Suara.com - Analis politik peringatkan PPP kemungkinan tidak mencapai Parliamentary Threshold 4 persen. Hal itu diungkap dalam survei Charta Politika.
Lembaga survei Charta Politika Indonesia merilis hasil survei terkait elektabilitas partai di DPR.
Hasilnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak mencapai parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen 4 persen.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.
Dari 16 partai politik, tutur Yunarto, PPP menempati urutan ke-8 dari daftar elektabilitas partai dengan 2,7 persen. Di sisi lain, PAN menempati posisi ke-9 dengan elektabilitas partai sebesar 2,0 persen.
Yunarto menegaskan bahwa hal ini perlu menjadi catatan ketika menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Legislatif (Pileg) 2024.
"Jadi, PR (pekerjaan rumah) terbesar menurut saya perlu jadi catatan PPP dengan PAN kalau kita lihat dari partai-partai yang kemarin sudah lolos 'parliamentary threshold'. Masih menjadi PR bagaimana PPP dengan PAN ini masih harus berkutat dengan angka elektabilitas yang ada di bawah PT," ucap Yunarto.
PPP cenderung tak akan menjadi pemain utama dalam pemberitaan politik secara aktual sekarang ini.
Meski demikian, Yunarto menyebut dalam survei bahwa ditemukan 15,8 persen peserta yang tidak menjawab maupun menjawab tidak tahu. Maka, ini bisa menjadi "undecided voters" yang potensial bagi keduanya.
Baca Juga: Ketum PPP Ungkap Kemungkinan Ada Partai Baru Merapat ke KIB
"PPP dengan PAN masih mendapatkan angka di bawah angka 'parliamentary threshold'. Walaupun masih ada angka tidak tahu tidak jawab sebagai potensial 'undecided voters'," ucap Yunarto.
Sementara itu, berdasarkan voting elektabilitas, partai tertinggi diduduki oleh PDI Perjuangan (24,1 persen) di posisi pertama dan disusul Gerindra 13,8 persen pada posisi kedua.
Lalu, di peringkat ketiga ada Golkar dalam dengan elektabilitas 11,3 persen. Kemudian di peringkat ke-4 ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 8,3 persen.
Selanjutnya menyusul Demokrat 7,2 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 7 persen, dan NasDem dengan 5,3 persen. (Antara)
Berita Terkait
-
PKB Buka Suara soal Ambang Batas Parlemen: Fleksibel soal Angka, Asal Suara Rakyat Tak Hilang
-
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6 Persen dan Terapkan PT Berjenjang hingga Daerah
-
Tolak Ambang Batas Parlemen, Partai Gerakan Rakyat Usul PT 0 Persen: Jangan Ada Suara Mubazir!
-
NasDem Usul PT 7 Persen, Demokrat: 4 Persen Saja Sudah Terlalu Tinggi!
-
Soal PT 7 Persen, Titi Anggraini: Ambang Batas Fraksi Lebih Adil Bagi Suara Rakyat
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!
-
Detik-detik Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Ajudan Dorong Awak Media
-
Silmy Karim Diburu KPK, Menteri Imipas Angkat Bicara
-
Megawati Bakal Terima Penghargaan dari Timor Leste, PDIP Jajaki Kerja Sama Strategis
-
Prabowo ke Petugas MBG: Tak Mau Bekerja Baik, Silakan Minggir!
-
Dadan Hindayana Ditahan, Irma Suryani Prihatin DPR Tak Punya Alat Sanksi untuk Mitra Kerja
-
Jabar Raih Penghargaan Terbaik Dalam Anugerah Kearsipan 2026, Bukti Hormati Setiap Jejak Sejarah
-
KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar
-
KPK Ungkap Wamen Imigrasi Silmy Karim Diduga Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA
-
Tolak Wacana Rusun, Korban Kebakaran Kemayoran Minta Pemerintah Bantu Bangun Rumah Lagi