Suara.com - Badan pengungsi PBB UNHCR mengatakan situasi saat ini sudah mencapai 'titik genting' dengan lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia terpaksa meninggalkan rumah mereka karena persekusi, perang dan pelanggaran HAM.
Dalam laporan tahunannya, UNHCR mengatakan terjadi peningkatan jutaan orang yang harus meninggalkan rumah mereka karena invasi Rusia ke Ukraina dan konflik di negeri seperti Myanmar dan Burkina Faso.
"Ini berarti satu dari 78 orang di bumi ini dipaksa melarikan diri, peningkatan dramatis di mana tidak banyak orang yang memperkirakan hal itu akan terjadi 10 tahun lalu," kata badan tersebut.
Jumlah ini setara dengan satu persen dari jumlah penduduk dunia, dan bila semua orang itu berada di satu negara, berarti mereka berada di negara dengan penduduk ke-14 terbanyak di dunia.
"Setiap tahun dalam 10 tahun terakhir jumlahnya terus meningkat," kata Komisioner Tinggi UNHCR, Filippo Grandi.
"Kita harus melakukan aksi untuk menyelesaikan penderitaan ini dan menemukan solusi, atau kita tetap berjalan menuju ke statistik yang terus memburuk."
Di akhir tahun 2021, ada 89,3 juta orang yang meninggalkan rumah mereka di seluruh dunia. Mereka termasuk pengungsi, pencari suaka, dan mereka yang meninggalkan rumah sendiri tapi masih berada di dalam negeri.
Namun, invasi Rusia ke Ukraina bulan Februari lalu telah meningkatkan pengungsi besar-besaran dari negeri itu, dan Grandi menggambarkannya sebagai krisis pengungsi paling cepat sejak berakhirnya Perang Dunia kedua.
Lebih dari tujuh juta warga Ukraina telah meninggalkan rumah mereka namun masih berada di negeri itu dan enam juta lainnya sudah melarikan diri ke luar negeri, kata UNHCR.
Baca Juga: Puluhan Imigran Rohingya yang Kabur dari Pekanbaru Terdeteksi di Malaysia
Sara Dehm, seorang pakar mengenai hukum soal pengungsi di University of Technology Sydney mengatakan negara kaya seperti Australia bisa melakukan lebih banyak untuk membantu.
"Jumlah tempat bagi program permukiman sangat sedikit dan porsinya kecil sekali dibandingkan apa yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut," kata Dr Dehm.
"Negara berpenghasilan tinggi - yang saat ini hanya menampung 17 persen dari populasi global pengungsi tersebut - bisa memberikan jalan yang lebih aman dan efektif guna menampung mereka secara permanen."
Perpindahan orang di kawasan Australia
Negara-negara berkembang saat ini yang paling banyak menampung mereka yang mengungsi.
Selama 2021, hampir 1,4 juta orang dilaporkan menjadi warga baru yang mengungsi dari rumah mereka di kawasan Asia dan Pasifik, dan hampir semuanya berasal dari Afghanistan dan Myanmar, kata UNHCR.
Kembali berkuasanya Taliban di Afghanistan menyebabkan 900 ribu orang melarikan diri dari rumah mereka baik yang masih di dalam negeri maupun ke luar negeri, sementara di Myanmar, akibat kudeta bulan Februari 2021, 400 ribu orang pergi meninggalkan rumah mereka.
Berita Terkait
-
Jaringan PMI Ilegal ke Malaysia Terbongkar, 68 Orang Berhasil Diselamatkan
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
BP Batam 'Ngebut' di 2026: Investasi Tembus Rp17,4 Triliun, Sektor Elektronik Jadi Jawara
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
Terkini
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
-
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
-
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang
-
Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi
-
Dikaitkan dengan Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Tegaskan Tak Pernah Interaksi dengan Gus Yaqut
-
Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi
-
Hari Bumi: BNI Rehabilitasi 50 Hektare Mangrove di Banyuwangi, Berikan Dampak Ekonomi ke 5.000 Warga