Komentari Tertutupnya Peluang Koalisi dengan PKS - Demokrat, Hasto Sebut Masinton Bakal Dapat Sanksi dari PDIP

Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan Bidang Kehormatan Partai akan segera mengeluarkan surat teguran terhadap Masinton Pasaribu, Anggota DPR RI Fraksi PDIP.

Hal itu dilakukan lantaran Masinton dinilai berbicara ke publik di luar wilayah yang bukan lingkup tanggung jawabnya.

Masinton sebelumnya bicara soal koalisi dengan PKS dan Demokrat. Masinton mengatakan, pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang menyebut PDIP kecil kemungkinan bekerja sama politik dalam pilpres dengan PKS dan Demokrat, sebagai hanya pandangan pribadi.

Hasto mengatakan, Masinton telah dilaporkan ke Badan Kehormatan partai. Menurutnya, Masinton akan mendapatkan teguran.

"Saya sudah koordinasi dengan badan kehormatan dan sebelumnya Pak Masinton sudah mendapat teguran lisan dan sekarang akan diberikan teguran lagi sesuai dengan AD/ART partai," kata Hasto di JCC, Jakarta, Sabtu (25/6/2022).

Hasto menekankan, setiap anggota PDI Perjuangan harus berbicara sesuai dengan ruang lingkupnya.

"Setiap anggota partai harus berbicara sesuai dengan ruang lingkup," tuturnya.

Sementara itu, Hasto menegaskan kembali sikap PDIP sulit membangun kerjasama dengan PKS dan Demokrat. Sikap politik tersebut telah melihat seluruh kebijakan.

"Sehingga itu merupakan hal yang rasional, hal yang biasa di dalam demokrasi. Ada suatu partai yang betul-betul bisa bonded, membangun kerjasama. Ada yang berbeda," tuturnya.

Baca Juga: Puan dan Megawati Pantau Terus Perkembangan Kondisi Kesehatan Tjahjo Kumolo

Untuk memahami sikap politik PDIP soal koalisi dengan PKS dan Demokrat dalam Pilpres, Hasto mengatakan pihaknya menghormati posisi kedua partai itu yang berada di luar pemerintahan.

Hasto lantas mengungkit dalam pidato PKS, yang banyak kritik terhadap Pemerintahan Jokowi. Menurutnya, PDIP bisa memahaminya sebagai sesuatu yang sejalan dengan ruang lingkup PKS yang berada di luar pemerintahan. Hal itu dianggap sebagai bagian dari check and balance.

"Kurang elok bila dengan berbagai perbedaan ideologi (antara PKS dan PDIP), kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS. Dan saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi. Sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi, dan pada saat bersamaan ada (kerjasama dengan) pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian dilakukan suatu penggalangan," tuturnya.

Terlebih juga dengan Demokrat, Hasto mengatakan aspek historis masa lalu di antara kedua partai masih bisa dilakukan proses rasionalisasi. Namun, pihaknya melihat apa yang dilakukan selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tak sesuai dengan dengan apa yang dijanjikan ke rakyat.

"Dalam disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan yang digariskan dari jaman Bung Karno, jaman Bu Mega, dengan jaman Pak SBY,” ujarnya.

"Berbagai ketegangan terkait dengan radikalisme intoleransi. Jaman Pak SBY, TVRI itu bisa dipakai oleh kelompok yang anti kebhinekaan. Ini kan menjadi catatan kritis dari masyarakat Indonesia,” kata Hasto.