Suara.com - Analis politik peringatkan PPP kemungkinan tidak mencapai Parliamentary Threshold 4 persen. Hal itu diungkap dalam survei Charta Politika.
Lembaga survei Charta Politika Indonesia merilis hasil survei terkait elektabilitas partai di DPR.
Hasilnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak mencapai parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen 4 persen.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.
Dari 16 partai politik, tutur Yunarto, PPP menempati urutan ke-8 dari daftar elektabilitas partai dengan 2,7 persen. Di sisi lain, PAN menempati posisi ke-9 dengan elektabilitas partai sebesar 2,0 persen.
Yunarto menegaskan bahwa hal ini perlu menjadi catatan ketika menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Legislatif (Pileg) 2024.
"Jadi, PR (pekerjaan rumah) terbesar menurut saya perlu jadi catatan PPP dengan PAN kalau kita lihat dari partai-partai yang kemarin sudah lolos 'parliamentary threshold'. Masih menjadi PR bagaimana PPP dengan PAN ini masih harus berkutat dengan angka elektabilitas yang ada di bawah PT," ucap Yunarto.
PPP cenderung tak akan menjadi pemain utama dalam pemberitaan politik secara aktual sekarang ini.
Meski demikian, Yunarto menyebut dalam survei bahwa ditemukan 15,8 persen peserta yang tidak menjawab maupun menjawab tidak tahu. Maka, ini bisa menjadi "undecided voters" yang potensial bagi keduanya.
Baca Juga: Ketum PPP Ungkap Kemungkinan Ada Partai Baru Merapat ke KIB
"PPP dengan PAN masih mendapatkan angka di bawah angka 'parliamentary threshold'. Walaupun masih ada angka tidak tahu tidak jawab sebagai potensial 'undecided voters'," ucap Yunarto.
Sementara itu, berdasarkan voting elektabilitas, partai tertinggi diduduki oleh PDI Perjuangan (24,1 persen) di posisi pertama dan disusul Gerindra 13,8 persen pada posisi kedua.
Lalu, di peringkat ketiga ada Golkar dalam dengan elektabilitas 11,3 persen. Kemudian di peringkat ke-4 ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 8,3 persen.
Selanjutnya menyusul Demokrat 7,2 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 7 persen, dan NasDem dengan 5,3 persen. (Antara)
Berita Terkait
-
Gus Yasin Buka Kartu: 'Dalang' Islah PPP Ternyata Caleg, Istana Tak Ikut Campur
-
Misteri 'Orang Baik' Penengah Konflik PPP, Siapa Sosok di Balik Islah Mardiono-Agus Suparmanto?
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Bukan Pesanan Istana! Menteri Hukum Sebut Islah PPP Murni Inisiatif Internal
-
Islah di Menit Akhir? Mardiono dan Agus Suparmanto Bersatu Pimpin PPP
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Pengamat Pendidikan Sebut Keputusan Gubernur Banten Nonaktifkan Kepsek SMAN 1 Cimarga 'Blunder'
- Biodata dan Pendidikan Gubernur Banten: Nonaktifkan Kepsek SMA 1 Cimarga usai Pukul Siswa Perokok
- 6 Shio Paling Beruntung Kamis 16 Oktober 2025, Kamu Termasuk?
Pilihan
-
Prabowo Mau Beli Jet Tempur China Senilai Rp148 Triliun, Purbaya Langsung ACC!
-
Menkeu Purbaya Mulai Tarik Pungutan Ekspor Biji Kakao 7,5 Persen
-
4 Rekomendasi HP 2 Jutaan Layar AMOLED yang Tetap Jelas di Bawah Terik Matahari
-
Patrick Kluivert Bongkar Cerita Makan Malam Terakhir Bersama Sebelum Dipecat
-
Dear PSSI! Ini 3 Pelatih Keturunan Indonesia yang Bisa Gantikan Patrick Kluivert
Terkini
-
PKS Siap Perkuat Bela Negara, Tawarkan Kerja Sama Pelatihan Komcad dengan Kemenhan
-
Mensesneg Ungkap Garuda hingga Pertamina Berpotensi Dipimpin WNA
-
SNDC Indonesia Belum Diserahkan Jelang COP30, Apa yang Sebenarnya Dipertimbangkan Pemerintah?
-
Di Sidang Praperadilan, Kuasa Hukum Persoalkan Delpedro Tak Pernah Diperiksa sebagai Calon Tersangka
-
Kejutan di Kemhan: Ucapan Ultah Prabowo dari Sjafrie dan Petinggi PKS! Ada Apa?
-
Deforestasi Dunia Naik Lagi: Kenapa Indonesia Ikut Kembali Jadi Sorotan?
-
Penasihat Hukum Pertanyakan Penetapan Tersangka Delpedro: Dalam Sehari Bisa Dapat Dua Alat Bukti?
-
Ojol Ditusuk di Radio Dalam saat Angkut Penumpang Gelap, Motifnya Masih Misterius!
-
BGN Sajikan Nasi Goreng Telur Spesial HUT ke-74 Presiden Prabowo kepada Siswa
-
Mensesneg: Kalau Butuh Skill dari WNA untuk Pimpin BUMN, Kenapa Tidak?