Curiga dengan Sengketa Nilai UMP di Jakarta, SPN DKI: Kenapa Daerah Lain Tak Digugat?

Suara.com - Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi DKI M Andre Nasrullah mengaku curiga dengan sengketa nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) yang terjadi di Jakarta. Ia menyebut ada sejumlah kejanggalan dalam hal tersebut.

Andre mengaku heran karena ada daerah lain yang juga menerbitkan aturan sendiri untuk menentukan besaran UMP atau keluar dari Peraturan Pemerintah nomor 36 tentang Pengupahan. Namun, hanya Gubernur Anies Baswedan saja yang digugat oleh pengusaha karena melakukan kebijakan serupa.

"Bagaimana dengan Riau, bagaimana dengan Sulawesi Utara, bagaimana dengan Yogyakarta, Jawa Tengah? Kenapa mereka nggak digugat? Mereka sama-sama keluar dari PP 36. kenapa hanya pak Anies?" kata Andre saat melakukan demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/7/2022).

Tak hanya itu, Andre juga menyebut mayoritas perusahaan juga sudah mengikuti Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1517 tahun 2021 tentang nilai UMP 2022. Artinya, kebanyakan pengusaha mengikuti aturan Anies yang menaikan UMP 2022 sebesar 5,1 persen.

SK 1517 sudah dipikirkan matang2 oleh Gubenur dki. sudah melewati inflasi, pertumbuhan ekonomi dki jakarta. buktinya sudah lebih baik ketika upah dengan SK 1517 ini dijalankan. kita lihat sudah mulai baik, banyak hal yg sudah mulai berkembang. kenapa dengan putusan ptun mampu mengurangi upah buruh.

Ia menyebut dari 1.000 lebih perusahaan di Jakarta hanya 30 di antaranya yang keberatan dengan kenaikan nilai UMP itu.

"Artinya perusahaan di DKI Jakarta, Apindo DKI Jakarta tidak ada masalah. jadi Apindo yang mana ini yang bermasalah? Perlu kita pertanyakan," pungkasnya.