Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PDIP, Rahmad Handoyo, menilai bahwa pemerintah harus segera memberikan respons cepat terhadap kasus cacar monyet yang telah diumumkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO sebagai darurat kesehatan secara global.
"Saya kira apa yang disampaikan WHO dengan menjadikannya cacar monyet sebagai darurat kesehatan secara global tentu kami harus segera merespon dan cepat merespons," kata Rahmad kepada wartawan, Senin (25/7/2022).
Menurutnya, dilihat dari penyebaran kasus cacar monyet tersebut dari Afrika kemudian ke Eropa seharusnya dijadikan Indonesia sebagai peringatan.
"Ini menunjukan memang sebagai sebuah alarm untuk seluruh dunia termasuk indonesia karena begitu cepat penularannya. Meskipun belum jadi pandemi ini sudah menjadi darurat kesehatan tentu kita harus bersikap," ungkapnya.
Ia mengatakan, pemerintah harus segera melakukan koordinasi dengan WHO. Terutama terkait dengan langkah-langkah antisipasi agar penyakit tersebut tak masuk ke Indonesia.
"Meskipun harus diakui kemungkinan potensi masuk ke indonesia itu pasti ada, mengingat sudah menyebar ke berbagai negara," tuturnya.
Kemudian, ia mengingatkan, meski penyakit tersebut telah ditemukan vaksinnya, pemerintah diminta waspada dan tak boleh kecolongan.
"Bagi pemerintah indonesia meskipun ini penyakit lama dan sudah ada vaksinnya, kita tidak boleh kecolongan, tidak boleh teledor apalagi menganggap hal ini sebagai sebuah kejadian yang biasa," tandasnya.
Darurat Kesehatan
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan penyakit cacar monyet sebagai Darurat Kesehatan Global atau Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).
PHEIC sendiri merupakan kondisi darurat yang disampaikan WHO terkait sebuah kejadian luar biasa yang perlu diwaspadai oleh masyarakat internasional karena mengacam kesehatan. Kondisi ini juga dilakukan sebelum kejadian luar biasa itu ditetapkan sebagai pandemi.
Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, dirinya diminta untuk melihat beberapa elemen mengapa wabah cacar monyet akhirnya ditetapkan sebagai PHEIC yang harus diwaspadai beberapa negara.
“Saya diminta untuk mempertimbangkan lima elemen dalam memutuskan apakah wabah merupakan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional (PHEIC),” tulis akun twitter WHO, Sabtu (23/7/2022).
Berita Terkait
-
Djarot PDIP: Kritik ke Gubernur Anies Hanya Masukan buat Perbaikan Jakarta, Tak Terkait Pencapresan 2024
-
Perjalanan Cacar Monyet hingga Kini Ditetapkan Sebagai Darurat Kesehatan Global
-
Cacar Monyet Harus jadi Perhatian Serius, Pemerintah Diminta Awasi WNI dan WNA di Pintu-Pintu Masuk Indonesia
-
Anies Baswedan Sebut Ambruknya Pagar Tribun JIS Jadi Pembelajaran, Politisi PDIP: Audit!
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT