Suara.com - Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk membangun lebih banyak sekolah negeri di ibu kota. Tujuannya untuk menambah kuota kursi sekolah untuk anak yang ingin bersekolah.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan saran ini merupakan tindak lanjut atas permasalahan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jakarta. Khususnya dalam sistem zonasi, banyak anak yang tidak diterima meski tinggal berdekatan dengan sekolah yang dituju.
Ima mengatakan para siswa tidak diterima karena jumlah pendaftar tidak sebanding dengan kuota sekolah yang tersedia. Karena itu, perlu ada penambahan di wilayah yang dianggap masih kurang.
"Kita usulkan juga sebenarnya permasalahan mengenai sekolah ini karena sedikit sekolah negeri," ujar Ima usai rapat evaluasi PPDB di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/7/2022).
Menurut Ima, jumlah sekolah negeri untuk jenjang SMP dan SMA di Jakarta saat ini masih kurang. Padahal, warga ekonomi menengah ke bawah kebanyakan ingin memasukan anaknya ke sekolah negeri karena ringannya biaya.
"Jadi kita mengusulkan juga agar Disdik membangun sekolah-sekolah terutama wilayah-wilayah memang tidak ada sekolah," kata dia.
Kendati demikian, ia menyadari untuk membangun sekolah bukan perkara yang mudah. Apalagi lahan di ibu kota saat ini juga jumlahnya sangat terbatas.
Pihaknya pun menyarankan agar penambahan kursi sekolah dilakukan dengan merenovasi bangunan jadi sekolah bertingkat. Dengan demikian, tidak ada permasalahan lahan dan kuota siswa bisa bertambah.
"Makanya tadi saya sampaikan kalau sekolah enggak ada lahan kenapa kita enggak bangun delapan lantai, jadi bisa sekolah di situ. Kita bikin pakai lift Pemprov DKI yang harus bangun dan ini bisa mengakomodir wilayah-wilayah yang belum ada sekolah," pungkasnya.
Baca Juga: Soal Temuan Helipad Diduga Ilegal, DPRD DKI Bakal Panggil Bupati Kepulauan Seribu Pekan Depan
Berita Terkait
-
Wanita Ngamuk Gegara Anaknya Tak Diterima di Sekolah Negeri, Sampai Tuding Sesama Wali Murid Mata-mata Guru
-
DPRD DKI Berkomitmen Sahkan Raperda Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
-
Soal Temuan Helipad Diduga Ilegal, DPRD DKI Bakal Panggil Bupati Kepulauan Seribu Pekan Depan
-
Anggota F-PDIP DPRD DKI Minta Anies Tinjau Ulang Perubahan Nama Jalan di Jakarta
-
Sulitkan Warga, Kenneth PDIP Minta Anies Pikir Ulang Rencana Perubahan Nama Jalan Gelombang Dua
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF U-19 2026 Usai Kalahkan Vietnam
Pilihan
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
Terkini
-
Bukan Cuma Megathrust, Sesar Misterius Ini Membentang dari Jakarta ke Surabaya, Seberapa Bahaya?
-
Kejar Quick Wins! Prabowo Boyong Menkes ke Lampung Besok demi Resmikan RSUD Baru
-
Narrative Backlash! Pakar: Unggahan Lama Prabowo Soal Rupiah Kini Jadi Senjata Makan Tuan
-
Polisi Sita Dokumen dari Lantai 12 WIKA Tower, Buntut Kasus Korupsi Pabrik Gula
-
DKI-Depok Kompak, Jalan Berlubang di Bawah Flyover UI Akhirnya Rata Aspal
-
Biar Serentak ke Meja Hijau, KPK Tambah 30 Hari Masa Tahanan Gus Yaqut di Kasus Haji
-
Otto Hasibuan Digugat Warga, Prabowo Didesak Nonaktifkan Sang Wamenko
-
Saran Mitigasi Korupsi Diabaikan, Ombudsman Bongkar Celah Maladministrasi di BGN dan Imipas
-
Korupsi CSR PT PJU Mandek, Boyamin Saiman Ancam Seret Kejari Banyuwangi ke Jalur Hukum
-
Keluar Istana, Budi Gunadi Jawab Isu Jadi Menkeu Baru