Suara.com - Rabu kemarin (27/08), para peternak di barat daya negara bagian Victoria di Australia menggelar aksi unjuk rasa memprotes penanganan pemerintah Australia dalam mencegah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).
Peter Delahunty, peternak sapi perah yang mengorganisasi protes, mengatakan ada peningkatan kecemasan tentang wabah PMK di Australia.
Ia menilai, tanggapan pemerintah Australia terkait wabah PMK terkesan "sangat reaksioner ketimbang direncanakan dengan baik."
"[Pemerintah] tadinya tidak mau menerapkan keset sanitasi, dan kemudian mereka berubah pikiran dan memutuskan menerapkannya, dan mereka menerapkan kebijakan dengan cara sedikit demi sedikit."
Perekonomian Victoria barat daya sangat bergantung pada komoditas yang diproduksi oleh sektor pertanian.
Colac Otway Shire, misalnya, menghasilkan hampir $245 juta dari peternakan pada tahun keuangan 2020/21.
'Tutup perbatasan sekarang juga'
Sejauh ini PMK belum masuk ke Australia, namun industri pertanian sangat prihatin dengan wabah di Indonesia.
"
"Kami pikir akan sangat masuk akal untuk memutuskan secara resmi larangan perjalanan selama 120 hari [ke dan dari] Indonesia untuk perjalanan non-esensial," ujar Peter.
Baca Juga: DPP Sebut Angka Kesembuhan PMK di Kulon Progo Capai 64 Persen
"
Peter mengatakan larangan yang para peternak usulkan hanya akan memengaruhi kunjungan ke Indonesia yang sifatnya rekreasi dan tidak perlu mengganggu perjalanan bisnis atau perdagangan.
Selain larangan bepergian, Peter mengatakan Pemerintah Australia harus menginvestasikan lebih banyak uang untuk membantu Indonesia mengelola wabah PMK.
Namun Federasi Petani Nasional, Dewan Eksportir Ternak Australia, Dewan Industri Daging Australia, Dewan Sapi Australia dan Produsen Domba Australia, semuanya menentang penutupan perbatasan ke Indonesia.
Pemerintah Australia tetap berkomitmen untuk menjaga perbatasan tetap terbuka demi menghindari kerusakan hubungan perdagangan Australia senilai A$7,9 miliar per tahun dengan Indonesia.
Awal pekan ini, PM Australia juga kembali menegaskan tidak akan menutup perbatasan dengan Indonesia.
Berita Terkait
-
Jaringan PMI Ilegal ke Malaysia Terbongkar, 68 Orang Berhasil Diselamatkan
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
BP Batam 'Ngebut' di 2026: Investasi Tembus Rp17,4 Triliun, Sektor Elektronik Jadi Jawara
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
Terkini
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
-
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
-
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang
-
Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi
-
Dikaitkan dengan Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Tegaskan Tak Pernah Interaksi dengan Gus Yaqut
-
Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi
-
Hari Bumi: BNI Rehabilitasi 50 Hektare Mangrove di Banyuwangi, Berikan Dampak Ekonomi ke 5.000 Warga