Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara soal rencana pemerintah menjadikan vaksin dosis ketiga atau booster sebagai syarat perjalanan. Anies menyebut pihaknya akan mengikuti aturan tersebut kalau sudah ada kebijakan resminya.
Anies meminta ketentuan itu juga bisa dipatuhi oleh masyarakat.
Ia mengajak bagi warga yang belum divaksin booster untuk segera melakukannya di fasilitas kesehatan yang tersedia. Menurutnya hal ini menjadi tanggung jawab dari setiap orang untuk sama-sama waspada dari situasi pandemi Covid-19.
"Kalau sudah ada ketentuan, ya, kita laksanakan. Tapi wajib atau tidak untuk aktivitas, yuk, kita ambil tanggung jawab," ujar Anies di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (7/7/2022).
Menurut Anies dengan mengambil tanggung jawab melakukan vaksin booster, maka akan menjaga orang sekitar dan diri sendiri. Pasalnya, vaksin telah terbukti mampu menghindarkan dari penularan atau gejala berat jika terpapar Covid-19.
"Jadi bukan soal ada perintah booster, tapi apakah kita mau melindungi diri sendiri atau tidak," tuturnya.
"Yuk ambil tanggung jawab datangi tempat-tempat fasilitas kesehatan, lakukan booster sehingga kita terlindungi," tambahnya memungkasi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan bahwa pemberlakuan vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyarakat baru akan diterapkan paling lama dua minggu lagi. Apa alasannya?
Penerapan ini didasarkan pada hasil Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Kebijakan baru tersebut akan diatur melalui peraturan Satgas dan peraturan turunan lainnya.
Baca Juga: Main di Liga Conference, Lechia Gdansk Tak Daftarkan Witan Sulaeman
"Pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif dengan kembali mengubah dan memberlakukan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat mobilitas masyarakat ke area publik," kata Luhut, Selasa (5/7/2022).
"Selain itu, pemerintah juga akan kembali menerapkan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan baik udara, darat, maupun laut, yang akan dilakukan maksimal dua minggu lagi," sambungnya.
Berita Terkait
-
Capaian Vaksinasi Booster di Jakarta Baru 50 Persen, Anies Belum Puas
-
Lakukan Sederet Kerja Sama dengan ACT, Anies Ogah Tanggapi Soal Dugaan Penggelapan Dana Umat
-
Riza Patria: Tahun Ini Tidak Ada Kerja Sama dengan ACT Untuk Penyaluran Hewan Kurban
-
Anies Mempersilahkan Remaja dari Citayem dan Bojonggede untuk Nongkrong di Kawasan Stasiun BNI City
-
Minta Warga Waspada Meski Jakarta tak jadi PPKM Level 2, Anies: Penularan Tidak Berhenti karena Status PPKM
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara