Suara.com - Nilai tukar rupiah ditutup mendekati Rp15.000 per dolar AS. Mata uang garuda anjlok 22 poin menjadi Rp14.993 atas dolar Amerika Serikat pada perdagangan Selasa (5/7/2022) sore.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan hingga saat ini rupiah masih dibayangi sentimen negatif.
"Investor memang mencermati risiko kenaikan Fed rate terhadap Indonesia sehingga melakukan penjualan aset berisiko tinggi. Data inflasi Juni yang cukup tinggi sejak 2017 menjadi kekhawatiran risiko stagflasi," kata Bhima saat dihubungi Suara.com.
Apalagi kata dia, Bank Indonesia (BI) masih menahan suku bunga acuannya yang mengakibatkan risknya naik di market. "Kondisi likuiditas didalam negeri bisa mengetat apabila pelemahan kurs terus terjadi. Karena pelemahan kurs menunjukkan adanya tekanan arus modal asing yang keluar," ujarnya.
"Cadev akan makin tertekan disaat arus modal keluar tinggi sekaligus kinerja ekspor komoditas mulai terkoreksi," tambahnya.
Selain itu kata dia salah satu alasan pelemahan rupiah karena BI masih menahan suku bunga. Ditahannya suku bunga acuan membuat spread imbal hasil US Treasury dengan surat utang SBN semakin menyempit.
"Idealnya suku bunga sudah naik 50 basis poin sejak Fed lakukan kenaikan secara agresif," katanya.
Sehingga kata Bhima, rupiah secara psikologis berisiko melemah ke 15.500-16.000 dalam waktu dekat. Tekanan akan terus berlanjut dan tergantung dari respon kebijakan moneter.
"Pelemahan kurs dikhawatirkan memicu imported inflation atau kenaikan biaya impor terutama pangan. Sejauh ini imported inflation belum dirasakan karena produsen masih menahan harga ditingkat konsumen. Tapi ketika beban biaya impor sudah naik signifikan akibat selisih kurs maka imbasnya ke konsumen juga," tuturnya.
Baca Juga: Hari Ini Mata Uang Garuda Keok Lagi, Ditutup Nyaris Tembus Rp15.000
Selain pelemahan rupiah ini mengakibatkan beban utang luar negeri sektor swasta meningkat, karena pendapatan sebagian besar diperoleh dalam bentuk rupiah sementara bunga dan cicilan pokok berbentuk valas.
"Situasi currency missmatch akan mendorong swasta lakukan berbagai cara salah satunya efisiensi operasional. Tidak semua perusahaan swasta yang memiliki ULN lakukan hedging," ucapnya.
Untuk itu dirinya meminta BI untuk menaikkan 25-50 bps suku bunga untuk tahan aliran modal keluar. Tapi menaikkan suku bunga acuan berimbas kepada pelaku usaha korporasi, UMKM maupun konsumen.
"Cicilan KPR dan kendaraan bermotor bisa lebih mahal," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
Terkini
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi