Suara.com - Ketua Umum relawan Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer menilai Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) mesti bertanggung jawab atas adanya penyiksaan yang terjadi pada pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia.
Sebab, kondisi inilah yang menurutnya menjadi dasar pemerintah Indonesia mengambil kebijakan moratorium atau penghentian sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia.
“Tanggung jawab mereka kemana? Tidak ada. Pemerintah lagi yang dibebankan. Walaupun ada beberapa perusahaan penempatan PMI yang bagus ya,” kata Noel kepada wartawan, Senin (18/7/2022).
Noel menyebut kebijakan moratorium berdampak bagi calon pekerja migran Indonesia atau CPMI. Meski, dia menilai pertimbangan pemerintah mengambil kebijakan moratorium sangat rasional, yakni ingin menata ulang regulasi penempatan PMI di Malaysia.
“Negara menurut saya sudah hadir dengan pemerintahan Jokowi hari ini, BP2MI juga sudah konsen di sana. Dalam hal ini saya melihat secara objektif, bahwa Apjati harus bertanggungjawab karena mereka (terdiri) perusahaan yang dikasih kuota tenaga kerja," katanya.
Kendati begitu, Noel mengakui bahwa tidak semua perusahaan yang tergabung di Apjati memiliki kinerja buruk.
"Tapi dalam hal ini Apjati punya peran dan tanggung jawab yang besar karena penempatan tenaga kerja,” katanya lagi.
Pemerintah Indonesia sebelumnya mengambil kebijakan moratorium pengiriman PMI ke Malaysia. Kebijakan ini diambil sebagai upaya melindungi PMI dan menuntut komitmen Malaysia terhadap permasalahan perburuhan.
Indonesia dan Malaysia sebenarnya telah sepakat menggunakan sistem satu kanal untuk penempatan tenaga kerja. Namun, Malaysia justru memiliki saluran kemudian perekrutan yang lain.
Baca Juga: Malaysia Langgar Komitmen, Indonesia Hentikan Penempatan PMI Sementara
Hal itu yang menyebabkan pemerintah Indonesia mengambil kebijakan moratorium untuk mengawasi dan melindungi para PMI di Malaysia.
Berita Terkait
-
Malaysia Langgar Komitmen, Indonesia Hentikan Penempatan PMI Sementara
-
Menaker Ungkap Alasan Pemerintah Hentikan Pengiriman TKI atau PMI ke Malaysia
-
Indonesia Hentikan Pengiriman PMI ke Malaysia, Ini Penyebabnya
-
Wacana Moratorium Pengiriman TKI ke Malaysia Dapat Dukungan DPR
-
Rekrutmen TKI atau PMI Gratis, Ketua APPMI: Online Butuh Proses Sampai dua Bulan
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut