Suara.com - Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (15/6/2022).
Raja Juli akan mendampingi mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memimpin Kementerian ATR/BPN. Dia berjanji akan bekerja keras untuk mewujudkan visi misi Jokowi, terutama di bidang reforma agraria.
"Jadi pak Hadi adalah komandan kita. Saya bagian prajurit di BPN yang nanti bersama teman-teman di lapangan akan bekerja keras mewujudkan visi misi Pak Jokowi terutama reforma agraria," kata Raja Juli usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6/2022).
Raja Juli menuturkan dirinya yang mendampingi Hadi, akan menjalankan tugas sesuai arahan yang telah diberikan Jokowi diantaranya menyelesaikan permasalahan konflik agraria atu pun sengketa lahan.
Dia berharap permasalahan-permasalahan terkait reforma agraria, dapat segera selesai sebelum masa jabatan pemerintahan Jokowi berakhir.
"Oleh karena itu ini harus diselesaikan secara maksimal dan secepat mungkin, dan sebanyak mungkin. Yang kedua proses sertifikasi (penyaluran peningkatan) sertifikasi tanah, kita maksimalkan juga menjelang pak Jokowi selesai masa periode keduanya," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Hadi Tjahjanto yang baru dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menuntaskan persoalan dalam penyediaan lahan untuk pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
"Termasuk di dalamnya, urusan lahan tanah yang berkaitan dengan IKN," kata Presiden Jokowi usai pelantikan menteri dan wakil menteri baru di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022).
Jokowi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN untuk menggantikan Sofyan Djalil yang telah menjabat sejak 2016 hingga 2022.
Baca Juga: Tugas Berat Hadi Tjahjanto setelah GP Mandalika, Selesaikan Masalah Sengketan Lahan dan IKN
Jokowi pun langsung memerintahkan Hadi untuk menyelesaikan permasalahan lahan sebanyak-banyaknya, termasuk di antaranya sengketa lahan di masyarakat.
Selain itu, Hadi juga ditugaskan untuk meningkatkan penyaluran jumlah sertifikat tanah ke masyarakat agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum.
"Urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah dan sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan. Yang kedua urusan sertifikat, harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan. Saya yakin Pak Hadi punya kemampuan untuk itu," kata Jokowi.
Tag
Berita Terkait
-
Jokowi Sempat Hubungi Yusril Ihza Mahendra Sebelum Tunjuk Sekjen PBB Jadi Menteri
-
Sosok Zulkifli Hasan: Dulu Melantik Presiden dan Wakil Presiden, Kini Dilantik Jokowi Jadi Menteri Perdagangan
-
9 Kontroversi Roy Suryo, Lupa Lirik Indonesia Raya hingga Sempat Unggah Foto Stupa Mirip Jokowi
-
Tugas Anyar Hadi Sebagai Menteri ATR/BPN: Sertifikat Tanah, Sengketa Lahan dan IKN
-
Presiden Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet, Pengamat Politik Sebut Tukar Tambah Politik: Buat Selamatkan Diri Sendiri
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Sempat Kabur Saat OTT, Pemilik PT Blueray John Field Menyerahkan Diri ke KPK
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta
-
Nyanyian Saksi di Sidang: Sebut Eks Menaker Ida Fauziyah Terima Rp50 Juta, KPK Mulai Pasang Mata
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM