Suara.com - Sepertinya setiap orang di Australia sekarang seakan-akan bicara dengan bahasa yang berbeda saat membahas masalah COVID-19.
Sebagian orang mungkin masih mengenakan masker N95 dan mengikuti perkembangan kasus baru setiap hari di tempat mereka bermukim, serta berusaha keras untuk menghindari tempat umum agar tidak tertular COVID.
Namun, tidak sedikit yang tampak tidak peduli.
Sebelumnya, kebijakan penanganan pandemi Australia dari pemerintah, baik di tingkat federal maupun di negara bagian, pada umumnya dianggap konsisten dan sesuai dengan masukan dari para pakar.
Tetapi kini pemerintah Australia seperti mengalami kesulitan membuat warga mengikuti petunjuk paling mendasar seperti menggunakan masker di kendaraan umum.
Jadi apa yang sebenarnya terjadi di Australia sekarang ini?
Kesehatan publik yang semakin kompleks
Dr Amalie Dyda adalah epidemiolog penyakit menular dari University of Queensland di Brisbane.
Dia mengatakan pada umumnya pesan kesehatan publik yang disampaikan oleh pemerintah Australia cukup konsisten dalam hal seperti vaksinasi dan pentingnya penggunaan masker meski kadang kebijakan tersebut harus diubah tergantung pada perkembangan terbaru.
Namun, salah satu kesulitan yang paling mendasar saat ini adalah mengkomunikasikan alasan di balik kebijakan yang mereka ambil, meskipun kerap kali hal-hal itu terlihat tidak sejalan dengan semangat nasihat kesehatan dari para pakar.
Baca Juga: FAO dan Australia Beri Indonesia Bantuan untuk Penanganan PMK, Tim Ahli Jalankan Misi Darurat
"Sebagai pakar kesehatan publik kami memberikan pandangan dari sudut kesehatan publik, tetapi pemerintah dalam tugasnya harus juga memperhatikan faktor lain," katanya.
Ketika kemungkinan memberantas COVID ke titik nol masih bisa dicapai, pesan yang ada sederhana: gunakan masker di tempat umum, isolasi selama dua minggu kalau positif, hindari tempat-tempat yang terpapar kasus.
Namun, ketika varian Delta menyebar dengan cepat, harapan Australia untuk memberantas virus ke titik terhempas.
Bahkan, negara bagian yang sebelumnya melakukan kebijakan sangat ketat pun harus menyerah dan mengubah kebijakan menjadi "hidup bersama COVID."
Saat target vaksinasi yang tinggi kemudian tercapai, kebijakan kemudian berubah termasuk meningkatkan kegiatan ekonomi dengan secara bertahap mengurangi aturan-aturan pembatasan COVID, sehingga tidak akan melumpuhkan sistem layanan kesehatan.
Di sinilah kemudian kebijakan pemerintah mulai kadang terlihat tidak konsisten, yang sebelumnya 'ikuti aturan supaya Anda akan selamat' kini sesekali mendorong warga untuk mengambil kesempatan dalam kebebasan beraktivitas, termasuk aktivitas ekonomi yang baru.
Berita Terkait
-
Kuartal Panas Crypto 2025: Lonjakan Volume, Arus Institusional dan Minat Baru Investor
-
Respons Keras Jhon Sitorus atas PSI yang Ungkit Jasa Jokowi ke AHY
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting