Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ada banyak kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang enggan membeli produk dalam negeri. Alasannya kata Jokowi beragam, di antaranya dari mulai kualitas hingga spek yang tak sesuai.
"Saya tahu banyak Kementerian, banyak lembaga, banyak daerah, tidak mau beli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam. Speknya enggak pas lah, kualitasnya enggak baik lah, alasan banyak sekali," ujar Jokowi dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Selasa (14/6/2022).
Jokowi menyebut sebanyak 842 produk yang dibeli di dalam e-catalog, sebetulnya produksi di dalam negeri, namun justru pembeliannya impor.
Diketahui, dari laporan pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terdapat 842 produk impor yang dibeli melalui e-catalog.
"Seperti tadi disampaikan oleh pak kepala BPKP. Ada 842 produk, di dalam e-catalog, yang sebetulnya produksi di dalam negerinya itu ada. Untuk apa itu, coret 842 itu, drop kalau emang produknya dalam negeri sudah ada. Untuk apa dipasang di e-catalog," ucap Jokowi.
Karena itu ia meminta Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan BPKP mengawasi belanja produk melalui e-catalog. Sehingga kementerian hingga pemerintah daerah membeli produk dalam negeri bukan impor.
Kata Jokowi, dari dari 514 kabupaten kota, 34 provinsi, baru ada 46 pemda yang memiliki e-katalog lokal.
"Sekarang ini kita sudah naik menjadi 123, naiknya cepat. Ini pasti dikejar-kejar BPKP. Awasi betul, kawal betul, agar semua kabupaten kota Provinsi segera memiliki e-catalog lokal. Sehingga nanti produk-produk lokal itu masuk semuanya," katanya.
"Oleh sebab itu, saya minta APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) BPKP mengawal serius program ini dan harus berhasil, belanja produk dalam negeri harus berhasil."
Baca Juga: Murka! Jokowi: Uang Rakyat Dipakai Belanja Produk Impor, Bodoh Sekali Kita
Berita Terkait
-
Murka! Jokowi: Uang Rakyat Dipakai Belanja Produk Impor, Bodoh Sekali Kita
-
Kencang Kabar Presiden Jokowi akan Reshuffle Kabinet, Ini Respons Pihak Istana
-
Heboh Isu Reshuffle Kabinet, Begini Respons Seskab Jokowi
-
Kabarnya Jokowi Reshuffle Kabinet Rabu Besok, Seskab Pramono Anung: Presiden Mau Ganti Kapan Saja Ya Terserah
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
-
Tak Hanya Soal Ekonomi! Celios Ungkap Jejak Tiongkok di Indonesia Makin Meluas, Ini Buktinya
-
3 Rekomendasi HP 5G Murah di Bawah Rp3 Juta Tebaru September 2025
Terkini
-
Anak Gajah 'Tari' Ditemukan Mati Mendadak di Tesso Nilo, Penyebab Masih Misterius
-
Polisi Cikarang Utara Bikin Heboh Minta Warga Lepaskan Maling Motor, Kapolres Bekasi Minta Maaf
-
CEK FAKTA: DPR Sahkan UU Perampasan Aset Usai Demo Agustus 2025, Benarkah?
-
Jenguk Delpedro di Polda Metro Jaya, Bivitri Sebut Penangkapan Upaya Bungkam Kritik
-
Nepal Mencekam: 20 Tewas dan PM Mundur, Sekjen PBB Antonio Guterres Turun Tangan
-
Baleg DPR Tegaskan Kehati-hatian dalam RUU Perampasan Aset, Ogah Bahas Seperti Bikin Pisang Goreng
-
Pramono Anung Bantah Isu Tarif Parkir Jakarta Naik Jadi Rp30 Ribu/Jam: Itu Hoaks!
-
Protes Adalah Hak! API Lawan Pelabelan Negatif dan Ingatkan soal Kasus HAM
-
MK Lanjutkan Sengketa Pilkada Papua dan Barito Utara ke Tahap Pembuktian
-
Dasco Sambangi Prabowo di Istana, Lapor Perkembangan Terkini di Tanah Air hingga Keputusan DPR