Suara.com - Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputeri, bercerita akan mendapat lima gelar doktor lagi. Namun Megawati mengatakan karena pandemi hal itu tidak bisa diwujudkan.
Megawati meminta pencapaiannya bisa menjadi inspirasi bagi kadedr PDIP. Pernyataan itu disampaikan Megawati saat memberikan arahan di Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala/Wakil Kepala Daerah di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (16/6/2022).
"Saya jangan ditepuki," kata Megawati setelah mendengar tepuk tangan kader sambil tertawa.
Sebelumnya Megawati meminta para kepala dan wakil kepala daerah yang diusung PDIP menjadi pemimpin bukan sekedar pejabat.
"Jadilah pemimpin bukan pejabat. Karena pejabat pensiun, pemimpin tidak. Semoga memiliki kepintaran dan pengetahuan yang dalam," ujar Megawati.
Menurutnya, apa yang disampainnya tersebut tak hanya didengar tapi juga dipikirkan oleh para kepala daerah.
Ia kemudian berpesan para kepala daerah PDIP untuk memiliki pengetahuan yang luas dan tidak hanya satu bidang saja. Bahkan dia mengatakan saat ini soal geopolitik sedang menjadi perbincangan terkait dinamika di dunia internasional.
"Apa itu geopolitik? Berarti harus belajar. Jangan hanya mau jadi magnetnya eksekutif saja," tuturnya.
Presiden ke-5 Republik Indonesia itu meminta kepala daerah PDIP terus memiliki semangat dan tidak berada zona nyaman.
Baca Juga: Selalu Dukung Figur dengan Elektabilitas Tinggi, NasDem Pilih Anies atau Ganjar untuk Capres 2024?
Selain itu ia meminta agar tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi memikirkan apa yang menjadi harapan rakyat dan mewujudkan kehidupan rakyat.
Bahkan, Megawati menegaskan dirinya lebih memilih sedikit kepala daerah tapi bekerja untuk rakyat. Tidak hanya sekedar banyak dalam jumlah kepala daerah.
"Saya butuh sedikit tapi mantap yang memperjuangkan rakyat. Tidak hanya ngomong tapi dikerjakan. Itulah perjuang PDI Perjuangan. Namun sekiranya bisa besar, selama solid dan berprestasi, itu yang terbaik," tandasnya.
Berita Terkait
-
Beri Pesan ke Kepala Daerah PDIP, Megawati: Jadilah Pemimpin Bukan Pejabat
-
Selalu Dukung Figur dengan Elektabilitas Tinggi, NasDem Pilih Anies atau Ganjar untuk Capres 2024?
-
Disaksikan Megawati, Kepala Daerah PDIP Teken Surat Janji Mulai Dari Anti KKN Hingga Tak Manfaatkan Jabatan
-
Sempat di Luar Pemerintahan Era SBY, Hasto: PDIP Sudah Biasa Menghadapi Godaan Kekuasaan
-
Arahan Megawati ke Kadernya: Jangan Bawa Kontestasi Pemilu 2024 Terlalu Dini
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 5 HP Murah RAM 8 GB Memori 256 GB untuk Mahasiswa, Cuma Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
- 5 Sunscreen Terbaik Mengandung Kolagen untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- 8 Lipstik yang Bikin Wajah Cerah untuk Ibu Rumah Tangga Produktif
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
DPR 'Sembunyikan Draf' RUU KUHAP: Pengesahan Tertutup Tanpa Partisipasi Publik
-
Tinggi Muka Air Laut di Pasar Ikan Jakut Siaga 1, Empat Pompa Dikerahkan Antisipasi Banjir Rob
-
Mentan Tegaskan Harga Pangan Stabil dan Produksi Surplus, Bantah Isu MBG Picu Kenaikan Harga
-
Program MBG Terancam Krisis Ahli Gizi, Pemerintah Janjikan Status PNS dan Percepatan Sertifikasi
-
PERSAGI Siapkan Lulusan Ahli Gizi untuk Perkuat Program Makan Bergizi Gratis
-
Hadapi Musim Hujan, Pemprov DKI Alokasikan Rp3,89 Triliun untuk Mitigasi Banjir
-
Banjir Rob Rendam Jalan Depan JIS, Petugas Gabungan Lakukan Penanganan Ini
-
80% Minyak Dunia Lewat Sini: PDIP Minta Riau Jadikan Selat Malaka Pusat Pembangunan
-
Hasto PDIP Tegaskan Rakyat Segala-galanya, Bukan Dana. Teladani Zohran Mamdani,
-
Nadiem Calon Tersangka Korupsi Google Cloud di KPK, Kuasa Hukum Membantah