Bambang Pacul Buka-bukaan Soal Rakernas PDIP: Tak Bahas Capres-Cawapres

Suara.com - Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul buka-bukaan mengungkap isi pembahasan Rapat Kerja Nasional II PDIP Tahun 2021 yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Jakarta.

Bambang membongkar rakernas PDIP tidak membahas calon presiden ataupun calon wakil presiden. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri rupanya hanya membahas Pileg dan Pilpres, tanpa mengungkap bakal calon.

"Rakernas kali ini hanya mendapatkan perintah dari Ketua Umum Megawati untuk membahas pileg dan pilpres tetapi tidak capres dan cawapres," kata Bambang Pacul di sela-sela Rakernas PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (22/6/2022).

Dalam kesempatan ini, Bambang menegaskan seluruh kader tidak memiliki wewenang untuk menentukan kandidat pada Pilpres 2024. Karena itu, mereka juga tidak tahu menahu capres ataupun cawapres yang akan diusung PDIP.

Bambang mengatakan, hak prerogatif menentukan capres-cawapres dipegang oleh Megawati sebagai Ketum PDIP. Tentunya sebagai partai yang taat hukum, seluruh kader PDIP tidak akan melangkahi kewenangan Megawati dalam menentukan capres.

"Kewenangan itu ada di Ibu Ketua Umum, kan, gitu, Bos. Jadi sudah clear. Capres dan cawapres tidak ada dalam pembahasan Komisi Pemenangan Pemilu dalam rakernas ini," jelas legislator asal Jawa Tengah tersebut.

Ketua Komisi III DPR RI ini juga mengungkap seluruh ketua DPP partai telah ditunjuk Megawati untuk melaksanakan tugas kepartaian. Tak terkecuali dirinya sebagai Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu.

Lebih lanjut, Bambang menambahkan pembahasan Pilpres 2024 hanya sebatas strategi pemenangan dan konsolidasi kekuatan di akar rumput. Mengenai materi strateginya, dia MASIH merahasiakan.

"Strategi pemenangan pemilu dengan basis pemenangan gotong royong. Bagaimana pelaksanaannya? Itu sudah dibahas dan clear," ucap Bambang.

Baca Juga: Bakal Dengar Suara Rakyat, PDI Perjuangan Tegaskan Tak akan Pilih Calon Presiden Berdasarkan Popularitas

"Mungkin itu jadi rekomendasi putusan, keluarkan SK, maka akan bergerak dengan cara itu," tandas Sekretaris Fraksi PDIP di DPR itu. [ANTARA]