Suara.com - Ketua Umum NasDem Surya Paloh memastikan partainya tidak akan menunggu waktu akhir atau last minute dalam mengambil keputusan berkoalisi.
Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya saat menyampikan poin yang sempat disapaikan Surya Paloh kepada para pengurus partai.
"Pak Surya memberikan poin kepada kami semua, tentu koalisi ya nggak last minute. Kami berusaha alon-alon asal kelakon betul, kapan harus mendeklarasikan koalisi ini," kata Willy di Kompleks Parlemen Senaya, Jakarta, Selasa (5/7/2022).
Ia berujar kemungkinan deklarasi kolaisi dilakukan paling lambat pada tahun depan, sebelum masuk tahapan pendaftaran capres dan cawapres.
"Ya sebelum itu lah. Nggak mepet lah sehingga persiapannya lebih matang. Kesepahamannya menjadi sesuatu yang organisasi, chemistry terbangun sesama partai pengusung dan si kandidat sendiri tidak menjadi attachment semata-mata," kata Willy.
Kekinian kendati belum ada satu partai yang benar-benar resmi membentuk koalisi dengan NasDem, diakui Willy bahwa pihaknya selalu intens menjalin komunikasi dengan partai-partai.
"Jadi intensitas komunikasi lah yang menjadi kunci dalam proses kapan koalisi akan dideklarasikan dan siapa pengantennya," ujar Willy.
Bangun Komunikasi
Diketahui, Partai NasDem terus membangun komunikasi intensif dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Hal itu dilakukan dalam rangka menyatukan pemahaman yang sama hingga membangun platform untuk hadapi Pemilu 2024.
Baca Juga: Soal Peluang Koalisi Dengan PKS-Demokrat, Nasdem: Komunikasi Sudah Mulai Intensif
"Ya ini yang sedang dibangun (visi misi), kita sedang menyusun sebuah platform perjuangan bersama, ya ini didiskusikan secara intensif," kata Willy.
Menurutnya, antara NasDem, PKS dan Demokrat dalam taraf membangun kesepahaman, belum ke ranah kesempatan.
"Tapi sudah melakukan penjajakan, komunikasinya sudah mulai intensif," ungkapnya.
Lebih lanjut, saat ditanyakan apakah ada target untuk melakukan deklarasi koalisi antar tiga partai tersebut, Willy menyebut tak ada target. Hal itu masih tergantung dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh.
"Belum, belum ada target. Kita tunggu arahan berikutnya dari Pak Surya Paloh. Yang penting komunikasi nggak putus. Komunikasi menjadi modal dasar yang harus kita jaga," tandasnya.
NasDem-Demokrat
Berita Terkait
-
Koalisi Perempuan Beberkan Sektor Pekerja Perempuan yang Rentan Kekerasan dan Pelanggaran HAM
-
Aldi Taher Siap Jadi Calon Wakil Presiden Anies Baswedan, Publik: Mulai Puyeng Segera Minum Obat Bang
-
Soal Peluang Koalisi Dengan PKS-Demokrat, Nasdem: Komunikasi Sudah Mulai Intensif
-
Terpopuler: Kedekatan Angga Wijaya dan Saipul Jamil Diungkap Dewi Perssik, Komentar Kocak Publik Soal Lucinta Luna
-
Terpopuler: Duet Anies-AHY Bisa Menang di Pilpres 2024, Kecelakaan Beruntun di Tol Japek
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Akankah Rocky Gerung Hadir? Polda Metro Tunggu Kedatangannya Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Jaga Marwah Non-Blok, Connie Ingatkan Presiden Tak Sembarang Bayar Iuran Dewan Perdamaian
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?