Suara.com - Menteri Pertanian negara bagian New South Wales (NSW) dengan ibu kota Sydney, menyerukan kepada semua pelaku perjalanan yang kembali dari Bali agar diperiksa tasnya, sebagai upaya untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK).
Seebelumnya, Pemerintah Federal Australia telah menerapkan aturan biosekuriti baru di bandara Australia, yakni pelaku perjalanan yang kembali dari Indonesia perlu berjalan di atas keset sanitasi atau mengikuti arahan lain terkait biosekuriti.
Menteri Pertanian NSW, Dugald Saunders, mengatakan tindakan ekstra diperlukan di tingkat nasional, termasuk pemeriksaan semua tas yang datang dari daerah 'hot spot', seperti Bali.
"Kita perlu segera menggelar keset-keset itu di seluruh bandara Indonesia dan Australia," katanya.
"Kita juga perlu melihat 100 persen tas diperiksa dari daerah-daerah 'hot spot' seperti Bali, jika Anda pergi ke Bali, Anda harus mengharapkan tas Anda diperiksa kembali."
Saunders mengatakan dia telah berbicara dengan Pemerintah Federal tentang masalah ini beberapa kali.
"Saya pikir ini cara yang paling sederhana dan terbaik untuk memastikan kita mencegahnya dan membuat orang sadar betapa pentingnya hal ini."
"Tanpa langkah itu, kami mendengar banyak cerita orang-orang yang bisa melenggang melewati bea cukai, bahkan setelah mereka menyatakan apa yang mereka bawa tapi tidak diperiksa tasnya. Ini tidak baik."
Belum ada seruan untuk larangan bepergian
Namun, Saunders tidak dapat menerapkan seruan dari anggota parlemen Pat Conaghan yang meminta agar ada 90 hari larangan perjalanan non-esensial ke dan dari Indonesia.
Baca Juga: PM Australia Tak Akan Tutup Perbatasan dengan Indonesia Akibat Wabah PMK
Dia mengatakan itu adalah sesuatu yang bisa dipertimbangkan, tetapi belum dilaksanakan.
"Industri pariwisata telah melalui kesulitan dan baru saja pulih jadi saya pikir kita perlu mengambil pendekatan hati-hati pada larangan perjalanan. Sesuatu yang bisa kita simpan nanti jika diperlukan," katanya.
Sebelumnya PM Australia menegaskan jika Australia tidak akan menutup perbatasan dengan Indonesia.
Rencana biosekuriti di peternakan
Menteri Saunders telah mengunjungi peternakan sapi perah di Bowraville di NSW dan mengatakan petani dapat mengambil tindakan preventif seperti memasang peringatan di gerbang depan lahan pertanian atau perternakan milik mereka.
"Ini pesan yang cukup sederhana yakni menghubungi pemilik properti sebelum Anda memasukinya," katanya.
"
Berita Terkait
-
Ruang Terbuka Hijau Masih Tertahan di 5 Persen, Pemprov DKI: Kami Coba Capai 30 Persen pada 2045
-
BI Rate Tetap, Rupiah Langsung Perkasa ke Level Rp 16.936
-
Purbaya Ungkap Penerimaan Negara dari Cukai Rokok Ilegal Bisa Capai Triliunan
-
5 Pilihan Mobil Matic Pertama Buat Cewek yang Baru Belajar Nyetir
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 7 Sepatu Nike Tanpa Tali yang Praktis dan Super Nyaman untuk Lansia
Pilihan
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
-
Harga Kripto Naik Turun, COIN Pilih Parkir Dana IPO Rp220 Miliar di Deposito dan Giro
Terkini
-
Dari Kopi, Nongkrong, Lalu Investasi: Strategi Indonesia Pikat Investor di WEF Davos 2026
-
DPR Godok RUU Jabatan Hakim: Usia Pensiun Ditambah, Rekrutmen Hakim Kini Mandiri oleh MA
-
Pemerintah Siapkan RUU Disinformasi dan Propaganda Asing, Menko Yusril: Bukan untuk Anti-Demokrasi
-
DPR Gelar Fit and Proper Test 18 Calon Anggota Ombudsman RI 26 Januari, Cari 9 Nama Terbaik
-
Meski Kepala Daerah Ditahan, Kemendagri Tegaskan Pemerintahan Pati dan Madiun Tetap Berjalan
-
KPK Tegaskan Tak Ada Uang Mengalir ke Partai Gerindra dari Dugaan Pemerasan Bupati Sudewo
-
Eks Ketua Komnas HAM Hafid Abas Tekankan Praduga Tak Bersalah untuk Rektor UNM Prof Karta Jayadi
-
Tangkal Paparan Konten Radikal, Komisi E DPRD DKI Setuju Aturan Sita HP Selama Jam Belajar
-
Kejagung Buka Kemungkinan Periksa Vendor Laptop dalam Dugaan Korupsi Chromebook Kemendikbudristek
-
Penampakan Uang Rp2,6 Miliar dalam Karung dari OTT KPK Bupati Pati Sudewo