Akibatnya, saat angka kasus semakin melonjak, pemerintah menghadapi kekurangan tenaga kerja dan hambatan dalam distribusi produk, sehingga aturan mengenai isolasi dikurangi, definis kontak erat diubah, dan keharus vaksinasi dicabut.
Dr Dyda mengatakan kebijakan kesehatan pemerintah Australia mengenai bahaya COVID menjadi kurang efektif setelah kebijakan resmi pemerintah tidak lagi diberlakukan yang menunjukkan bahwa masalah tersebut kini sekarang kelihatan tidak lagi serius.
"Dari sisi kebijakan kesehatan publik, sejauh ini saya kira pesannya sudah jelas, yakni menyangkut masker, vaksinasi, dan larangan keluar rumah kalau sakit," katanya.
"Yang tidak ada adalah kebijakan resmi untuk mendukung hal-hal tersebut."
Tindakan tidak lagi konsisten dengan pernyataan
Professor Stephen Duckett mantan Sekretaris Departemen Kesehatan Australia mengatakan masa transisi 'hidup bersama COVID' yang terjadi menjelang pemilu Australia bulan Mei lalu membuat pesan-pesan soal COVID menjadi isu politik.
Politisi yang mendukung pelonggaran pembatasan lebih suka menngirimkan pesan bahwa penanganan ini ada pada tanggung jawab masing-masing warga, sementara politisi yang setuju dengan pembatasan, tidak juga mau terbuka mengatakannya.
"Partai Buruh (yang sekarang menjadi pemerintah yang berkuasa) tidak mau membicarakannya karena ketika mereka menyebut COVID, media miliki Rupert Murdoch (yang mendukung Partai Koalisi) akan segera mengatakan Partai Buruh adalah partai pendukung lockdown," kata Professor Duckett.
"Sejak mereka terpilih, sulit bagi Partai Buruh untuk mengatakan: kami ingin memperketat lagi beberapa kelonggaran yang sudah dicabut."
Menurut Professor Duckett, situasi yang sama juga terjadi di negara bagian meski rumah sakit penuh dan para staf rumah sakit kecewa karena "'pemerintah tidak melakukan apa pun untuk membantu mereka."
Baca Juga: FAO dan Australia Beri Indonesia Bantuan untuk Penanganan PMK, Tim Ahli Jalankan Misi Darurat
Baik pemerintah negara bagian Queensland dan Victoria baru-baru ini mengeluarkan seruan kepada anak-anak yang kembali ke sekolah untuk mengenakan masker namun menegaskan bahwa kebijakan mereka tidak berubah.
Dan Menteri Utama negara bagian ACT, Andrew Barr, minggu lalu mengatakan tidak ada lagi kebijakan tersisa yang bisa digunakan untuk menghentikan penyebaran COVID di kalangan warga.
"Peluang agar mereka yang berusia 20 tahunan untuk mendapatkan vaksin hampir tidak ada lagi," katanya kepada harian The Canberra Times.
Kalau masker penting mengapa tidak diwajibkan?
Professor Duckett mengatakan di saat kasus tinggi dan membuat sistem layanan kesehatan di rumah sakit kewalahan, fakta bahwa pembatasan telah melonggar sejak awal pandemi telah menciptakan kebingungan mengenai kebijakan apa yang ada sekarang ini.
"Apa yang kita lihat dengan mata dan kita dengar lewat telinga tidak konsisten," kata Professor Duckett.
"Sebelumnya pesannya adalah disarankan untuk menggunakan masker. Sekarang 'sangat dianjurkan'. Dan mungkin sebentar lagi 'sangat sangat dianjurkan'.
Berita Terkait
-
Tak Perlu Keluar Aplikasi Lagi! Gemini Segera Bisa Multitasking di Android
-
Prediksi Atalanta vs Inter Milan: Duel Nerazzurri Penentu Arah Perburuan Scudetto
-
Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
-
Belanja Sampai Tengah Malam, Jakarta Premium Outlets Gelar Midnight Sale dan Diskon Akhir Tahun
-
Prediksi Arsenal vs Brighton: Ujian Konsistensi The Gunners di Puncak Klasemen
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
Terkini
-
800 Polantas Bakal Dikerahkan Blokade Sudirman-Thamrin di Malam Tahun Baru 2026
-
Kapuspen TNI: Pembubaran Massa di Aceh Persuasif dan Sesuai Hukum
-
Jangan Terjebak, Ini Skema Rekayasa Lalin Total di Sudirman-Thamrin Saat Malam Tahun Baru 2026
-
Viral Dosen UIM Makassar, Ludahi Kasir Perempuan Gegara Tak Terima Ditegur Serobot Antrean
-
Jadi Wilayah Paling Terdampak, Bantuan Akhirnya Tembus Dusun Pantai Tinjau Aceh Tamiang
-
Elite PBNU Sepakat Damai, Gus Ipul: Di NU Biasa Awalnya Gegeran, Akhirnya Gergeran
-
Ragunan Penuh Ribuan Pengunjung, Kapolda: 151 Polisi Disiagakan, Copet Nihil
-
Tolak UMP 2026, Buruh Bakal Gugat ke PTUN dan Kepung Istana
-
Kecelakan Hari Ini: Motor Kebut Tabrak Viar Pedagang Tahu Bulat di Kalimalang, Satu Pemuda Tewas
-
Buruh Tolak Keras UMP Jakarta 2026: Masa Gaji Bank di Sudirman Kalah dari Pabrik Panci Karawang