Untuk menangani persoalan tersebut, Andreas meminta Komisi X segera memanggil Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta pihak-pihak terkait untuk duduk bersama membahasnya di rapat dengar pendapat.
"Meminta Komisi X untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengundang Kemenparekraf, perwakilan pelaku wisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF) dan PT Flobamora pada massa sidang yang akan datang," kata Andreas.
Diketahui, sejumlah pelaku usaha pariwisata di Labuan Bajo menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Labuan Bajo dalam beberapa hari terakhir.
Mereka menolak kenaikan harga tiket masuk ke Pulau Komodo yang semula Rp150 ribu menjadi Rp3,75 juta per orang.
Sementara itu sejumlah pelaku usaha pariwisata mengatakan akan mogok massal selama satu bulan. Terhitung mulai 1 hingga 31 Agustus 2022.
Pengusaha di Labuan Bajo atau Taman Nasional Komodo dan semua destinasi wisata Manggarai Barat tidak akan melayanani aktivitas wisata dalam bentuk apa pun.
Layanan transportasi, kapal wisata, tour guide, hotel da restoran tidak akan melayani wisatawan.
Sebagai bentuk protes terhadap rencana kenaikan tiket TNK yang dibungkus dengan bahasa kontribusi konservasi dan monopoli bisnis PT Flobamor di Taman Nasional Komodo.
"Mohon kepada siapa pun yang berencana liburan ke Labuan Bajo pada bulan Agustus untuk dibatalkan dan atau ditunda," tulis akun Facebook Boe Berkelana.
Baca Juga: Pengamat: Penetapan Harga Tiket Masuk Taman Nasional Komodo Rp3,75 juta Belum Ada Landasan Hukum
Mengutip Antara, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur mengirim personel Brimob Polda NTT untuk membantu pengamanan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, setelah berbagai aksi unjuk rasa dari para pelaku wisata terkait dengan kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo.
"Polda mengirimkan tambahan anggota untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan wisatawan yang berwisata di sejumlah kawasan wisata Labuan Bajo," kata Kapolda NTT Irjen Pol Setyo Budiyanto melalui pesan WhatsApp di Kupang, Minggu malam 31 Juli 2022.
Berita Terkait
-
Mogok Massal dan Demo Berlarut Berdampak ke Citra Labuan Bajo, Komisi X DPR Diminta Segera Panggil Kemenparekaf
-
Pengamat: Penetapan Harga Tiket Masuk Taman Nasional Komodo Rp3,75 juta Belum Ada Landasan Hukum
-
Belum Ada Perda Tarif Tiket Masuk TN Komodo Rp 3,7 Juta, Pengamat: Harusnya Tidak Diberlakukan Dahulu
-
Tarif Masuk Taman Nasional Komodo Tetap Diberlakukan, Pemprov NTT: Konservasi yang Baik Butuh Anggaran Besar
-
Pemprov NTT Terus Lakukan Sosialisasi Tiket Masuk Kawasan Taman Nasional Komodo
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Tidak Ada Nasi di Rumah, Ibu di Makassar Mau Lempar Anak ke Kanal
-
Cuaca Semarang Hari Ini: Waspada Hujan Ringan, BMKG Ingatkan Puncak Musim Hujan Makin Dekat
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
Terkini
-
KPK Soal Pembebasan Ira Puspadewi Cs: Secepatnya Ya
-
Belum Terima BLTS? PT Pos Indonesia Pastikan Surat Pemberitahuan Masih Terus Didistribusikan
-
Survei Tingkat Kepercayaan ke Lembaga Negara: BGN Masuk Tiga Besar, DPR-Parpol di Posisi Buncit
-
Darurat Banjir-Longsor Sumut, Bobby Nasution Fokus Evakuasi dan Buka Akses Jalur Logistik yang Putus
-
KPK Panggil Kakak Hary Tanoe dalam Kasus Bansos Hari Ini
-
Survei Terbaru Populi Center Sebut 81,7 Persen Publik Yakin Prabowo-Gibran Bawa Indonesia Lebih Baik
-
Heartventure Dompet Dhuafa Sapa Masyarakat Sumut, Salurkan Bantuan ke Samosir-Berastagi
-
Bansos Tetap Jalan Meski Sumatera Terendam Bencana, PT Pos Indonesia Pastikan Penyaluran Aman
-
KPK Pertimbangkan Lakukan Eksekusi Sebelum Bebaskan Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi, Ini Penjelasannya
-
Francine PSI Tagih Janji Pramono: kalau Saja Ada CCTV yang Memadai, Mungkin Nasib Alvaro Beda