Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf menyayangkan tindakan pihak-pihak yang tega mengubur bantuan sosial atau bansos dari Presiden RI.
Ia menilai, temuan kuburan beras bansos di wilayah Kota Depok, Jawa Barat itu tentu melukai hati rakyat. Bagaimana tidak, pada tahun-tahun awal menghadapi Covid-19, rakyat sangat berharap mendapatkan bansos lantaran tidak sedikit dari mereka terpaksa berhenti bekerja imbas pandemi.
"Hal itu melukai perasaan masyarakat miskin dan tidak bijaksana," kata Bukhori, Selasa (2/8/2022).
Bukhori sendiri meragukan alasan beras bansos dikubur karena diklaim rusak dan tidak layak konsumsi.
Menurut dia, sekalipun alasan itu benar, tidak sepatutnya beras bansos dimusnahkan begitu saja dengan cara dikubur.
"Padahal masih ada cara lain supaya beras tersebut tidak terbuang sia-sia, semisal dijual kembali ke pihak lain sebagai campuran pakan ternak. Setidaknya itu bisa lebih bermanfaat dan tidak menimbulkan kecurigaan,” kata Bukhori.
Sebelumnya hal serupa juga menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Ia mempertanyakan alasan di balik penguburan terhadap bantuan sosial atau bansos dari Presiden RI di sebuah lahan di Kota Depok, Jawa Barat.
Menurut Ace alasan bansos kedaluwarsa sehingga harus dikubur tidak serta merta bisa diterima begitu saja.
"Kalau ada pihak yang menyatakan bahwa bantuan sosial itu telah kedaluwarsa, itu pun juga perlu dipertanyakan. Berarti bantuan sosial itu tidak dapat didistribusikan kepada warga yang berhak untuk menerimanya," kata Ace kepada wartawan, Senin (1/8/2022).
Baca Juga: Kasus Bansos Presiden Jokowi yang Dikubur, Polri Periksa Karyawan JNE
Karena itu, Ace meminta mitranya di Komisi VIII, yakni Kementerian Sosial untuk mengklarifikasi kepada masyarakat atas temuan kuburan bansos.
"Agar tidak menimbulkan kecurigaan dan syak wasangka dari masyarakat," ujar Ace.
Di sisi lain, Komisi VIII mendesak aparat penegak hukum untuk menelusuri siapa pelaku yang menimbun bansos dan mengungkap apa motif di balik penimbunan tersebut.
"Sepengetahuan saya, bantuan sosial Presiden pun juga tetap di bawah koordinasi Kementerian Sosial RI. Oleh karena itu supaya tidak menimbulkan spekulasi yang bermacam-macam, sebaiknya segera ungkap ke publik," imbuh Ace.
Berita Terkait
-
Terpopuler: Sule Memohon kepada Netizen Berhenti Hujat Anaknya, Mensos Risma Ogah Disalahkan Soal Bansos di Depok
-
Terpopuler: Kadernya Terciduk Habis Pesta Narkoba Bareng Perempuan, Bupati Ciamis Larang Anak Bawa Sepeda Motor
-
Kasus Bansos Presiden Jokowi yang Dikubur, Polri Periksa Karyawan JNE
-
Soal Bansos Dikubur di Depok, Ridwan Kamil: Apakah Barangnya Rusak dari Awal, atau Dirusak?
-
Beras Bansos Dikubur di Depok, Polisi Periksa JNE dan Kemensos
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Asmara Berujung Maut di Cilincing: Pemuda Tewas Dihabisi Rekan Sendiri, Kamar Kos Banjir Darah!
-
Video Gibran Tak Suka Baca Buku Viral Lagi, Netizen Bandingkan dengan Bung Hatta
-
KPK Ungkap Kasus Korupsi Kuota Haji, Libatkan Hampir 400 Biro Perjalanan
-
Nabire Diguncang Gempa Berkali-kali, Jaringan Internet Langsung Alami Gangguan
-
KPK Sita Uang Hingga Mobil dan Tanah dari Dirut BPR Jepara Artha dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Terungkap! Modus Oknum Kemenag Peras Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji
-
PWNU DKI Ingatkan soal Transformasi PAM Jaya: Jangan Sampai Air Bersih Jadi Barang Dagangan
-
Satgas PKH Tertibkan Tambang Ilegal di Maluku Utara: 100 Hektar Hutan Disegel, Denda Menanti!
-
Diungkap KPK, Ustaz Khalid Basalamah Beralih dari Haji Furoda ke Khusus Gegara Dihasut Oknum Kemenag
-
KPK Ungkap Modus 'Pecah Kuota' Biro Haji: Sengaja Ciptakan Kelangkaan Demi Harga Mahal