Suara.com - Rangkaian deklarasi yang muncul untuk mendukung pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden diduga hanya bagian dari settingan dengan tujuan propaganda hitam.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia mengatakan bahwa dirinya yakin ada sebuah fitnah yang memang ingin dialamatkan kepada Gubernur DKI Jakarta itu melalui deklarasi dari kelompok tertentu.
Fitnah itu berkeinginan agar Anies dianggap oleh publik telah didukung oleh kelompok-kelompok yang notabene dikenal radikal. Dengan itu diharapkan timbul kebencian terhadap Anies.
"Saya punya keyakinan bahwa ini adalah bagian dari fitnah politik yang mungkin dihadapkan kepada sosok Anies yang potensial sehingga memicu kekhawatiran kelompok-kelompok yang lain," kata Dedi dalam diskusi daring CrossCheck, Minggu (12/6/2022).
Dedi menilai serangan fitnah terhadap Anies itu bahkan sudah mulai berdatangan sebelum Anies masuk di gelanggang politik. Anies kerap disebut-sebut dekat dengan kelompok-kelompok garis keras.
"Padahal semua orang tahu, artinya lebih banyak orang tahu beliau itu jauh dari kata radikal. Ya sebut saja lah beliau rektor Paramadina. Kan tidak make sense kalau kemudian Paramadina diidentikan dengan kelompok radikal," ujar Dedi.
"Tetapi karena dalam nuansa politik di mana seteru kemudian konflik itu sengaja dimunculkan, ya terkadang isu-isu yang tidak nyambung dengan kandidat sekalipun akan tetap dipaksakan untuk dilakukan," sambung Dedi.
Industri Propaganda Hitam
Sebelumnya Dedi mengatakan bahwa kemunculan deklarasi capres dari berbagai kelompok memiliki dua sisi. Sisi baik dan sisi buruk.
Baca Juga: Deklarasi Capres Disebut Jadi Industri Propaganda Hitam, Contohnya Kepada Anies Baswedan
Pertama sisi baik, di mana keberadaan deklarasi membuktikan bahwa masyarakat yang turut antusias dan berperan aktif dalam mencari sosok pemimpin.
Tetapi di sisi lain, keberadaan deklarasi justru bisa digunakan sebagai kampanye hitam dari lawan politik. Dedi mencontohkan deklarasi yang ditujukan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres.
Ada dua deklarasi terakhir yang menjadi sorotan, yakni dari FPI reborn dan Majelis Sang Presiden yang dianggap agenda setting-an.
"Artinya antusiasme yang direkayasa yang kemudian berbuah sebagai propaganda hitam. Salah satunya misalkan yang terjadi kepada Anies Baswedan ini," kata Dedi dalam diskusi daring CrossCheck, Minggu.
Dedi melihat gerakan deklarasi dari kelompok tertentu menjelang Pilpres sudah menjadi bagian dari bisnis dan industri. Gerakan-gerakan deklarasi memang seperti ada yang menggerakan.
Ia berujar satu kelompok yang sama bisa melakukan berbagai deklarasi, bahkan untuk tokoh yang berbeda. "Nah ini kan sudah sangat industrial sekali," tutur Dedi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti