Akibatnya, saat angka kasus semakin melonjak, pemerintah menghadapi kekurangan tenaga kerja dan hambatan dalam distribusi produk, sehingga aturan mengenai isolasi dikurangi, definis kontak erat diubah, dan keharus vaksinasi dicabut.
Dr Dyda mengatakan kebijakan kesehatan pemerintah Australia mengenai bahaya COVID menjadi kurang efektif setelah kebijakan resmi pemerintah tidak lagi diberlakukan yang menunjukkan bahwa masalah tersebut kini sekarang kelihatan tidak lagi serius.
"Dari sisi kebijakan kesehatan publik, sejauh ini saya kira pesannya sudah jelas, yakni menyangkut masker, vaksinasi, dan larangan keluar rumah kalau sakit," katanya.
"Yang tidak ada adalah kebijakan resmi untuk mendukung hal-hal tersebut."
Tindakan tidak lagi konsisten dengan pernyataan
Professor Stephen Duckett mantan Sekretaris Departemen Kesehatan Australia mengatakan masa transisi 'hidup bersama COVID' yang terjadi menjelang pemilu Australia bulan Mei lalu membuat pesan-pesan soal COVID menjadi isu politik.
Politisi yang mendukung pelonggaran pembatasan lebih suka menngirimkan pesan bahwa penanganan ini ada pada tanggung jawab masing-masing warga, sementara politisi yang setuju dengan pembatasan, tidak juga mau terbuka mengatakannya.
"Partai Buruh (yang sekarang menjadi pemerintah yang berkuasa) tidak mau membicarakannya karena ketika mereka menyebut COVID, media miliki Rupert Murdoch (yang mendukung Partai Koalisi) akan segera mengatakan Partai Buruh adalah partai pendukung lockdown," kata Professor Duckett.
"Sejak mereka terpilih, sulit bagi Partai Buruh untuk mengatakan: kami ingin memperketat lagi beberapa kelonggaran yang sudah dicabut."
Menurut Professor Duckett, situasi yang sama juga terjadi di negara bagian meski rumah sakit penuh dan para staf rumah sakit kecewa karena "'pemerintah tidak melakukan apa pun untuk membantu mereka."
Baca Juga: FAO dan Australia Beri Indonesia Bantuan untuk Penanganan PMK, Tim Ahli Jalankan Misi Darurat
Baik pemerintah negara bagian Queensland dan Victoria baru-baru ini mengeluarkan seruan kepada anak-anak yang kembali ke sekolah untuk mengenakan masker namun menegaskan bahwa kebijakan mereka tidak berubah.
Dan Menteri Utama negara bagian ACT, Andrew Barr, minggu lalu mengatakan tidak ada lagi kebijakan tersisa yang bisa digunakan untuk menghentikan penyebaran COVID di kalangan warga.
"Peluang agar mereka yang berusia 20 tahunan untuk mendapatkan vaksin hampir tidak ada lagi," katanya kepada harian The Canberra Times.
Kalau masker penting mengapa tidak diwajibkan?
Professor Duckett mengatakan di saat kasus tinggi dan membuat sistem layanan kesehatan di rumah sakit kewalahan, fakta bahwa pembatasan telah melonggar sejak awal pandemi telah menciptakan kebingungan mengenai kebijakan apa yang ada sekarang ini.
"Apa yang kita lihat dengan mata dan kita dengar lewat telinga tidak konsisten," kata Professor Duckett.
"Sebelumnya pesannya adalah disarankan untuk menggunakan masker. Sekarang 'sangat dianjurkan'. Dan mungkin sebentar lagi 'sangat sangat dianjurkan'.
Berita Terkait
-
Sassuolo Siap Lepas Pemain, Jay Idzes Langsung Diincar 3 Raksasa Serie A Italia
-
Jan Olde Riekerink Sesali Kelengahan Lini Belakang Dewa United Usai Ditumbangkan Tipis Manila Digger
-
Mayoritas Pekerja RI Tak Punya Slip Gaji, Mimpi Punya Rumah Masih Jadi Barang Mewah?
-
2 Pemain Keturunan Baru Segera Gabung Timnas Indonesia? Ini Sinyal dari Erick Thohir
-
Deep Purple Batal Konser di Jakarta, Ada Situasi di Luar Kendali Band
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- PP THR dan Gaji 13 Tahun 2026 Diumumkan, Ini Jadwal Cair dan Rincian Lengkapnya
- Selat Hormuz Milik Siapa? Jalur Sempit Banyak Negara Tapi Iran Bisa Buka Tutup Aksesnya
Pilihan
-
Iran Tutup Pintu Negosiasi, Dubes: Kami Bereskan Musuh di Medan Perang
-
Fatwa Ayatollah Ali Khamenei soal Senjata Nuklir: Haram!
-
KPK Ungkap ART Fadia Arafiq Jadi Direktur PT RNB, Diduga Alat Korupsi Rp13,7 Miliar
-
Dua Hari Lalu Dinyatakan Gugur, Eks Presiden Iran Ahmadinejad Masih Hidup
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
Terkini
-
Berlumur Lumpur ke Pengadilan: Mengapa Masyarakat Adat Malind Menggugat Proyek Jalan PSN di Merauke?
-
Kemenag Cairkan Tunjangan Profesi Guru Madrasah Secara Bertahap Mulai Pekan Ini
-
Bareskrim Polri Kembali Periksa Pandji Pragiwaksono Terkait Kasus Toraja Senin Depan!
-
Sisi Gelap Fast Fashion: Industri Fesyen Penyumbang 10 Persen Emisi Global, Apa yang Bisa Dilakukan?
-
Waspadai Sikap Ngawur Donald Trump, Pakar UGM Sarankan Diplomasi Halus Terkait Ide Keluar dari BoP
-
Ikut Terima Uang, Suami dan Anak Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Akan Dipanggil KPK
-
AHY Bicara ke Gen Z: Kota Boleh Global, Tapi Harus Tetap Berakar pada Identitas Lokal
-
Investasi Emas Digital Kian Diminati Generasi Muda, Pegadaian Perkuat Layanan Lewat Integrasi PRIMA
-
Gejolak Timur Tengah Jadi Sorotan! IKA-PMII Undang Wamenkeu Bahas Dampak Ekonomi Nasional
-
Minta RI Keluar dari BoP Bentukan Trump, Anies Singgung Pelopornya Melanggar Hukum Internasional