5 Terobosan Tjahjo Kumolo Selama Menjabat Sebagai Menpan RB, Bela Hak Honorer

Suara.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Tjahjo Kumolo meninggal dunia pada Jumat (1/7/2022) pukul 11.10 WIB di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat.

Ia meninggal karena sakit dan sempat menjalani perawatan secara intensif selama dua pekan di rumah sakit. Tjahjo menghembuskan napas terakhirnya di usia 64 tahun.

Selama menjabat sebagai Menpan RB, Tjahjo Kumolo tercatat aktif memberi terobosan yang ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat Indonesia.

Dikutip dari laman Kementerian PanRB, berikut sejumlah terobosan yang pernah dibuat oleh Tjahjo Kumolo selama menjabat sebagai Menteri Pan RB.

1. Tegaskan Sanksi Pengunduran Diri CPNS

Tjahjo Kumolo pernah ikut merespon sejumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengundurkan diri usai dinyatakan lulus seleksi di tahun 2021.

Ia mengatakan bahwa hal itu dapat merugikan negara, baik dari anggaran yang telah dikeluarkan untuk proses rekrutmen atau formasi yang seharusnya terisi menjadi kosong. Ditambah menutup kesempatan peserta lain yang mungkin memenuhi syarat menjadi CPNS dan PPPK.

Bermaksud agar kondisi ini tidak lagi terjadi, Tjahjo mengatakan akan memperkuat sistem pengadaan CPNS dan PPPK secara keseluruhan. Mulai dari tahap pengumuman, seleksi kompetensi dasar (SKD), dan bidang memakai Computer Assisted Test (CAT), hasil akhir, penetapan NIP, hingga pengangkatan ASN.

2. Membela Hak Tenaga Honorer

Baca Juga: Cerita Tetangga Kenang Tjahjo Kumolo, Kerap Bagi Sembako ke Warga Jelang Lebaran

Penataan tenaga honorer pada pemerintah pusat maupun daerah menjadi bagian dari langkah strategis untuk membangun SDM ASN yang lebih profesional dan sejahtera serta memperjelas aturan dalam rekrutmen.

Pasalnya, ketidakjelasan sistem rekrutmen tenaga honorer diketahui berdampak pada pengupahan atau gaji yang seringkali berada di bawah upah minimum regional (UMR).

Tjahjo Kumolo pernah membela hak mereka dengan menegaskan bahwa strategi tersebut merupakan amanat Undang-undang No. 5/2014 tentang ASN yang disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Tenaga honorer sekarang kesejahteraannya jauh dibawah UMR. Pemerintah dan DPR mencari jalan agar kompensasi tenaga honorer bisa setara dengan UMR," ungkapnya pada Sabtu (4/6/2022).

3. Minta ASN Diawasi dan Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila

Tjahjo Kumolo pernah meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengawasi jam kerja ASN. Hal ini tercantum pada Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No.16/2022, yang menjadi tindak lanjut atas ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 94/2021 tentang Disiplin PNS.