Suara.com - Ketua Umum relawan Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer menilai Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) mesti bertanggung jawab atas adanya penyiksaan yang terjadi pada pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia.
Sebab, kondisi inilah yang menurutnya menjadi dasar pemerintah Indonesia mengambil kebijakan moratorium atau penghentian sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia.
“Tanggung jawab mereka kemana? Tidak ada. Pemerintah lagi yang dibebankan. Walaupun ada beberapa perusahaan penempatan PMI yang bagus ya,” kata Noel kepada wartawan, Senin (18/7/2022).
Noel menyebut kebijakan moratorium berdampak bagi calon pekerja migran Indonesia atau CPMI. Meski, dia menilai pertimbangan pemerintah mengambil kebijakan moratorium sangat rasional, yakni ingin menata ulang regulasi penempatan PMI di Malaysia.
“Negara menurut saya sudah hadir dengan pemerintahan Jokowi hari ini, BP2MI juga sudah konsen di sana. Dalam hal ini saya melihat secara objektif, bahwa Apjati harus bertanggungjawab karena mereka (terdiri) perusahaan yang dikasih kuota tenaga kerja," katanya.
Kendati begitu, Noel mengakui bahwa tidak semua perusahaan yang tergabung di Apjati memiliki kinerja buruk.
"Tapi dalam hal ini Apjati punya peran dan tanggung jawab yang besar karena penempatan tenaga kerja,” katanya lagi.
Pemerintah Indonesia sebelumnya mengambil kebijakan moratorium pengiriman PMI ke Malaysia. Kebijakan ini diambil sebagai upaya melindungi PMI dan menuntut komitmen Malaysia terhadap permasalahan perburuhan.
Indonesia dan Malaysia sebenarnya telah sepakat menggunakan sistem satu kanal untuk penempatan tenaga kerja. Namun, Malaysia justru memiliki saluran kemudian perekrutan yang lain.
Baca Juga: Malaysia Langgar Komitmen, Indonesia Hentikan Penempatan PMI Sementara
Hal itu yang menyebabkan pemerintah Indonesia mengambil kebijakan moratorium untuk mengawasi dan melindungi para PMI di Malaysia.
Berita Terkait
-
Malaysia Langgar Komitmen, Indonesia Hentikan Penempatan PMI Sementara
-
Menaker Ungkap Alasan Pemerintah Hentikan Pengiriman TKI atau PMI ke Malaysia
-
Indonesia Hentikan Pengiriman PMI ke Malaysia, Ini Penyebabnya
-
Wacana Moratorium Pengiriman TKI ke Malaysia Dapat Dukungan DPR
-
Rekrutmen TKI atau PMI Gratis, Ketua APPMI: Online Butuh Proses Sampai dua Bulan
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
PAM Jaya Siapkan Ribuan Toren Gratis, Warga Jakarta Diminta Tak Tunggu Kemarau Datang
-
Kerry Dibebani Rp13,4 Triliun, Pengacara Sebut Hakim Pakai Analisis LSM yang Tak Berwenang
-
Putusan Banding Dianggap Janggal, Kerry Riza Ajukan Kasasi ke MA
-
Kepercayaan Polri Tembus 82,4 Persen, Habiburokhman: Jangan Puas Diri, Terus Berbenah
-
Prabowo Tanya Akademisi: Kenapa 81 Tahun RI Tidak Bisa Bikin Mobil Buatan Sendiri?
-
Sikat Parkir Liar di Cawang, 250 Personel Gabungan Derek Mobil yang Nekat Bandel!
-
Perempuan Didorong Jadi Aktor Utama Ekonomi Restoratif, Tak Lagi Sekadar Penerima Manfaat
-
Terkuak! Ini Pemicu Longsor Petamburan: Dari Abrasi Kali BKB hingga Bangunan di Sempadan
-
Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli Mundur! 1,3 Juta Anggota ORI Kompak Tinggalkan Partai
-
Prabowo Singgung Kegaduhan Usai Pemilu, Istana Langsung Klarifikasi