Suara.com - Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian PUPR melalui Biro Komunikasi Publik menyelenggarakan Bimbingan Teknis Petugas Pelaksana PPID, di Tuscany Boutique Hotel Serpong, Banten, 4-5 Juli 2022.
Acara tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatan kapasitas petugas pelaksana PPID yang berkualitas dan profesional sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan lnformasi Publik.
Pada hari pertama, 4 Juli 2022, kegiatan diisi dengan diskusi panel yang mengambil tema utama lnovasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan lnformasi Publik, Perspektif Keterbukaan lnformasi Publik, Pengelolaan lnformasi dan Dokumentasi dengan narasumber dari Kementerian Komunikasi dan lnformatika (Kominfo) dan juga dari Komisi Informasi Pusat (KIP).
Mengawali kegiatan ini, Ketua Komisi Informasi Pusat (KI Pusat), Donny Yoesgiantoro dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PUPR selaku Badan Publik yang informatif pada Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 yang lalu.
“Saya sangat mengapresiasi dukungan dan komitmen dari seluruh jajaran PUPR terkait Keterbukaan Informasi Publik. Konsistensi Badan Publik dalam meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik sangat penting dilakukan. Namanya peningkatan maka kita harus berusaha lebih baik,” harap Donny.
Ia juga menuturkan, dalam hal pelayanan informasi publik, Badan Publik agar terus melakukan akselerasi dan perbaikan implementasi keterbukaan informasi publik, dengan mengaplikasikan secara konsisten nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, inovasi, serta partisipasi ke dalam setiap aspek pelayanan informasi kepada publik.
“Misalnya yang sudah ada aplikasi, permintaan informasi jadi kita bisa kembangkan lagi, yang sudah ada kita pertahankan, kalau bisa fitur diperbanyak. Ke depan, inovasi jelas sudah ada karena memang diharuskan, dan jangan lupa pelayanan untuk kelompok berkebutuhan khusus,” imbuh Donny.
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Biro Komunikasi Publik, Pantja Dharma Oetojo menyampaikan bahwa Kementerian PUPR terus berupaya meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik, diantaranya melalui penguatan struktur PPID, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksana PPID baik di tingkat pusat maupun UPT/Balai, pembinaan, pendampingan, hingga inovasi dan kolaborasi di bidang pelayanan informasi publik.
Seluruh upaya tersebut tidak terlepas dari pendampingan yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat, selaku instansi pembina dan pengawas pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tanah air.
Baca Juga: Ulasan 'Onani, Masalah Anak Muda': Bahaya dan Pengaruhnya pada Mental
“Upaya dan komitmen ini turut mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, sehingga tahun 2021 lalu Kementerian PUPR berhasil meraih predikat Badan Publik “Informatif” berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat,” ujar Pantja.
Ia juga menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Komisi Informasi Pusat yang telah mendampingi dan mengawal pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian PUPR selama ini.
“Saya mengapresiasi berbagai upaya Pelaksana PPID dalam menghadirkan terobosan baru dan berbagai inovasi strategis untuk mengakselerasi pengetahuan mengenai keterbukaan informasi publik, mengemas informasi-informasi teknis menjadi informasi yang lebih komunikatif, menarik dan mudah dimengerti, serta aktif berkolaborasi dengan publik atau institusi lain dan kreatif dalam hal penyebarluasan informasi,” imbuh Pantja.
“Dengan demikian diharapkan ruang publik dapat diisi dengan informasi yang sehat, akurat, berkualitas dan edukatif, sehingga partisipasi masyarakat semakin meningkat dalam pembangunan dan berbagai kebijakan publik khususnya untuk Kementerian PUPR,” tambahnya.
Narasumber dari Biro Hubungan Masyarakat Kominfo, Bagus Ananto, menilai acara yang diselenggarakan Kementerian PUPR sangat menarik karena membuktikan bahwa PUPR sudah informatif, dengan adanya forum ini juga membuktikan bahwa koordinasi antar unit juga solid.
“Kita jadi banyak belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR, mulai dari sistem diseminasi informasi, penyajian informasinya yang memang eye catching, kekinian, itu salah satu yang bisa kita implementasikan bersama teman-teman di Kominfo,” ungkapnya.
Berita Terkait
-
Serba-serbi Siskohat, Pusat Data Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia
-
Presiden Jokowi Disarankan Terbitkan Perppu Soal Pemilu 2024, Ini Alasannya
-
Layanan Digital Kementan Dapat Apresiasi dari Ketua KIP
-
Lewat Informasi Pasar Kerja Kemnaker Harap Beri Dampak Besar Bagi Sektor UMKM
-
KPU Catat 16 Parpol Sudah Daftar Akun Sistem Informasi Partai Politik
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional