"Mudah-mudahan dengan strategi yang baik, yang dilaksanakan dengan cara baik, tidak akan ada lagi praktik curang dalam pemilu, sehingga dapat menghasilkan terpilihnya pemimpin yang baik," pintanya.
Dalam paparan yang merupakan hasil diskusi mahasiswa, perwakilan mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UMJ, Trisno Muldani menyoroti tingginya biaya kampanye yang dilakukan oleh partai politik di Pemilu 2019 lalu, di mana tiga partai teratas ialah oleh Perindo, PSI, dan Hanura. Mereka lebih banyak mengalokasikan biaya kampanye tersebut untuk membayar iklan di media konvensional, seperti televisi, media massa maupun baliho.
"Padahal dari sisi perolehan suara justru berbanding terbalik. Justru partai yang belanja iklan politik itu mendapatkan suara sedikit, dan partai yang sudah mapanlah yang memperoleh suara yang tinggi di DPR," ujar Trisno.
Trisno melanjutkan, saat ini seharusnya media digital lebih dipilih sebagai instrumen pemasaran dan kampanye politik. Karena ada empat kelebihan di dalamnya, yakni dari sisi target pasar, biaya, waktu, dan komunikasi, media digital jauh lebih unggul dibanding media konvensional.
"Sehingga, anggaran kampanye yang tinggi, bisa dialokasikan untuk hal yang lebih krusial misalnya pendidikan politik untuk masyarakat, agar meningkatkan jumlah pemilih rasional,” tuturnya.
Namun patut digarisbawahi, lanjut Trisno, penggunaan media sosial juga jangan sampai menumbuhkan lebih banyak kampanye-kampanye digital yang berisi hoaks dan kampanye hitam.
"Karenanya, penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU maupun Bawaslu harus memperhatikan hal ini, jangan sampai kondisi keterbelahan di tahun 2019 lalu terjadi kembali di Pemilu mendatang” tegasnya.
Lebih lanjut, Trisno mendorong e-voting dilaksanakan pada pemilu mendatang. Karena berdasarkan data, pengguna internet di Indonesia saat ini sudah mencapai 220 juta, dan 60 persennya merupakan pemilih milenial. Sehingga, e-voting menurut Trisno menjadi alternatif untuk menjadikan pemilu mendatang lebih efektif, efisien, dan jujur.
"Karena jika mengaca pada pandemi lalu, masyarakat dipaksa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, dan mereka dapat menggunakannya. Selain itu untuk mengisi bensin, masyarakat juga dipaksa untuk memakai aplikasi. Jadi kenapa tidak, masyarakat juga diajak untuk mengikuti pemilu secara e-voting," tegasnya.
Baca Juga: Cristiano Ronaldo Tak Diterima Dimana Pun, Ia Akan Balik ke Sporting Lisbon?
Berita Terkait
-
Pendaftaran Partai Politik Bakal Calon Peserta Pemilu 2024 Dimulai 1 Agustus 2022
-
KPU RI Berharap Realisasi Anggaran 2022 untuk Pemilu Masih Bisa Direvisi
-
Bertemu dengan PKS, PP Muhammadiyah Sampaikan Pesan: Jangan Sampai Persatuan Bangsa Tercabik Gegara Pilpres 2024
-
KPU Kepri Sosialiasi: 38 Parpol Telah Terdaftar Sedang Diverifikasi Administrasi
-
PKS Kunjungi PP Muhammadiyah Siang ini, Minta Nasihat Untuk Hindari Polarisasi Pemilu 2024
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi