Suara.com - Hadi Tjahjanto menyatakan akan sering turun ke lapangan setelah resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Tujuannya, untuk berdiskusi dengan masyarakat terkait masalah-masalah yang timbul, sembari juga mencari solusi dari masalah-masalah tersebut.
"Kemungkinan saya akan lebih turun ke lapangan dibandingkan di kantor. Di 514 kanwil kabupaten/kota harus tanya masalahnya apa. Akan kami temui dan mencari masalah yang harus segera diselesaikan. Minggu depan saya ke Jatim, Jateng, dan Jabar untuk selesaikan masalah," kata Hadi saat Sertijab di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (16/4/2022).
Namun demikian, mantan Panglima TNI ini akan terlebih dahulu mempelajari istilah-istilah dalam pertanahan dan reforma agraria. Sehingga, dirinya bisa mengetahui solusi dalam permasalahan reforma agraria dan pertanahan.
"Saya tetap mohon didukung seperti mendukung Pak Sofyan Djalil. Pak Sofjan 8 tahun, saya baru. HGU saya kurang paham. Kalau terminologi tahu akan mudah masuk ke mana saja," ucap dia.
Selain itu, Hadi juga meminta dukungan dari jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN agar bisa mengejar target pemberian sertifikat tanah masyarakat yang ditugaskan Presiden.
"Saya mohon dukungan, supaya misi kita bisa berjalan baik, merealisasikan 126 juta sertifikat tanah dan menyelesaikan sengketa tanah PTPN dan Perhutani," imbuh dia.
Sebelumnya, Hadi mengungkapkan, sederet tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada dirinya. Pertama yaitu, Hadi diminta untuk melanjutkan program reforma agraria dengan membagikan sertifikaf tanah milik masyarakat.
"Saat ini sudah mencapai 80 juta sertifikat tanah. Ini akan saya teruskan kerja Pak Sofyan, dan targetnya 126 juta. Walaupun dari sisa 80 juta itu, statusnya masih K2, K3 dan segala macam. Pak Presiden menyampaikan sertifikat tanah terus dilanjutkan," kata dia.
Tugas yang kedua, lanjut dia, Jokowi juga meminta untuk menyelesaikan tumpang tindih tanah. Tugas ini diberikan untuk menyelesaikan sengketa tanah antara masyarakat dengan badan usaha.
"Saya tadi ikut, rapat terbatas pertama yang membicarakan konflik sengketa tanah, sengketa antara masyarakat dengab PTPN, dan sengketa tanah antara masyarakat dengan Perhutani. Dua stakeholder ini yang kita pegang untuk berkoordinasi," tukasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
Terkini
-
Episode Final Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas, Ajang Pembuktian Kehebatan UMKM Lokal
-
Bareskrim Polri Bongkar Tambang Pasir Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi Bernilai Rp 48 Miliar
-
Sidang MKD: Ahli Hukum Warning Pelaku Hoaks, Video Uya Kuya Jadi Bukti
-
Bukan soal Whoosh, Ini Isi Percakapan Dua Jam Prabowo dan Ignasius Jonan di Istana
-
KontraS Pertanyakan Integritas Moral Soeharto: Apa Dasarnya Ia Layak Jadi Pahlawan Nasional?
-
Viral Pria Gelantungan di Kabel Jalan Gatot Subroto, Ternyata Kehabisan Ongkos Pulang Kampung
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah