Suara.com - Sepertinya setiap orang di Australia sekarang seakan-akan bicara dengan bahasa yang berbeda saat membahas masalah COVID-19.
Sebagian orang mungkin masih mengenakan masker N95 dan mengikuti perkembangan kasus baru setiap hari di tempat mereka bermukim, serta berusaha keras untuk menghindari tempat umum agar tidak tertular COVID.
Namun, tidak sedikit yang tampak tidak peduli.
Sebelumnya, kebijakan penanganan pandemi Australia dari pemerintah, baik di tingkat federal maupun di negara bagian, pada umumnya dianggap konsisten dan sesuai dengan masukan dari para pakar.
Tetapi kini pemerintah Australia seperti mengalami kesulitan membuat warga mengikuti petunjuk paling mendasar seperti menggunakan masker di kendaraan umum.
Jadi apa yang sebenarnya terjadi di Australia sekarang ini?
Kesehatan publik yang semakin kompleks
Dr Amalie Dyda adalah epidemiolog penyakit menular dari University of Queensland di Brisbane.
Dia mengatakan pada umumnya pesan kesehatan publik yang disampaikan oleh pemerintah Australia cukup konsisten dalam hal seperti vaksinasi dan pentingnya penggunaan masker meski kadang kebijakan tersebut harus diubah tergantung pada perkembangan terbaru.
Namun, salah satu kesulitan yang paling mendasar saat ini adalah mengkomunikasikan alasan di balik kebijakan yang mereka ambil, meskipun kerap kali hal-hal itu terlihat tidak sejalan dengan semangat nasihat kesehatan dari para pakar.
Baca Juga: FAO dan Australia Beri Indonesia Bantuan untuk Penanganan PMK, Tim Ahli Jalankan Misi Darurat
"Sebagai pakar kesehatan publik kami memberikan pandangan dari sudut kesehatan publik, tetapi pemerintah dalam tugasnya harus juga memperhatikan faktor lain," katanya.
Ketika kemungkinan memberantas COVID ke titik nol masih bisa dicapai, pesan yang ada sederhana: gunakan masker di tempat umum, isolasi selama dua minggu kalau positif, hindari tempat-tempat yang terpapar kasus.
Namun, ketika varian Delta menyebar dengan cepat, harapan Australia untuk memberantas virus ke titik terhempas.
Bahkan, negara bagian yang sebelumnya melakukan kebijakan sangat ketat pun harus menyerah dan mengubah kebijakan menjadi "hidup bersama COVID."
Saat target vaksinasi yang tinggi kemudian tercapai, kebijakan kemudian berubah termasuk meningkatkan kegiatan ekonomi dengan secara bertahap mengurangi aturan-aturan pembatasan COVID, sehingga tidak akan melumpuhkan sistem layanan kesehatan.
Di sinilah kemudian kebijakan pemerintah mulai kadang terlihat tidak konsisten, yang sebelumnya 'ikuti aturan supaya Anda akan selamat' kini sesekali mendorong warga untuk mengambil kesempatan dalam kebebasan beraktivitas, termasuk aktivitas ekonomi yang baru.
Berita Terkait
-
Kenaikan Harga Pertamax Sudah Atas Izin Mas Bahlil 'Ganteng'
-
Bos OJK Beberkan Pendorong IHSG Mulai Rebound, Ini Obat Kuatnya
-
Menaker Ajak Negara Asia Pasifik Perkuat Pelatihan Tenaga Kerja, Hadapi Pekerjaan Tergeser AI
-
Prediksi John Herdman Terbukti, Mozambik Bikin Timnas Indonesia Kerja Keras di GBK
-
CENTCOM: Amerika Serang Pertahanan Udara Iran, Stasiun Kendali Darat dan Radar Pengintai
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
- 5 HP Android dengan Kualitas Setara iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max
Pilihan
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
Terkini
-
Belfast Membara! Kerusuhan Anti-Imigran Meledak, Rumah dan Bus Dibakar Massa
-
Jabatan Kapolri Kini Bisa Diperpanjang Sesuai Kebutuhan Presiden, Ini Bunyi Pasal Terbaru UU Polri
-
Kantongi 5 Alat Bukti, Bareskrim Polri Jerat Founder PT DSI Sebagai Tersangka Baru
-
Nama Pimpinan Masuk Polemik Kasus BGN, KPK Klarifikasi Yayasan Fitroh Tak Terkait Dapur MBG
-
Nama Fitroh Disebut Masuk BAP Kasus MBG, KPK Tegaskan Pimpinannya Tak Kenal Sony Sonjaya
-
Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya di Kasus Korupsi MBG
-
Pemerintah Diminta Tidak Perkeruh Ekonomi dengan Regulasi yang Membingungkan
-
Prabowo Jawab Kritik Sering ke Luar Negeri: Dulu Pak Jokowi Jarang Lawatan Juga Disalahkan
-
BTN JAKIM 2026 Hadirkan Race Expo di Balai Kartini dengan Promo Menarik dan Brand Ternama
-
Pemerintah Persilakan Kejagung Usut Siapapun Terlibat Korupsi BGN, Tak Peduli Jabatannya