Suara.com - Hadi Tjahjanto menyatakan akan sering turun ke lapangan setelah resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Tujuannya, untuk berdiskusi dengan masyarakat terkait masalah-masalah yang timbul, sembari juga mencari solusi dari masalah-masalah tersebut.
"Kemungkinan saya akan lebih turun ke lapangan dibandingkan di kantor. Di 514 kanwil kabupaten/kota harus tanya masalahnya apa. Akan kami temui dan mencari masalah yang harus segera diselesaikan. Minggu depan saya ke Jatim, Jateng, dan Jabar untuk selesaikan masalah," kata Hadi saat Sertijab di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (16/4/2022).
Namun demikian, mantan Panglima TNI ini akan terlebih dahulu mempelajari istilah-istilah dalam pertanahan dan reforma agraria. Sehingga, dirinya bisa mengetahui solusi dalam permasalahan reforma agraria dan pertanahan.
"Saya tetap mohon didukung seperti mendukung Pak Sofyan Djalil. Pak Sofjan 8 tahun, saya baru. HGU saya kurang paham. Kalau terminologi tahu akan mudah masuk ke mana saja," ucap dia.
Selain itu, Hadi juga meminta dukungan dari jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN agar bisa mengejar target pemberian sertifikat tanah masyarakat yang ditugaskan Presiden.
"Saya mohon dukungan, supaya misi kita bisa berjalan baik, merealisasikan 126 juta sertifikat tanah dan menyelesaikan sengketa tanah PTPN dan Perhutani," imbuh dia.
Sebelumnya, Hadi mengungkapkan, sederet tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada dirinya. Pertama yaitu, Hadi diminta untuk melanjutkan program reforma agraria dengan membagikan sertifikaf tanah milik masyarakat.
"Saat ini sudah mencapai 80 juta sertifikat tanah. Ini akan saya teruskan kerja Pak Sofyan, dan targetnya 126 juta. Walaupun dari sisa 80 juta itu, statusnya masih K2, K3 dan segala macam. Pak Presiden menyampaikan sertifikat tanah terus dilanjutkan," kata dia.
Tugas yang kedua, lanjut dia, Jokowi juga meminta untuk menyelesaikan tumpang tindih tanah. Tugas ini diberikan untuk menyelesaikan sengketa tanah antara masyarakat dengan badan usaha.
"Saya tadi ikut, rapat terbatas pertama yang membicarakan konflik sengketa tanah, sengketa antara masyarakat dengab PTPN, dan sengketa tanah antara masyarakat dengan Perhutani. Dua stakeholder ini yang kita pegang untuk berkoordinasi," tukasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Iran vs Barat: Skema Asuransi Selat Hormuz Bisa Lumpuhkan Perdagangan Dunia
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir