Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ada banyak kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang enggan membeli produk dalam negeri. Alasannya kata Jokowi beragam, di antaranya dari mulai kualitas hingga spek yang tak sesuai.
"Saya tahu banyak Kementerian, banyak lembaga, banyak daerah, tidak mau beli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam. Speknya enggak pas lah, kualitasnya enggak baik lah, alasan banyak sekali," ujar Jokowi dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Selasa (14/6/2022).
Jokowi menyebut sebanyak 842 produk yang dibeli di dalam e-catalog, sebetulnya produksi di dalam negeri, namun justru pembeliannya impor.
Diketahui, dari laporan pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terdapat 842 produk impor yang dibeli melalui e-catalog.
"Seperti tadi disampaikan oleh pak kepala BPKP. Ada 842 produk, di dalam e-catalog, yang sebetulnya produksi di dalam negerinya itu ada. Untuk apa itu, coret 842 itu, drop kalau emang produknya dalam negeri sudah ada. Untuk apa dipasang di e-catalog," ucap Jokowi.
Karena itu ia meminta Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan BPKP mengawasi belanja produk melalui e-catalog. Sehingga kementerian hingga pemerintah daerah membeli produk dalam negeri bukan impor.
Kata Jokowi, dari dari 514 kabupaten kota, 34 provinsi, baru ada 46 pemda yang memiliki e-katalog lokal.
"Sekarang ini kita sudah naik menjadi 123, naiknya cepat. Ini pasti dikejar-kejar BPKP. Awasi betul, kawal betul, agar semua kabupaten kota Provinsi segera memiliki e-catalog lokal. Sehingga nanti produk-produk lokal itu masuk semuanya," katanya.
"Oleh sebab itu, saya minta APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) BPKP mengawal serius program ini dan harus berhasil, belanja produk dalam negeri harus berhasil."
Baca Juga: Murka! Jokowi: Uang Rakyat Dipakai Belanja Produk Impor, Bodoh Sekali Kita
Berita Terkait
-
Murka! Jokowi: Uang Rakyat Dipakai Belanja Produk Impor, Bodoh Sekali Kita
-
Kencang Kabar Presiden Jokowi akan Reshuffle Kabinet, Ini Respons Pihak Istana
-
Heboh Isu Reshuffle Kabinet, Begini Respons Seskab Jokowi
-
Kabarnya Jokowi Reshuffle Kabinet Rabu Besok, Seskab Pramono Anung: Presiden Mau Ganti Kapan Saja Ya Terserah
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri