Suara.com - Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk membangun lebih banyak sekolah negeri di ibu kota. Tujuannya untuk menambah kuota kursi sekolah untuk anak yang ingin bersekolah.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan saran ini merupakan tindak lanjut atas permasalahan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jakarta. Khususnya dalam sistem zonasi, banyak anak yang tidak diterima meski tinggal berdekatan dengan sekolah yang dituju.
Ima mengatakan para siswa tidak diterima karena jumlah pendaftar tidak sebanding dengan kuota sekolah yang tersedia. Karena itu, perlu ada penambahan di wilayah yang dianggap masih kurang.
"Kita usulkan juga sebenarnya permasalahan mengenai sekolah ini karena sedikit sekolah negeri," ujar Ima usai rapat evaluasi PPDB di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/7/2022).
Menurut Ima, jumlah sekolah negeri untuk jenjang SMP dan SMA di Jakarta saat ini masih kurang. Padahal, warga ekonomi menengah ke bawah kebanyakan ingin memasukan anaknya ke sekolah negeri karena ringannya biaya.
"Jadi kita mengusulkan juga agar Disdik membangun sekolah-sekolah terutama wilayah-wilayah memang tidak ada sekolah," kata dia.
Kendati demikian, ia menyadari untuk membangun sekolah bukan perkara yang mudah. Apalagi lahan di ibu kota saat ini juga jumlahnya sangat terbatas.
Pihaknya pun menyarankan agar penambahan kursi sekolah dilakukan dengan merenovasi bangunan jadi sekolah bertingkat. Dengan demikian, tidak ada permasalahan lahan dan kuota siswa bisa bertambah.
"Makanya tadi saya sampaikan kalau sekolah enggak ada lahan kenapa kita enggak bangun delapan lantai, jadi bisa sekolah di situ. Kita bikin pakai lift Pemprov DKI yang harus bangun dan ini bisa mengakomodir wilayah-wilayah yang belum ada sekolah," pungkasnya.
Baca Juga: Soal Temuan Helipad Diduga Ilegal, DPRD DKI Bakal Panggil Bupati Kepulauan Seribu Pekan Depan
Berita Terkait
-
Wanita Ngamuk Gegara Anaknya Tak Diterima di Sekolah Negeri, Sampai Tuding Sesama Wali Murid Mata-mata Guru
-
DPRD DKI Berkomitmen Sahkan Raperda Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
-
Soal Temuan Helipad Diduga Ilegal, DPRD DKI Bakal Panggil Bupati Kepulauan Seribu Pekan Depan
-
Anggota F-PDIP DPRD DKI Minta Anies Tinjau Ulang Perubahan Nama Jalan di Jakarta
-
Sulitkan Warga, Kenneth PDIP Minta Anies Pikir Ulang Rencana Perubahan Nama Jalan Gelombang Dua
Terpopuler
- 6 Ramalan Shio Paling Beruntung di Akhir Pekan 4-5 Oktober 2025
- DANA Kaget Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cair Rp 255 Ribu
- Fakta-Fakta Korupsi Bupati HSS Kalsel, Diduga Minta Dana Proyek Puluhan Miliar
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 3 Oktober: Klaim Ballon d'Or 112 dan Gems
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Terjatuh Saat Terjun Payung di Rangkaian HUT TNI, Praka Marinir Zaenal Mutaqim Meninggal Dunia
-
BNPB Ungkap Kendala Evakuasi Santri Al Khoziny: Satu Beton 'Jebakan' Ancam Runtuhkan Sisa Gedung
-
Paspor Dicabut, Riza Chalid dan Jurist Tan Kini Berstatus Tanpa Negara, Bisa Lolos dari Jerat Hukum?
-
Kronologi Gugurnya Prajurit Elite Marinir Praka Zaenal, Parasut Mengembang Namun Takdir Berkata Lain
-
Tragedi Jelang HUT TNI, Prajurit Intai Amfibi Praka Zaenal Gugur Dalam Insiden Terjun Payung
-
Prabowo Perbarui Aturan Seleksi Pemimpin TNI, Utamakan Kompetensi Ketimbang Senioritas
-
Update Tragedi Ponpes Al Khoziny: 23 Jasad Ditemukan dalam 24 Jam, Total Korban Tewas Jadi 39 Orang
-
Bangunan Ponpes Al Khoziny Ambruk, Prabowo Minta Cek Semua Infrastruktur Pesantren!
-
HUT ke-80 TNI di Monas, Ketua DPD RI : TNI Makin Profesional dan Dekat dengan Rakyat
-
Luhut dan Bahlil Apresiasi Pertemuan PrabowoJokowi, Tanda Kedewasaan Politik