Suara.com - Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk membangun lebih banyak sekolah negeri di ibu kota. Tujuannya untuk menambah kuota kursi sekolah untuk anak yang ingin bersekolah.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan saran ini merupakan tindak lanjut atas permasalahan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jakarta. Khususnya dalam sistem zonasi, banyak anak yang tidak diterima meski tinggal berdekatan dengan sekolah yang dituju.
Ima mengatakan para siswa tidak diterima karena jumlah pendaftar tidak sebanding dengan kuota sekolah yang tersedia. Karena itu, perlu ada penambahan di wilayah yang dianggap masih kurang.
"Kita usulkan juga sebenarnya permasalahan mengenai sekolah ini karena sedikit sekolah negeri," ujar Ima usai rapat evaluasi PPDB di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/7/2022).
Menurut Ima, jumlah sekolah negeri untuk jenjang SMP dan SMA di Jakarta saat ini masih kurang. Padahal, warga ekonomi menengah ke bawah kebanyakan ingin memasukan anaknya ke sekolah negeri karena ringannya biaya.
"Jadi kita mengusulkan juga agar Disdik membangun sekolah-sekolah terutama wilayah-wilayah memang tidak ada sekolah," kata dia.
Kendati demikian, ia menyadari untuk membangun sekolah bukan perkara yang mudah. Apalagi lahan di ibu kota saat ini juga jumlahnya sangat terbatas.
Pihaknya pun menyarankan agar penambahan kursi sekolah dilakukan dengan merenovasi bangunan jadi sekolah bertingkat. Dengan demikian, tidak ada permasalahan lahan dan kuota siswa bisa bertambah.
"Makanya tadi saya sampaikan kalau sekolah enggak ada lahan kenapa kita enggak bangun delapan lantai, jadi bisa sekolah di situ. Kita bikin pakai lift Pemprov DKI yang harus bangun dan ini bisa mengakomodir wilayah-wilayah yang belum ada sekolah," pungkasnya.
Baca Juga: Soal Temuan Helipad Diduga Ilegal, DPRD DKI Bakal Panggil Bupati Kepulauan Seribu Pekan Depan
Berita Terkait
-
Wanita Ngamuk Gegara Anaknya Tak Diterima di Sekolah Negeri, Sampai Tuding Sesama Wali Murid Mata-mata Guru
-
DPRD DKI Berkomitmen Sahkan Raperda Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
-
Soal Temuan Helipad Diduga Ilegal, DPRD DKI Bakal Panggil Bupati Kepulauan Seribu Pekan Depan
-
Anggota F-PDIP DPRD DKI Minta Anies Tinjau Ulang Perubahan Nama Jalan di Jakarta
-
Sulitkan Warga, Kenneth PDIP Minta Anies Pikir Ulang Rencana Perubahan Nama Jalan Gelombang Dua
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'
-
Trump Kritik Paus Leo XIV hingga Lecehkan Yesus, Presiden Iran: Gak Bisa Dimaafkan!
-
China Bantah Pasok Senjata untuk Iran, Fitnah Tak Berdasar
-
China Bantah Tuduhan Suplai Senjata ke Iran: Laporan Itu Dibuat-Buat!
-
Kerugian Iran Tembus Rp4.300 Triliun, Garda Revolusi Siapkan Serangan Balasan ke AS-Israel
-
Sekjen PBB: Sudah Saatnya Israel dan Lebanon Bekerja Sama
-
Dari Paris, Prabowo Kirim Ucapan Ulang Tahun ke Titiek Soeharto
-
Bayar atau Babak Belur: Mengapa Premanisme Tanah Abang Tak Pernah Benar-Benar Hilang?