Suara.com - Sejumlah kader Partai Buruh mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (3/8/2022). Kedatangnya tersebut untuk melakukan klarifikasi ke KPU terkait dengan aplikasi sistem informasi partai politik atau Sipol.
"Kita datang untuk meminta klarifikasi terhadap dua hal. Pertama, tidak seluruhnya anggota partai buruh yang didaftarkan ke sipol itu berhasil tampil di Sipol KPU," kata Ketua Timsus Pemenangan Partai Buruh, Said Salahudin ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2022).
Said mengklaim pihaknya dalam aplikasi tersebut sudah memasukan sebanyak lebih dari 25 ribu anggota partai, namun justru yang ditampilkan jumlahnya tak sampai angka tersebut.
"Artinya yang dikirim dengan yang tampil beda angka ada selisih. Kita minta klarifikasi apa yang menyebabkan ada selisih itu. Kenapa tidak seluruhnya alias 100 persen data yang kita kirim itu bisa tampil di KPU," ungkapnya.
Said mengatakan, pihak KPU sendiri juga sudah mengakui ada dua persoalan terkait hal tersebut. Pertama memang ada persoalan akselerasi dalam kaitannya antrean dengan parpol lain. Kemudian yang kedua yakni persoalan daya tampung pada aplikasi.
"Pertama kaitannya dengan akselerasi, dalam Sipol KPU ada persoalan akselerasi di mana partai harus mengantri. Artinya tidak bisa langsung saat data dikirim saat itu juga tampil di Sipol," tuturnya.
"Alasan kedua KPU kenapa data itu tidak data anggota tidak bisa semua masuk itu kaitannya dengan, kedua itu, terkait dengan daya tampung nah ini problem lagi nih daya tampung ini artinya setiap kita kirim data 250 ribu enggak bisa langsung 250 ribu langsung kita kirim. dia di cluster, dalam folder-folder yang kapasitasnya hanya 100 mega bait," sambungnya.
Lebih lanjut, Said mengatakan pihak KPU sendiri akan membenahi persoalan tersebut dengan pihak helpdesk.
"Tadi pak Idham Holik menyampaikan ini menjadi perhatian dia dan setelah ini mereka akan mendiskusikan dengan tim helpdesk, agar keberatan partai buruh ini menjadi perhatian," tandasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Ramai Isu Anggaran Pemilu 2024 Lambat Cair, Ray Rangkuti Singgung Pemerintah Ngotot Kala Gelar Pilkada Serentak 2020
-
Legislator DPR Minta Pemerintah Cairkan Anggaran KPU, Dana Pemilu Kurang?
-
Akui Hubungan Makin Mesra dan Intens, Cak Imin Pastikan PKB-Gerindra Bakal 'Jalan Bareng' Daftar ke KPU
-
Papua Dimekarkan, UU Pemilu Tidak Akan Direvisi
-
Pemerintah Diminta Segera Cairkan Anggaran KPU
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?