ICW Dan Perludem Laporkan Mendagri Ke Ombudsman RI
-
Ungkit soal Ketua KPK Firli Bahuri, Pengamat Khawatirkan Ini Jika Irjen Sigid Terpilih jadi Komisioner Komnas HAM
-
Bukan Penyidik, Ini Posisi Baru Mantan Koruptor AKBP Brotoseno di Polri
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar