Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Gebyar Inovasi Pelayanan Kesehatan yang digelar di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/6/2022). Dalam kesempatan itu, Puan menyampaikan pentingnya upaya gotong royong untuk mengatasi stunting atau gizi buruk di Indonesia.
Upaya secara gotong royong itu harus dilakukan karena Indonesia terus melakukan beragam cara untuk menurunkan angka stunting. Pemerintah sendiri telah menargetkan angka stunting bisa turun dari 30 menjadi 17 atau 20 persen pada 2024.
"Karena itu, inilah salah satu bentuk gotong royong PDIP bersama pemerintah mengatasi stunting," kata Puan.
Puan lantas menerangkan kalau stunting itu harus diatasi sejak dini karena menyangkut masa depan bangsa. Indonesia harus bebas dari stunting supaya bisa melahirkan generasi emas dan sehat.
"Anak kita nantinya bisa menjadi generasi emas, generasi sehat dan bisa bermanfaat bagi masyarakat," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo juga ikut hadir dalam acara tersebut. Menurutnya, akan ada tiga kerugian apabila anak mengalami stunting.
Pertama, anak stunting yang memiliki badan tidak tinggi akan susah bersaing. Kedua, anak stunting itu memiliki daya paham yang rendah.
"Jadi, ya, sulit untuk menjadi cerdas," kata Hasto.
Sementara yang ketiga, anak stunting itu akan mudah sakit-sakitan. Hasto menyebut kalau angka stunting di Indonesia saat ini masih 24,4 persen.
Baca Juga: Tawaran Frenkie de Jong Ditolak, Manchester United Naikan Nilai Transfer Rp1,08 Trilun ke Barcelona
Ia berharap angka tersebut bisa turun sampai 14 persen pada 2024 nanti.
Pada kesempatan lain, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Penanggulangan Bencana dokter Ribka Tjiptaning menyampaikan, peserta yang akan mengikuti acara selain dari kader, juga diikuti 500 ibu hamil. PDIP meyakini lewat pembekalan atau edukasi sejak dini kepada pasangan muda merupakan hal penting sebagai tindakan preventif.
Mulai dari pemahaman mengenai asupan saat ibu mengandung hingga kelahiran saat anak lahir sampai usia dua tahun.
"Partai politik ikut bertanggung jawab dan berkontribusi pada menurunnya angka stunting anak usia bawah dua tahun dari 32,9 persen menjadi 20 persen pada akhir 2024 di di seluruh Kabupaten/Kota melalui peningkatkan kesadaran publik dan melakukan perubahan perilaku masyarakat," kata Tjiptaning.
Selain sosialisasi mengenai stunting, Gebyar Inovasi Pelayanan Kesehatan Rakyat juga menghadirkan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), makan siang bersama ibu hamil dan 250 calon pasangan pengantin serta ratusan bayi dibawah dua tahun.
Berita Terkait
-
Sebut DPR Tengah Perjuangkan RUU KIA, Puan Maharani: Ibu Melahirkan Bisa Cuti 6 Bulan
-
Tanggung Penuh Biaya Persalinannya, Puan Maharani Malah Ditodong Nama Bayi oleh Ibu Hamil Ini
-
Santainya Puan Maharani Saat Mendengar Ganjar Pranowo Diusung NasDem Jadi Capres
-
Ketum BMI Sebut Puan Sebagai Pemimpin yang Tidak Mudah Didikte
-
Kerap Suarakan Soal Cuti Melahirkan Jadi 6 Bulan, Pakar Hukum : Itu Bukan Usulan Puan Pribadi
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji