Ramai Isu Anggaran Pemilu 2024 Lambat Cair, Ray Rangkuti Singgung Pemerintah Ngotot Kala Gelar Pilkada Serentak 2020

Suara.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan, seharusnya anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 tersedia dan tak boleh dikurangi dengan alasan apa pun, kecuali ada hal-hal yang sifatnya darurat.

Pernyataan tersebut disampaikan Ray dalam diskusi daring bertajuk 'Anggaran Pemilu Seret, Akankah Tunda Pemilu' pada Rabu (3/8/2022).

"Uang untuk pemilu itu udah stand by sebetulnya, mestinya dan itu nggak boleh dikurangi karena apa pun kecuali karena hal yang sifatnya sangat darurat," kata Ray.

Misalnya, kata dia, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru itu bukan merupakan hal yang sifatnya darurat. Penanganan Covid-19 baru masuk dalam kategori darurat.

Namun menurutnya, Covid-19 kekinian bukan hal yang dianggap mendesak atau jadi alasan pemerintah tak mencairkan anggaran untuk penyelenggaran Pemilu 2024. Sebab, pada 2020 lalu saat Covid varian Delta merebak, pemerintah justru ngotot menggelar Pilkada serentak.

"Justru, ketika varian delta berkembang pesat diawal 2020 atau 2021 kita melakukan Pilkada kok," tuturnya.

Apalagi kala itu, kata Ray, pemerintah ngotot melaksanakan Pilkada serentak dengan alasan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, kata dia, pemerintah kekinian bisa memakai alasan yang sama dalam penyelenggaran Pemilu 2024.

"Mestinya kalau pemerintah ingin menggenjot ekonomi kita ya Pemilu 2024 harus dilaksanakan biar ekonomi jalan efeknya banyak sekali. Itu yang menyelamatkan salah satunya ekonomi kita tahun 2020 lalu tahun sekarang itu," tututnya.

"Jadi perputaran uang justru akan terjadi kalau pemilu 2024 yang akan datang kita tetap laksanakan sebagaimana 2020 lalu pemerintah ngotot supaya dilaksanakan pada tahun 2020 dalam rangka justru menggenjot ekonomi kita. Nah itu logikanya," sambungnya.

Baca Juga: Soal Isu Anggaran Pemilu 2024 Lambat Cair, Analis Minta Pemerintah-KPU Duduk Bersama: Jangan Jadi Kegaduhan Baru!

Pernyataan KPU

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya merespons soal wanti-wanti Menko Polhukam Mahfud MD yang membantah pemerintah telah lambat mencairkan anggaran proses Pemilu 2024.

Komisioner KPU, Yulianto Sudrajat, menjelaskan, memang pemerintah sejauh ini sudah menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 Triliun, namun angka tersebut dianggap belum cukup. Terlebih untuk menutup kebutuhan KPU untuk tahun ini.

"Berapa pos yang belum disetujui oleh kementerian keuangan itu yang tidak termasuk di dalam 1,24 T itu diantaranya adalah soal dukungan untuk tahapan yaitu sarana dan prasarana untuk KPU," kata Yulianto di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2022).

Menurutnya, memang KPU mengajukan beberapa anggaran terkait dengan dukungan sarana dan prasarana terkait dengan renovasi dan rehap kantor KPU di seluruh Indonesia. Hal itu mengingat sejumlah kantor KPU di daerah kondisinya butuh perbaikan.

"Nah untuk sementara belum disetujui hanya disetujui 17,4 persen nah itu bagian yang akhirnya mengurangi itu. Termasuk di dalamnya adalah dukungan untuk teknologi informasi itu juga bagian juga tidak seluruhnya disetujui gitu ya," tuturnya.

Sementara itu, Yulianto menjelaskan, hal-hal yang berkaitan untuk pelaksanaan seperti pendaftaran partai politik, verifikasi akurasi, verifikasi faktual kemudian untuk pembentukan badan ad hoc, persiapan untuk penataan daerah pemilihan hingga sosialisasi untuk 2022 ini dianggap sudah cukup.

"Tapi di beberapa item di depan tadi yang sampaikan belum dapat persetujuan," tuturnya.

Untuk itu, ia menyampaikan, KPU sangat berharap sokongan dari pemerintah. Dengan diubahnya postur anggaran untuk keperluan yang dijelaskan tadi diharapkan bisa menunjang performa KPU mempersiapkan Pemilu 2024.

"Kami berharap ini ada revisi ya Sehingga kami, postur KPU, performa KPU di dalam rangka untuk pelaksanaan penyelenggaraan tahapan 2024 ini lebih baik tidak minimalis bisa optimal lagi," ujarnya.

"Kami memohon dukungan pemerintah agar lebih dioptimalkan, toh semua sudah melalui persetujuan DPR, kemudian di banggar dan berikutnya di pemerintah," katanya.