Suara.com - Ketua Umum relawan Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer menilai Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) mesti bertanggung jawab atas adanya penyiksaan yang terjadi pada pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia.
Sebab, kondisi inilah yang menurutnya menjadi dasar pemerintah Indonesia mengambil kebijakan moratorium atau penghentian sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia.
“Tanggung jawab mereka kemana? Tidak ada. Pemerintah lagi yang dibebankan. Walaupun ada beberapa perusahaan penempatan PMI yang bagus ya,” kata Noel kepada wartawan, Senin (18/7/2022).
Noel menyebut kebijakan moratorium berdampak bagi calon pekerja migran Indonesia atau CPMI. Meski, dia menilai pertimbangan pemerintah mengambil kebijakan moratorium sangat rasional, yakni ingin menata ulang regulasi penempatan PMI di Malaysia.
“Negara menurut saya sudah hadir dengan pemerintahan Jokowi hari ini, BP2MI juga sudah konsen di sana. Dalam hal ini saya melihat secara objektif, bahwa Apjati harus bertanggungjawab karena mereka (terdiri) perusahaan yang dikasih kuota tenaga kerja," katanya.
Kendati begitu, Noel mengakui bahwa tidak semua perusahaan yang tergabung di Apjati memiliki kinerja buruk.
"Tapi dalam hal ini Apjati punya peran dan tanggung jawab yang besar karena penempatan tenaga kerja,” katanya lagi.
Pemerintah Indonesia sebelumnya mengambil kebijakan moratorium pengiriman PMI ke Malaysia. Kebijakan ini diambil sebagai upaya melindungi PMI dan menuntut komitmen Malaysia terhadap permasalahan perburuhan.
Indonesia dan Malaysia sebenarnya telah sepakat menggunakan sistem satu kanal untuk penempatan tenaga kerja. Namun, Malaysia justru memiliki saluran kemudian perekrutan yang lain.
Baca Juga: Malaysia Langgar Komitmen, Indonesia Hentikan Penempatan PMI Sementara
Hal itu yang menyebabkan pemerintah Indonesia mengambil kebijakan moratorium untuk mengawasi dan melindungi para PMI di Malaysia.
Berita Terkait
-
Malaysia Langgar Komitmen, Indonesia Hentikan Penempatan PMI Sementara
-
Menaker Ungkap Alasan Pemerintah Hentikan Pengiriman TKI atau PMI ke Malaysia
-
Indonesia Hentikan Pengiriman PMI ke Malaysia, Ini Penyebabnya
-
Wacana Moratorium Pengiriman TKI ke Malaysia Dapat Dukungan DPR
-
Rekrutmen TKI atau PMI Gratis, Ketua APPMI: Online Butuh Proses Sampai dua Bulan
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka