Suara.com - Kuasa Hukum eks mantan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, Aziz Yanuar mengungkapkan syarat umum dan khusus yang harus ditaati Habib Rizieq hingga masa percobaan bebas bersyarat berakhir pada 10 Juni 2024.
Ia menyebut, syarat umum yang harus ditaati Habib Rizieq yakni tak boleh melanggar ketentuan perundang-undangan seperti melakukan perbuatan tindak pidana.
"Klien Bapas (Habib Rizieq) itu tidak boleh melanggar ketentuan perundang-undangan, sehingga menyebabkan yang bersangkutan di pidana atau langsung ditahan, itu syarat umum. Jadi kalau ada tindak pidana yang menyebabkan ditahan langsung. Nah, itu langsung berlaku syarat umum," ujar Aziz dalam diskusi bertajuk 'Pembebasan HRS dan Masa Depan Keadilan Indonesia' secara virtual, Jumat (22/7/2022).
Selanjutnya, Aziz menjelaskan beberapa syarat khusus yang tak boleh dilanggar Habib Rizieq. Pertama, Habib Rizieq harus melapor kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Pusat. Bahkan, Habib Rizieq, kata Aziz, harus melaporkan secara rutin dan setiap periode kepada Bapas Jakarta Pusat
"Beliau atau klien Bapas itu harus melapor ya sebagaimana ketentuan perundang-undangan, melapor kepada Bapas. Jadi ada ada laporan rutin Habib setiap periode ada laporan, itu pertama," kata dia.
Aziz menuturkan syarat khusus kedua yaitu Habib Rizieq harus melaporkan kepada Bapas Jakarta Pusat jika ingin berpindah alamat.
Selanjutnya syarat khusus ketiga, kata Aziz, Habib Rizieq tak boleh melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat.
Keresahan masyarakat yang dimaksud kata Aziz seperti melakukan aktivitas demonstrasi besar-besaran dan merusak. Sehingga ada pelaporan hukumnya soal perbuatan yang meresahkan masyarakat.
"Sesuatu yang menyebabkan masyarakat itu menjadi, minimal melakukan aktivitas demonstrasi besar-besaran atau ada pelaporan hukum yang memang masuk akal. Karena kalau (laporannya) ngawur kami bisa lapor balik. Kemudian aksi demonstrasi dibubarkan pihak kepolisian dengan jumlah masa yang banyak dan merusak," ungkap Aziz.
Adapun syarat khusus keempat yakni Habib Rizieq tak boleh ke luar kota tanpa seizin Bapas Jakarta Pusat.
"Tidak boleh keluar kota tanpa seizin dari Bapas. Nah masa itu sendiri ada dua ,masa seperempat pertama, itu tidak boleh keluar kota kecuali ada izin. Yang kedua itu boleh keluar kota," kata Aziz.
"Kemudian pelaporannya itu, kalau tadi dua pekan sekali, yang seperempat pertama. Yang kedua, pelaporannya itu setiap 1 bulan sekali. Nah seperempat yang terakhir itu masa pelaporan itu 3 bulan sekali, laporan-laporan kegiatan," sambungnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Henri Curiga Kasus Roy Suryo Dikebut, Sebut Ada Upaya Cegah Ijazah Jokowi Diuji di Pengadilan
-
Di Tengah Sorotan Ekonomi, Prabowo Minta Rosan Buka Data Masuknya Investasi Asing ke Indonesia
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi
-
Di Tengah Gelombang Kritik, Prabowo Sebut Investasi Asing ke Indonesia Terus Mengalir
-
Henri Subiakto Sebut Pasal yang Menjerat Roy Suryo Tak Masuk Akal, Status P21 Dipertanyakan
-
Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Segera Ditandatangani, Teheran Beri Sinyal Berbeda
-
Apa Itu Restitusi? Wamen PPPA Tegaskan Korban Bullying Berhak Dapat Ganti Rugi
-
Bangun Spiritualitas Warga Jawa Barat, KDM Prioritaskan Bangun Tajuk di Lingkungan
-
Kejahatan Digital Kian Mengintai, Pemerintah Minta Anak Muda Hati-hati di Internet
-
Veronica Tan Soroti Pemberdayaan Perempuan di NTT: Kunci Putus Rantai Kemiskinan dan Kekerasan