Suara.com - Sejak berdiri pada tahun 2001, laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) selalu mengedepankan transparansi dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan masyarakat. Hal ini pun berdampak positif karena Baznas selalu memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Kantor Akuntan Publik (KAP) AR Utomo. Opini WTP merupakan yang tertinggi dalam audit laporan keuangan dari auditor independen KAP.
"Opini WTP dalam laporan keuangan Baznas ini menjadi bukti pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dihimpun Baznas telah dijalankan sesuai aturan dan regulasi penilaian standar keuangan di Indonesia," ujar Ketua Baznas, Noor Achmad MA., di Jakarta, Selasa (21/6/2022).
Sebagai lembaga pemerintah nonstruktural, Noor menjelaskan, BAZNAS akan selalu menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan. Terlebih BAZNAS ditugaskan untuk mengelola dana umat sesuai amanah Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
"Baznas juga berkomitmen untuk selalu menjalankan prinsip kehati-hatian dan disiplin mengikuti aturan dalam pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Hal ini tentu menjadi motivasi Baznas untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan kepada masyarakat utamanya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki maupun mustahik," jelasnya.
Tidak hanya itu, kata Noor, pihaknya terus mendorong Baznas di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) di seluruh Indonesia, untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang tertib sesuai dengan aturan.
Baznas di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota selalu menerapkan standar tinggi dalam hal transparansi dan profesionalisme dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan masyarakat. Pasalnya, kepercayaan publik sangat dijaga oleh Baznas sebagai lembaga yang dipercaya mengelola dana ZIS DSKL.
Upaya ini turut mengantarkan Baznas meraih berbagai penghargaan dan apresiasi dari berbagai pihak.
"Alhamdulillah selama 21 tahun berdiri kami mampu menjaga dengan baik apa yang diamanahkan dan ditugaskan. Transparansi dan tepat sasaran sangat kami jaga, karena poin itu berhubungan erat dengan kepercayaan masyarakat kepada Baznas," kata Noor.
Pada 2021, Baznas telah kembali menerima Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 : 2016 pada lingkup Direktorat Operasi Baznas. Ini adalah upaya Baznas dalam menerapkan ISO Anti Suap untuk mendorong pengelolaan zakat yang jujur, akuntabel dan transparan.
Baca Juga: Sambut Idul Adha 1443 H, Baznas Kembali Beri Kemudahan Masyarakat untuk Berkurban
Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 ini sekaligus memastikan pengelolaan zakat di Baznas dilaksanakan dengan akuntabel dan transparan serta mencegah korupsi dan anti suap di lingkungan lembaga Baznas.
Selain Direktorat Operasi, Baznas juga memperluas ruang lingkup sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 ini pada Direktorat Pendistribusian dan Pendayagunaan, Direktorat Pengumpulan ZIS dan DSKL, Sekretariat Baznas Non-ASN, dan Direktorat Kepatuhan dan Audit Internal.
Upaya yang dilakukan tersebut juga membuat Baznas mampu meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2021 dan berhasil mengumpulkan 87,11 poin. Penghargaan ini menunjukkan komitmen Baznas dalam upaya untuk terus membangun kepercayaan publik.
Upaya terus menjaga kepercayaan publik juga dilakukan Baznas dalam menyalurkan manfaat zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Selain mengacu pada tiga pilar, yakni Aman Syar'i, Aman NKRI, dan Aman NKRI, Baznas juga tidak serta merta memberi bantuan kepada mereka yang bukan termasuk asnaf. Masyarakat yang termasuk asnaf adalah Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Hamba sahaya, Gharimin, Fisabilillah, dan Ibnus Sabil.
Selain itu, Baznas juga bekerja sama dengan sejumlah organisasi masyarakat keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, dan ormas keagamaan lainnya demi menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
"Baznas menyadari betul, dalam rangka menyejahterakan masyarakat, Baznas RI tak bisa berjalan sendirian, dibutuhkan sinergi dengan banyak pihak, termasuk Baznas Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Baznas juga menjalin hubungan erat dengan ormas keagamaan, lembaga, instansi, maupun pihak swasta demi menjangkau masyarakat secara lebih luas," ucap Noor.
Berita Terkait
-
Eri Cahyadi-Baznas Tebus Ijazah Pelajar SMA Sederajat Senilai Rp1,7 Miliar
-
BPK RI Beri Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
-
Dorong Jiwa Wirausaha Santri, Wapres Salurkan Baznas Santripreneur di Bangka Belitung dan Jambi
-
Ini yang Bikin KPK Periksa Iwan Setiawan dalam Kasus Ade Yasin
-
KPK Pertajam Bukti Bupati Bogor Ade Yasin Suap Auditor BPK Jabar untuk Mendapat Predikat WTP
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?
-
Bukan Kursi Menteri! Terungkap Ini Posisi Mentereng yang Disiapkan Prabowo untuk Mahfud MD
-
Jerit Konsumen saat Bensin Shell dan BP Langka, Pertamina Jadi Pilihan?