Suara.com - Sebagian besar pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem mengusulkan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang akan diusung oleh Partai NasDem pada Pemilu 2024.
Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pun turut angkat bicara. Ganjar enggan mempermasalahkan namanya banyak diusulkan dalam Rakernas NasDem sebagai calon presiden.
Namun, Ganjar menegaskan tetap akan setia dengan partai besutan Megawati Soekarnoputeri.
"Saya terima kasih mendapatkan kehormatan itu, tapi saya PDI Perjuangan," kata Ganjar ditemui di Sekolah Partai PDIP untuk hadiri acara Bimtek Kepala Daerah di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (16/6/2022).
Saat disinggung bagaimana jika ada partai politik lain melamar, Ganjar hanya melempar candaan.
"Apa lamaran-lamaran emangnya mau nikah," tuturnya.
Lebih lanjut, Ganjar kembali menegaskan bahwa dirinya merupakan kader PDIP. Tetap akan setia dengan partai berlambang banteng tersebut.
"Partainya PDIP markasnya PDIP kok. Kita kan kader PDIP," tandasnya.
Nama Anies-Ganjar
Sebelumnya, Partai NasDem menggelar acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang salah satu agendanya untuk menjaring figur calon presiden yang akan diusung di Pilpres 2024.
Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih paling sering disebut untuk diusulkan didukung sebagai capres.
"Kalau kita lihat aspirasi beberapa wilayah yang muncul di media tidak jauh-jauh menyebut nama Anies, kemudian nama Ganjar," kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali ditemui jelang Rakernas NasDem di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (15/6/2022).
Ali menjelaskan, memang nantimya dalam Rakernas para Dewan Pimpinan Wilayah NasDem masing-masing akan mengusulkan satu nama figur sebagai capres.
Nantinya aspirasi itu dikumpulkan setelah itu Ketua Umum NasDem Surya Paloh akan mempertimbangkan satu nama yang dipilih.
Dari nama-nama yang sudah beredar, menurut Ali semuanya belum resmi. Mekanisme resmi baru akan terjadi jika Rakernas sudah berjalan.
Berita Terkait
-
Ganjar Ingin Wujudkan UKM Stronger Anti Keder Lewat LapakJateng.id
-
DPW NasDem di 34 Provinsi Beri Rekomendasi Nama Capres, Ada Nama Anies, Ganjar hingga Panglima TNI Andika Perkasa
-
Anies Dan Ganjar Dua Nama Paling Ramai Diusulkan Jadi Capres Di Rakernas Nasdem
-
Banyak yang dari Parpol, Pengamat Sebut Kabinet Jokowi Hasil Reshuffle Bergeser Pada Praktik Transaksi Politik
-
Ini Dia 4 Nama Capres Yang Bakal Diusulkan Di Rakernas Nasdem: Ada Anies, Erick Thohir Hingga Andika Perkasa
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
Pilihan
-
IHSG Tembus Rekor Baru 9.110, Bos BEI Sanjung Menkeu Purbaya
-
7 Rekomendasi HP Baterai Jumbo Paling Murah di Bawah Rp3 Juta, Aman untuk Gaming
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
Terkini
-
Pramono Anung: Proyek Giant Sea Wall Jakarta Dimulai September 2026
-
Pembangunan Stasiun MRT Harmoni Dimulai, Pramono Anung: Ini TOD Strategis
-
BGN Siap Pangkas Tengkulak, Janji Hubungkan Petani Langsung ke Dapur MBG
-
Trump Ajak Negara di Dunia Gabung Dewan Saingan PBB, Diduga Jadi 'Alat Politik Baru' AS
-
Terhambat Angin Kencang dan Kabut, Begini Proses Evakuasi Korban Pesawat di Gunung Bulusaraung
-
Rentetan OTT KPK, DPR Ingatkan Kepala Daerah Tak Main-main dengan Jabatan
-
KUHP Baru Resmi Berlaku, DPR Ingatkan Ancaman Zona Abu-Abu bagi Ribuan Perkara Pidana
-
Pramono Anung: Transjabodetabek Mau Buka Rute Baru ke Soetta dan Jababeka
-
Tampak Tenang, Begini Detik-detik Kedatangan Bupati Pati Sudewo di KPK Usai Terjaring OTT
-
Kejari Batam: Kasus TPPO dan PMI Ilegal Marak, Lima Hingga Sepuluh Perkara Tiap Bulan