Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PDIP, Rahmad Handoyo, menilai bahwa pemerintah harus segera memberikan respons cepat terhadap kasus cacar monyet yang telah diumumkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO sebagai darurat kesehatan secara global.
"Saya kira apa yang disampaikan WHO dengan menjadikannya cacar monyet sebagai darurat kesehatan secara global tentu kami harus segera merespon dan cepat merespons," kata Rahmad kepada wartawan, Senin (25/7/2022).
Menurutnya, dilihat dari penyebaran kasus cacar monyet tersebut dari Afrika kemudian ke Eropa seharusnya dijadikan Indonesia sebagai peringatan.
"Ini menunjukan memang sebagai sebuah alarm untuk seluruh dunia termasuk indonesia karena begitu cepat penularannya. Meskipun belum jadi pandemi ini sudah menjadi darurat kesehatan tentu kita harus bersikap," ungkapnya.
Ia mengatakan, pemerintah harus segera melakukan koordinasi dengan WHO. Terutama terkait dengan langkah-langkah antisipasi agar penyakit tersebut tak masuk ke Indonesia.
"Meskipun harus diakui kemungkinan potensi masuk ke indonesia itu pasti ada, mengingat sudah menyebar ke berbagai negara," tuturnya.
Kemudian, ia mengingatkan, meski penyakit tersebut telah ditemukan vaksinnya, pemerintah diminta waspada dan tak boleh kecolongan.
"Bagi pemerintah indonesia meskipun ini penyakit lama dan sudah ada vaksinnya, kita tidak boleh kecolongan, tidak boleh teledor apalagi menganggap hal ini sebagai sebuah kejadian yang biasa," tandasnya.
Darurat Kesehatan
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan penyakit cacar monyet sebagai Darurat Kesehatan Global atau Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).
PHEIC sendiri merupakan kondisi darurat yang disampaikan WHO terkait sebuah kejadian luar biasa yang perlu diwaspadai oleh masyarakat internasional karena mengacam kesehatan. Kondisi ini juga dilakukan sebelum kejadian luar biasa itu ditetapkan sebagai pandemi.
Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, dirinya diminta untuk melihat beberapa elemen mengapa wabah cacar monyet akhirnya ditetapkan sebagai PHEIC yang harus diwaspadai beberapa negara.
“Saya diminta untuk mempertimbangkan lima elemen dalam memutuskan apakah wabah merupakan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional (PHEIC),” tulis akun twitter WHO, Sabtu (23/7/2022).
Berita Terkait
-
Djarot PDIP: Kritik ke Gubernur Anies Hanya Masukan buat Perbaikan Jakarta, Tak Terkait Pencapresan 2024
-
Perjalanan Cacar Monyet hingga Kini Ditetapkan Sebagai Darurat Kesehatan Global
-
Cacar Monyet Harus jadi Perhatian Serius, Pemerintah Diminta Awasi WNI dan WNA di Pintu-Pintu Masuk Indonesia
-
Anies Baswedan Sebut Ambruknya Pagar Tribun JIS Jadi Pembelajaran, Politisi PDIP: Audit!
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
-
Negara Tetangga RI Mulai Alami Krisis BBM
Terkini
-
Menakar Posisi Tawar Iran: Benarkah Makin Kuat Usai Digempur AS dan Israel?
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Ribuan ASN Kemensos Mangkir di Hari Pertama Kerja, Gus Ipul Bakal Sanksi dan Potong Tukin 3 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Meski Masih WFA, Gus Ipul Temukan 2.708 ASN Kemensos Alpa
-
Normalisasi Sungai Terdampak Bencana Jadi Prioritas Satgas PRR
-
Sembari Menunggu Data Rampung, Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Pemulihan Sumatera
-
Namanya Dicatut dalam Isu Sensitif, Menteri HAM Pigai Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Kuliti Peran Gus Yaqut dan Gus Alex
-
Ketua Satgas Dorong Percepatan Pemulihan Bencana Sumatra melalui Sinergi Antar Daerah