Kemenlu RI Diminta Buat Pernyataan yang Menyayangkan Kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan

Suara.com - Kementerian Luar Negeri RI dinilai perlu membuat pernyataan yang menyangkan kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan. Hal itu dinyatakan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof Hikhmahanto Juwana.

Menurutnya, Kemenlu RI perlu membuat pernyataan karena Indonesia bisa terdampak oleh ketegangan antara AS dan China.

“Karena cepat atau lambat Indonesia akan terdampak oleh ketegangan antara AS dan China,” kata Hikmahanto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Kendati Presiden China Xi Jin Ping telah memberi peringatan kepada Presiden AS Joe Biden terkait kunjungan itu, Nancy Pelosi akhirnya tetap mengunjungi Taiwan.

Menurut Hikmahanto yang juga Rektor Universitas Jenderal A. Yani ini memastikan bahwa kunjungan Pelosi ini akan memperuncing ketegangan antara China dan AS yang bisa mengganggu stabilitas keamanan kawasan.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Indonesia menyayangkan kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan karena tiga alasan.

“Indonesia menyayangkan kunjungan tersebut karena tiga alasan,” kata dia.

Pertama, AS tidak henti-hentinya melakukan provokasi di sejumlah kawasan dan terakhir di Eropa saat menyambut keinginan Ukraina untuk menjadi anggota baru NATO, kata dia.

Ini yang memunculkan kekhawatiran Rusia hingga negara itu melakukan operasi militer khusus ke Ukraina, kata Hikmahanto.

Baca Juga: Sosok Nancy Pelosi Dan Riwayat Panjang Ketua DPR AS Yang Bikin Geram China

“Kedua, AS melakukan kebijakan luar negeri standar ganda,” kata dia.

Di satu sisi, AS mengecam langkah Rusia yang mengakui Luhantsk dan Donetsk, yang memisahkan diri dari Ukraina, namun di sisi lain seolah mendukung Taiwan untuk memisahkan diri dari China dengan kunjungan Polesi.

Terakhir, lanjut dia, kunjungan Pelosi dapat bisa mendorong China bersekutu dengan Rusia untuk melawan kebijakan luar negeri AS yang provokatif.

“Konsekuensinya, keamanan dunia akan terpengaruh. Bahkan perang di Ukraina akan berlangsung lebih lama lagi, termasuk penderitaan rakyat Ukraina,” kata Hikmahanto. [ANTARA]