Biasanya Rabu Pon
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengaku mendengar perihal adanya kabar bahwa reshuffle kabinet dilakukan pada Rabu 15 Juni, 2022.
Jazilul menilai kabar itu bisa saja benar, mengingat Rabu di tanggal itu merupakan Rabu Pon. Hari di mana Presiden Jokowi biasa mengambil dan memutuskan kebijakan penting, termasuk reshuffle.
"Ya terdengar itu dan 15 Juni itu Rabu Pon ya biasanya ada itu," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2022).
Kendati begitu, Jazilul tidak ingin berandai-andai apalagi memastikan kebenaran kabar yang ia dengar. Ia berujar reshuffle merupakan kewenangan Jokowi.
"Ya nggak tahu tapi harinya Rabu Pon. Kalau menunggu Rabu Pon berikutnya nunggu 40 hari lagi. Jadi lazimnya itu biasanya ada kecuali salah hitungan lagi," kata Jazilul.
Sebelumnya PKB menyoroti sejumlah menteri yang dinilai kerap keluyuran untuk pencitraan. Sorotan itu muncul di tengah isu kocok ulang menteri atau reshuffle kabinet.
Jazilul mengatakan saat ini sulit untuk mencari orang untuk menggantikan menteri untuk benar-benar bisa bertahan dan menangani tugas di tengah kondisi krisis.
Minimal, kata Jazilul, orang tersebut yang nantinya menjadi menteri harus kreatif untuk membantu presiden.
Baca Juga: Kencang Kabar Presiden Jokowi akan Reshuffle Kabinet, Ini Respons Pihak Istana
"Minimal kreatif untuk membantu presiden. Malah menterinya sibuk keluyuran pencitraan sebagian," kata Jazilul.
Jazilul enggan menyebut siapa menteri yang dianggap kerap keluyuran untuk melakukan pencitraan.
Ia hanya menyebutkan secara tersirat menteri mana saja yang kemudian dinilai melakukan pencitraan demi menaikkan elektabiltas untuk Pilpres 2024.
"Katanya ada di ATM, ada di objek-objek wisata. Itu gak ada soal sih tapi saya pikir bukan itu dasar untuk reshuffle," kata Jazilul.
Sementara itu perihal isu reshuffle pada 15 Juni mendatang, Jazilul menilai informasi tersebut masih sayup-sayup terdengar. Ia menegaskan PKB menyerahkan sepenuhnya tentang reshuffle kepada Presiden Jokowi
"Tapi kami berharap agar reshuffle ini tidak menambah beban karena kan pasti namanya reshuffle itu kan ada dampaknya buat menteri yang diganti atau menteri yang mengganti," tandas Jazilul.
Berita Terkait
-
Kencang Kabar Presiden Jokowi akan Reshuffle Kabinet, Ini Respons Pihak Istana
-
Heboh Isu Reshuffle Kabinet, Begini Respons Seskab Jokowi
-
Kabarnya Jokowi Reshuffle Kabinet Rabu Besok, Seskab Pramono Anung: Presiden Mau Ganti Kapan Saja Ya Terserah
-
Kabar Jokowi Mau Reshuffle Kabinet Santer, NasDem Pasrah Jika Kadernya Dicopot
-
Waketum PKB: 15 Juni Rabu Pon, Biasanya Ada Reshuffle
Terpopuler
- 7 SD Swasta Terbaik di Palembang dan Estimasi Biayanya, Panduan Lengkap Orang Tua 2026
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Aksi Kritik Gubernur Rudy Mas'ud 21 April, Massa Diminta Tak Tutup Jalan Umum
Pilihan
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
-
Heboh! Gara-gara Putar Balik, Sopir Truk Ini Kena Tilang Polisi Rp 22 Juta
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
Terkini
-
Kepergok Hendak Bobol Warung Sembako, Pencuri Dihajar Warga hingga Cium Aspal
-
Menangis di Sidang Chromebook, Ibrahim Arief Merasa Dikriminalisasi: Apa Dosa Saya?
-
Terjun dari Lantai 4: Satu PRT di Benhil Tewas, Dugaan Dikurung Majikan Masih Diselidiki Polisi
-
Listrik PLN Anjlok, Lampu Merah di Jakarta Banyak yang Mati, Polisi Waspada Macet Parah Sore Ini
-
Sekolah Iran di Tengah Perang: Tanpa Telepon, Internet Mati dan Kelas Hancur
-
Pemerintah Pastikan Tak Ada Penolakan Industri Terkait Kebijakan Label Nutri Level AD
-
Saiful Mujani Santai Meski Dilaporkan Makar: Kalau Harus Ditahan, Ya Tahan Saja
-
PM Lebanon: Israel Sengaja Incar Bunuh Wartawan Pakai Rudal
-
Eks Ketua Komnas Perempuan Soal Demokrasi RI: Kalau Kartini Lahir Sekarang, Bisa Dituduh Makar
-
Kemenlu RI Pastikan Sama Sikap dengan Malaysia dan Singapura Soal Tarif Selat Malaka