Anggota DPRD Jakarta Curigai Asal Anggaran Penyelenggaraan Formula E

Suara.com - Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak menduga terselenggaranya Formula E pada Juni 2022 setelah melakukan penjualan saham perusahaan cucu BUMD PT. Jakarta Propertindo (Jakpro).

Cucu perusahaan yang dimaksud adalah PT. Jakarta Marga Jaya yang merupakan perusahaan pengelola jalan tol Ulujami - Kebon Jeruk. JMJ merupakan perusahaan hasil patungan Jakpro dengan Pembangunan Jaya Group.

Disebutkan, awalnya, Jakpro memiliki saham mayoritas yang mencapai 51 persen. Sedangkan Pembangunan Jaya Group punya 49 persen.

Dikatakan pula, pada 2020, Jakpro memutuskan menjual semua saham setelah mendapatkan penawaran senilai Rp658,8 miliar dari PT. Astra Tol Nusantara yang merupakan anak usaha konglomerasi Astra Internasional.

Gilbert juga menyebut dalam audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan menemukan indikasi kejanggalan dalam proses divestasi saham JMJ. Sebab, penjualan saham JMJ dinilai bisa mengurangk pemasukan kas daerah hingga ratusan miliar.

"Divestasi saham cucu perusahaan oleh Jakpro juga perlu diperiksa apakah berkaitan dengan Formula E," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (2/8/2022).

"Karena BPK mengatakan dalam divestasi ada ketidaksesuaian yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp300 miliar sampai Rp400 miliar," ujar Gilbert.

BPK sudah melarang Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan dana dari APBD setelah membiayai commitment fee Formula E sebanyak Rp560 miliar.

Jakpro sudah mengalami kerugian sebesar Rp92,83 miliar sejak 2019 lalu. Nilai kerugian meningkat pada 2020 sebesar Rp240 miliar dan pada 2021 sebesar 110,83 miliar.

Baca Juga: Sudah Dibahas Pekan Lalu, Penjadwalan Interpelasi Anies soal Formula E Bakal Segera Diadakan

Melihat kemungkinan penjualan saham JMJ untuk menutup biaya Formula E, Gilbert meminta Jakpro segera membuka hasil audit terhadap penyelenggaraan Formula E. Pasalnya, sampai saat ini Gubernur Anies Baswedan juga masih belum mengumumkan hasilnya meski balapan sudah sejak lama diselenggarakan.

"Masyarakat melihat turunnya transparansi era Gubernur Anies Baswedan dibanding pendahulunya, sebaiknya ini dijawab dengan keterbukaan seperti dalam transparansi Formula E," kata dia.