Suara.com - Purnawirawan TNI Mayor (Purn) Muhammad Saleh Karaeng Silla meminta Ketua DPR RI Puan Maharani bergerak melawan buzzer hoaks. Dia juga meminta masyarakat turut serta memburu para pelaku.
Sebagai imbalannya, Saleh menjanjikan uang senilai Rp20 juta bagi masyarakat yang mampu mengungkap atau memberi informasi terkait identitas pemilik akun YouTube Politik Indonesia.
"Saya akan memberi hadiah Rp20 juta rupiah bagi siapapun yang berhasil mengungkap siapa sosok dan dalang dibalik buzzer hoax yang sedang diburu," kata Saleh seperti dikutip dalam video di Youtube MPS Sang Mayor Pemersatu, Minggu (17/7/2022).
Saleh menyebut salah satu targetnya, yakni dalang di balik channel YouTube Politik Indonesia. Akun tersebut dinilainya kerap menyebarkan informasi bohong alias hoaks yang meresahkan.
"Saya beberkan fakta-fakta fitnah dan hoax di channel tersebut: Postingan di channel ini tanggal 5 Juni 2022 memfitnah Ibu Megawati Soekarnoputeri dengan judul video viral 'PDIP diambang kehancuran, didepan Jokowi dan media mega menangis sejadi jadinya dan video dengan judul, Jokowi US1R megawati dari istana!! akibat ulah partainya," ungkapnya.
Tak hanya Megawati dan Jokowi, Saleh menyebut akun YouTube Politik Indonesia juga menyebarkan hoaks dan fitnah terhadap Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Gerinda, Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, dan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.
Saleh meminta masyarakat yang mengetahui aktor di balik akun YouTube Politik Indonesia untuk melapor ke alamat e-mail LawanBuzzerHoax@gmail.com. Sebagaimana yang dia janjikan, masyarakat yang mampu memberi informasi sebagaimana sesuai dengan syarat dan ketentuan, akan diberi imbalan Rp20 juta.
"Bukti harus bisa diverifikasi sehingga bisa dengan jelas diketahui bahwa sosok tersebut merupakan pemilik atau pengelola buzzer hoax yang sedang diburu," pungkasnya.
Baca Juga: Isu Kesehatan Menduduki Posisi Tiga Teratas Hoaks di Indonesia
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Benarkah Kabar Ketua Adat Papua Pastikan Anies Baswedan Menang pada Pilpres 2024?
-
Teratas di Survei Pilpres 2024, Ganjar: Aku Tak Ngurusi Brambang Karo Lombok Wae
-
Isu Kesehatan Menduduki Posisi Tiga Teratas Hoaks di Indonesia
-
Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Gandeng TikTok Berantas Hoaks dan Ujaran Kebencian
-
Lawan Hoaks Kesehatan,Halodoc dan TikTok Berkolaborasi
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional