Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ada banyak kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang enggan membeli produk dalam negeri. Alasannya kata Jokowi beragam, di antaranya dari mulai kualitas hingga spek yang tak sesuai.
"Saya tahu banyak Kementerian, banyak lembaga, banyak daerah, tidak mau beli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam. Speknya enggak pas lah, kualitasnya enggak baik lah, alasan banyak sekali," ujar Jokowi dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Selasa (14/6/2022).
Jokowi menyebut sebanyak 842 produk yang dibeli di dalam e-catalog, sebetulnya produksi di dalam negeri, namun justru pembeliannya impor.
Diketahui, dari laporan pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terdapat 842 produk impor yang dibeli melalui e-catalog.
"Seperti tadi disampaikan oleh pak kepala BPKP. Ada 842 produk, di dalam e-catalog, yang sebetulnya produksi di dalam negerinya itu ada. Untuk apa itu, coret 842 itu, drop kalau emang produknya dalam negeri sudah ada. Untuk apa dipasang di e-catalog," ucap Jokowi.
Karena itu ia meminta Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan BPKP mengawasi belanja produk melalui e-catalog. Sehingga kementerian hingga pemerintah daerah membeli produk dalam negeri bukan impor.
Kata Jokowi, dari dari 514 kabupaten kota, 34 provinsi, baru ada 46 pemda yang memiliki e-katalog lokal.
"Sekarang ini kita sudah naik menjadi 123, naiknya cepat. Ini pasti dikejar-kejar BPKP. Awasi betul, kawal betul, agar semua kabupaten kota Provinsi segera memiliki e-catalog lokal. Sehingga nanti produk-produk lokal itu masuk semuanya," katanya.
"Oleh sebab itu, saya minta APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) BPKP mengawal serius program ini dan harus berhasil, belanja produk dalam negeri harus berhasil."
Baca Juga: Murka! Jokowi: Uang Rakyat Dipakai Belanja Produk Impor, Bodoh Sekali Kita
Berita Terkait
-
Murka! Jokowi: Uang Rakyat Dipakai Belanja Produk Impor, Bodoh Sekali Kita
-
Kencang Kabar Presiden Jokowi akan Reshuffle Kabinet, Ini Respons Pihak Istana
-
Heboh Isu Reshuffle Kabinet, Begini Respons Seskab Jokowi
-
Kabarnya Jokowi Reshuffle Kabinet Rabu Besok, Seskab Pramono Anung: Presiden Mau Ganti Kapan Saja Ya Terserah
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
Terkini
-
Gus Ipul Tegaskan Stiker Miskin Inisiatif Daerah, Tapi Masalahnya Ada 2 Juta Data Salah Sasaran
-
Mengapa Myanmar dan Kamboja Bukan Negara Tujuan Kerja yang Aman? Ini Penjelasan Pemerintah
-
Misteri Grup WA Terjawab: Kejagung Bantah Najelaa Terlibat Skandal Chromebook
-
DPD RI Gelar DPD Award Perdana, Apresiasi Pahlawan Lokal Penggerak Kemajuan Daerah
-
Program Learning for Life, Upaya Kemenpar Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
-
Ada 4,8 Juta Kelahiran Setahun, Menkes Budi Dorong Perbanyak Fasilitas Kesehatan Berkualitas
-
Menkes Budi: Populasi Lansia di Jakarta Meningkat, Layanan Kesehatan Harus Beradaptasi
-
Berkas Lengkap! Aktivis Delpedro Cs akan Dilimpahkan ke Kejati DKI Rabu Besok
-
Sudah Vonis Final, Kenapa Eksekusi Harvey Moeis Molor? Kejagung Beri Jawaban
-
Sinergi Polri dan Akademi Kader Bangsa: Bangun Sekolah Unggul Menuju Indonesia Emas 2045