Suara.com - NasDem segera mengkomunikasikan pembentukan koalisi usai mendapatkan keputusan ihwal siapa tokoh yang akan dipilih Ketua Umum Surya Paloh sebagai calon presiden 2024.
Namun, keputusan Surya Paloh itu masih harus menunggu rapat kerja nasional (Rakernas) 15-17 Juni 2022. Rakernas akan merekomendasikan tiga nama capres.
Dari nama-nama yang direkomendasikan, nantinya Paloh diberi kewenangan memilih salah satu.
Setelahnya, nama yang terpilih itu yang akan dikomunikasikan dengan partai-partai untuk mengawali pembentukan koalisi.
"NasDem nanti dari tiga atau empat calon itu, ketua umum akan memilih satu calon yang akan dibawa untuk dibicarakan bersama calon mitra koalisi capres," kata Sekjen NasDem Johnny G. Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2022).
Sejauh ini, menjelang Rakernas, Johnny mengaku belum mengetahui siapa saja nama-nama yang berpotensi direkomendasikan untuk diusung sebagai capres
"Yang pasti tokoh-tokoh yang memenuhi kriteria dasar itu adalah kepentingan bangsa, sikap kenegarawanan dan memastikan kontinuitas pembangunan nasional agar efisiensi pembangunan pembiayaan nasional bisa terjaga dengan baik," ucapnya.
Diketahui, NasDem belum juga menentukan arah koalisi dengan partai-partai politik. Ketua DPP NasDem Willy Aditya mengatakan arah koalisi itu nantinya akan bergantung dari hasil Rakernas NasDem.
Willy berujar, Surya Paloh tentu akan melakukan komunikasi dengan partai-partai atas tiga rekomendasi capres di Rakernas. Komunikasi itu dilakukan seiring dengan penyusunan koalisi.
Baca Juga: Bendera HTI Bikin Ribut Acara Deklarasi, Panitia: Kita Enggak Mau Ngejebak Pak Anies!
"Jadi, kami memang dalam proses yang masih menunggu rakernas untuk proses 3 nama lalu kemudian koalisi disusun berdasarkan 3 nama tersebut," kata Willy, Selasa (7/6/2022).
Menurut Willy, dalam proses pembentukan koalisi tidak bisa terlepas dari figur capres yang akan diusung. Ia berujar figur capres menjadi daya tarik bagi partai-partai politik untuk kemudian bekerja sama dalam satu koalisi untuk Pilpres.
"Kita sadar betul keberadaan partai, kecukupan syarat dukungan itu menentukan, iya, tapi yang menjadi magnet utama dari proses pembangunan koalisi itu ya pasangan calon, ya pengantennya. Kalau lebih spesifik siapa capresnya," kata Willy.
Karena itu, NasDem memilih menunggu hasil Rakernas sebelum berlanjut menentukan arah koalisi.
"Kita tentukan dulu pengantennya, siapa capresnya, baru disusun koalisi, kemudian berdialog, bermusyawarah dan mufakat siapa kemudian siapa yang akan mendampingi capres tersebut," ujarnya.
Berita Terkait
-
FPI Palsu Deklarasi Anies Capres 2024, Wagub DKI: Itu Hak Warga Negara
-
Ogah Tanggapi Deklarasi Capres dari Relawan, PKS Anggap Semua Kandidat Egaliter
-
Masyarakat Diminta Ikut Perjuangkan Kedaulatan Digital
-
Ada Acara Deklarasi Dukung Anies di Hotel Bidakara, Jaringan Nasional Milieanies: Aneh, Mewah Sekali Acaranya
-
Bendera Mirip HTI Warnai Deklarasi Dukungan Anies Baswedan Capres 2024, Acara Sempat Terhenti
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
Terkini
-
Buntut Insiden Rapat Revisi UU TNI, 4 Prajurit Segera Disidang: Motif Diduga Dendam Pribadi
-
Pramono All Out Demi Boyong BTS ke JIS: Jamin Bebas Macet dan Akses KRL Langsung!
-
Blokade Selat Hormuz Dianggap Perjudian Trump, Kalau Misi Gagal Ekonomi Dunia Hancur
-
Ikrar Nusa Bakti Sindir Militer: Merasa Dirinya Bukan Dibentuk Oleh Negara
-
MBG Serap Hampir Rp1 Triliun per Hari, BGN Sebut Dana Langsung Mengalir ke Masyarakat
-
Harga Rokok Lebih Murah dari Sebungkus Nasi, CISDI: Bisa Gagalkan Program Makan Bergizi Gratis
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Laut Merah Milik Siapa? Iran Ancam Mau Menutupnya
-
WALHI Kritik Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di Satgas PKH: Waspada Ekspansi Militer di Ruang Sipil
-
Melihat Kapal Macet Mau ke Selat Hormuz Berdasarkan Data Pelacakan Maritim