Suara.com - Pemimpin Oposisi Australia, Peter Dutton mendesak pemerintah Australia menutup perbatasan dengan Indonesia karena risiko penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Namun, hal ini tampaknya tidak sesuai dengan saran kesehatan dari pejabat tertinggi kedokteran hewan.
Sikap pemimpin Partai Liberal itu juga tidak sejalan dengan pandangan pelaku usaha berpotensi paling terdampakjika PMK mewabah di Australia.
Pejabat tertinggi kedokteran hewan Australia, Dr Mark Schipp, yang terus memantau kesiapan biosekuriti negara itu, menegaskan penutupan perbatasan dengan Indonesia tidaklah diperlukan.
Pelaku industri dari Federasi Petani Nasional, Dewan Industri Daging Australia,Dewan Peternak Sapi Australia, Produsen Domba Australia, Asosiasi Penggemukan Ternak Australia dan Dewan Eksportir Ternak Australia semuanya mendukung agar perbatasan dengan Indonesia tetap terbuka.
Dewan Industri Susu Australia juga menerima saran dari pemerintah Australia untuk menjaga perbatasan tetap terbuka.
Sangat jarang sekali adanya politisi yang menyerukan permintaan ekstrem seperti itu, tanpa dukungan kalangan industri terkait atau saran dari para pakar.
Selama menjabat sebagai pemimpin oposisi dalam dua bulan terakhir, Peter Dutton mungkin berpandangan dirinya tidak akan rugi apa-apa bila menyampaikan desakan ini. Mungkin pula dia menyamakan antara biosekuriti dan keamanan nasional.
Dr Schipp, yang belum lama berhenti sebagai presiden Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, mengatakan Australia memiliki pengaturan biosekuriti terkuat di dunia.
"Kita ini terkenal di seluruh dunia karena pengaturan yang kita terapkan di bandara dan pelabuhan laut," kata Dr Schipp.
Dia menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah ekstensif untuk memvaksinasi ternak.
Dr Schipp juga berulang kali mengingatkan bahwa paket makanan yang dibawa secara ilegal menimbulkan risiko penyebaran penyakit ternak yang lebih besar dibandingkan dengan turis yang membawa virus pada pakaian atau sepatu mereka.
Selain itu, ada puluhan negara di mana wabah PMK telah menyebar, tapi Partai Koalisi Liberal/Nasional sendiri tidak pernah menutup perbatasan Australia ketika mereka masih berkuasa.
Indonesia adalah salah satu pasar terbesar untuk ternak sapi dan biji-bijian gandum Australia.
Menutup pintu untuk Jakarta jelas akan merepotkan hubungan perdagangan dan diplomatik, yang belum sepenuhnya sembuh akibat keputusan Australia tahun 2011 untuk mengakhiri ekspor ternak hidup secara sepihak.
Partai Koalisi seringkali berdalihbahwa penghentian ekspor ternak itu adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintahan Partai Buruh dan harus dibayar oleh pembayar pajak Australia sampai sekarang.
Berita Terkait
-
Jaringan PMI Ilegal ke Malaysia Terbongkar, 68 Orang Berhasil Diselamatkan
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
BP Batam 'Ngebut' di 2026: Investasi Tembus Rp17,4 Triliun, Sektor Elektronik Jadi Jawara
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
Terkini
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
-
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
-
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang
-
Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi
-
Dikaitkan dengan Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Tegaskan Tak Pernah Interaksi dengan Gus Yaqut
-
Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi
-
Hari Bumi: BNI Rehabilitasi 50 Hektare Mangrove di Banyuwangi, Berikan Dampak Ekonomi ke 5.000 Warga