Suara.com - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) kembali digalakkan pemerintah pusat. Melalui keputusan Mendagri, himbauan kepada masyarakat memberikan tanda bahwa penyakit ini belum hilang total. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat edaran pemberlakuan kembali PPKM di daerah DKI Jakarta.
Tentu bukan tanpa alasan, mengingat kegiatan di masyarakat sekarang sudah mulai normal kembali dan terbiasa dalam menjaga protokol kesehatan. Namun, kebijakan pemberlakuan PPKM ini didasari oleh berbagai alasan. Simak fakta berikut selengkapnya.
1. Angka penderita covid naik
Sudah lebih dari 2 tahun seluruh dunia ini dihebohkan dengan pandemi Covid-19. Protokol kesehatan yang akhirnya menjadi bagian dari kehidupan sudah dilonggarkan sedikit demi sedikit. Namun, temuan baru bahwa virus covid ini membuat pemerintah Indonesia kewalahan.
Munculnya varian Omicron BA.4 dan BA.5 dan membuat kasus penderita covid kembali naik sehingga perlunya pemberlakuan kembali PPKM untuk mencegah penyebaran virus yang masif.
2. Keluarkan surat edaran tentang status DKI Jakarta dan sekitarnya
Mendagri Tito Karnavian pun merespons fenomena ini. Ia pun segera mengeluarkan surat edaran PPKM level 2 di seluruh wilayah Jabodetabek. Hal ini menyebabkan beberapa sektor kegiatan masyarakat seperti sekolah, kampus, bahkan perkantoran kembali menaati peraturan PPKM tersebut.
3. Kapasitas mal sempat diturunkan menjadi 75%
Tak hanya di sektor formal, para pengelola mall di Jakarta dan sekitarnya pun harus menaati aturan bahwa kapasitas mall hanya diperbolehkan paling banyak 75% pengunjung dari keseluruhan kapasitas gedung.
4. Berganti setelah satu hari ditetapkan
PPKM Level 2 ini pun ditandatangani pada Senin, (04/07/2022) lalu dan mulai berlaku di keesokan harinya, Selasa (05/07/2022) di seluruh wilayah Jabodetabek. Namun, pada hari Rabu, (06/07/2022) Mendagri kembali mengeluarkan surat edaran bahwa status PPKM Level 2 diturunkan menjadi Level 1.
Hal ini diungkap oleh Mendagri merupakan hasil evaluasi pemerintah yang melihat adanya penurunan kasus penderita Covid. Hal ini sontak mengagetkan masyarakat karena dianggap terlalu terburu dan dianggap sebagai kebijakan karet.
5. Pemberlakuan PPKM Level 1
Karena kembalinya status PPKM level 1, kini perkantoran dan mall sudah diperbolehkan untuk diisi 100%, begitu pula para pekerja yang sudah mulai bekerja dari kantor. Pemberlakuan PPKM Level 1 ini dimulai sejak kemarin, (06/07/2022) hingga 1 Agustus 2022 mendatang.
Kontributor : Dea Nabila
Berita Terkait
-
Kembali Jadi Syarat Perjalanan, Ini Syarat Penerima Vaksin Booster
-
Hits Health: Kasus Covid-19 di Indonesia dan Singapura Naik, Dampak MSG Bagi Kesehatan
-
Bupati Lombok Tengah Keluarkan Surat Imbauan Sholat Idul Ada 10 Juli 2022 dengan Protokol Kesehatan
-
Masuk Mal Wajib Vaksin Booster, Epidemiolog Minta Sentra Vaksinasi Covid-19 Ditambah
-
Satgas: Hampir Tiap Hari Muncul Kasus Covid-19 di Tanjungpinang Meskipun Sedikit
Terpopuler
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Roy Suryo Ditangkap di Bintaro Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Sempat Diancam Borgol
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Tanpa APBD! Pramono Anung Bangun Pedestrian Deck Dukuh Atas, Jamin Patung Sudirman Tak Digeser
-
Buntut Kasus Sulis, Dishub DKI Janji Siapkan Parkir Khusus Ojol di Mal
-
Penyintas Bencana di Pidie Jaya Ubah Dana Stimulan Jadi Modal Usaha
-
Mulai Besok! Eks Karyawan Hotel Sultan Wajib Lapor ke Posko GBK Demi Kepastian Nasib
-
'Efisiensi Tebang Pilih', Ekonom CELIOS: Dana Transfer Dipangkas Bikin Daerah Mandul!
-
Predator Anak di Cakung DItangkap: Nekat Jebol Atap Rumah Demi Kabur usai Kepergok Warga
-
Wasekjen PBNU: Usulan Perubahan Ketentuan AHWA Berasal dari Syuriyah PWNU Jateng
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Hilirisasi Kakao Bukti Nyata Keberhasilan Dana Otsus Papua
-
Kabar Gembira! Pajak Film Nasional di Jakarta Dipangkas 50 Persen
-
Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?