Suara.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) tidak sepakat apabila 2022 dianggap sebagai tahun politik yang panas. Justru menurutnya tahun ini penuh dengan keromantisan.
Hal tersebut disampaikan JK, pasalnya, tahun 2022 menjadi momen di mana para tokoh politik saling mencari pasangan yang pas untuk berkoalisi. Koalisi itu tentunya untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Banyak yang mengatakan bahwa tahun ini politik akan panas, saya katakan tidak, ini tahun politik yang sangat romantis," kata JK saat berpidato pada acara Seminar Kebangsaan dalam penyelenggaraan Rakernas Parta NasDem di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (16/6/2022).
"Kenapa saya katakan romantis, karena sama dengan orang pacaran, mencari pasangan yang cocok yang memenuhi syarat dan ini lobi, cari pasangan. Jadi ini tahun mencari pasangan, gitulah suasana politik kita, kadang-kadang romantis, kadang-kadang keras, kadang-kadang terpilih. Tapi ujungnya tentu siapa yang terbaik yang terpilih," jelasnya.
Meskipun terasa romantis, namun JK menganggap kalau tahun ini tidak mudah dilalui para pelaku politik. Sebab, mereka harus menentukan pasangan mulai dari partai politik hingga elektabilitas.
"Tiga faktor ini harus jadi satu, ini suasana yang paling sulit saya kira keadaannya, bukan kampanyenya yang sulit ini yang paling rumit karena rumitnya politik kita," ujarnya.
Kerumitan itu dibuktikan dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang mencapai 20 persen.
Persyaratan itu dinilai JK bukan menjadi sesuatu yang sulit bagi partai politik yang bisa memenuhinya. Akan tetapi syarat tersebut akan dirasa sulit bagi calon yang memiliki elektabilitas tinggi namun tidak memiliki partai politik.
"Justru saya katakan yang mengambil peranan nanti bukan partai besar tapi partai menengah. Karena dia walapun partai yang mendekati atau melewati 20 persen dia butuh sistem pasangan yang cukup dan suatu partai yang bisa mencukupi."
Baca Juga: 1.276 Balita di Lhokseumawe Alami Stunting
Berita Terkait
-
Respons Ganjar saat Diusulkan Jadi Capres Dalam Rakernas NasDem di Pemilu 2024
-
DPW Nasdem Jabar Pilih Anies Baswedan sebagai Capres 2024, Disusul Andika Perkasa, Ganjar dan Erick Thohir
-
Fix Tak Ada Nama Lain! Capres NasDem Adalah Anies, Ganjar dan Figur Lain Hasil Rekomendasi Rakernas
-
Selisih Tiga Rekomendasi di Rakernas NasDem, Nama Anies Menguat Jadi Kandidat Capres Dibanding Ganjar
-
Banyak Diusulkan Jadi Capres Dalam Rakernas NasDem, Ganjar: Terima Kasih Dapat Kerhormatan Tapi Saya PDI Perjuangan!
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian