Suara.com - Analis politik peringatkan PPP kemungkinan tidak mencapai Parliamentary Threshold 4 persen. Hal itu diungkap dalam survei Charta Politika.
Lembaga survei Charta Politika Indonesia merilis hasil survei terkait elektabilitas partai di DPR.
Hasilnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak mencapai parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen 4 persen.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.
Dari 16 partai politik, tutur Yunarto, PPP menempati urutan ke-8 dari daftar elektabilitas partai dengan 2,7 persen. Di sisi lain, PAN menempati posisi ke-9 dengan elektabilitas partai sebesar 2,0 persen.
Yunarto menegaskan bahwa hal ini perlu menjadi catatan ketika menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Legislatif (Pileg) 2024.
"Jadi, PR (pekerjaan rumah) terbesar menurut saya perlu jadi catatan PPP dengan PAN kalau kita lihat dari partai-partai yang kemarin sudah lolos 'parliamentary threshold'. Masih menjadi PR bagaimana PPP dengan PAN ini masih harus berkutat dengan angka elektabilitas yang ada di bawah PT," ucap Yunarto.
PPP cenderung tak akan menjadi pemain utama dalam pemberitaan politik secara aktual sekarang ini.
Meski demikian, Yunarto menyebut dalam survei bahwa ditemukan 15,8 persen peserta yang tidak menjawab maupun menjawab tidak tahu. Maka, ini bisa menjadi "undecided voters" yang potensial bagi keduanya.
Baca Juga: Ketum PPP Ungkap Kemungkinan Ada Partai Baru Merapat ke KIB
"PPP dengan PAN masih mendapatkan angka di bawah angka 'parliamentary threshold'. Walaupun masih ada angka tidak tahu tidak jawab sebagai potensial 'undecided voters'," ucap Yunarto.
Sementara itu, berdasarkan voting elektabilitas, partai tertinggi diduduki oleh PDI Perjuangan (24,1 persen) di posisi pertama dan disusul Gerindra 13,8 persen pada posisi kedua.
Lalu, di peringkat ketiga ada Golkar dalam dengan elektabilitas 11,3 persen. Kemudian di peringkat ke-4 ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 8,3 persen.
Selanjutnya menyusul Demokrat 7,2 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 7 persen, dan NasDem dengan 5,3 persen. (Antara)
Berita Terkait
-
Tolak Ambang Batas Parlemen, Partai Gerakan Rakyat Usul PT 0 Persen: Jangan Ada Suara Mubazir!
-
NasDem Usul PT 7 Persen, Demokrat: 4 Persen Saja Sudah Terlalu Tinggi!
-
Soal PT 7 Persen, Titi Anggraini: Ambang Batas Fraksi Lebih Adil Bagi Suara Rakyat
-
Soal Ambang Batas Parlemen, PKS Usul Jalan Tengah Stembus Accord Agar Suara Rakyat Tak Hilang
-
Beda dari NasDem, Golkar Usul Parliamentary Threshold 5 Persen: Moderat dan Tetap Representatif
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Operation Epic Fury, AS Kerahkan 50 Ribu Tentara dan 200 Jet Tempur Gempur Iran dari 2 Kapal Induk
-
Kapal Selam AS Tenggelamkan Kapal Perang Iran di Samudera Hindia
-
Militer AS Klaim Tewaskan Pejabat Iran yang Diduga Terlibat dalam Rencana Pembunuhan Donald Trump
-
Bantuan untuk eks Pengguna Narkoba dan ODHIV Cair, Kemensos Ubah Skema Jadi Uang Tunai Segini!
-
Setelah Bangkai Anjing, Kini Giliran Alat Berat! Misteri Teror Beruntun Tim Relawan di Aceh Tamiang
-
Kementerian HAM Kenalkan Program Kampung Redam dan Desa Sadar HAM di Lombok Barat
-
Menlu Sugiono Kirim Surat Belasungkawa Wafatnya Ali Khamenei ke Dubes Iran, Ini Alasannya
-
Detik-detik Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Kena OTT KPK Saat Ngecas Mobil Listrik di SPKLU
-
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Diduga Terima Rp5,5 Miliar dari Perusahaan Keluarga
-
Spanyol Buka Suara: Amerika Serikat Tak Beri Peringatan Sekutu Sebelum Serang Iran