Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Rifqinizamy Karsayuda meminta agar pemerintah tetap mencairkan anggaran KPU untuk kepentingan penyelenggaraan Pemilu 2024. Kendati memang kekinian ada hambatan dalam hal anggaran akibat kondisi global.
"Kami dari Badan Anggaran DPR dan kemudian Komisi II tentu mengingatkan kepada pemerintah bahwa anggaran terkait dengan operasional tahapan Pemilu 2024 itu menjadi kenicayaan untuk kita melaksanakan Pemilu 2024 yang berjalan baik dan sukses," kata Rifqi dalam keterangannya kepada wartawan dikutip Kamis (4/8/2022).
Ia menyampaikan, memang saat ini karena situasi pandemi Covid-19 dan kondisi global berpengaruh pada keuangan negara.
Namun, ia tetap meminta agar pemerintah bisa menyiasatinya dengan melakukan realokasi anggaran. Terlebih agar anggaran penyelenggaraan pemilu untuk tahun 2022 ini bisa dicairkan sepenuhnya.
"Pemerintah harus melakukan exercise anggaran," katanya.
Bahwa anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR. Menurutnya, jumlahnya tidak akan berkurang sedikit pun.
"Kami pastikan bahwa anggaran terkait dengan Pemilu merupakan komitmen bersama DPR dan pemerintah yang InsyaAllah tidak akan pernah berubah," imbuhnya.
Pernyataan KPU
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjelaskan, jika pencairan anggaran tahun 2022 dari pemerintah macet akan berdampak salah satunya kepada honor untuk tenaga ad hoc penyelenggara Pemilu 2024.
Baca Juga: Ray Rangkuti: Pemilu 2024 Perlu Tetap Dilaksanakan Tepat Waktu Demi Menggenjot Roda Perekonomian
KPU, diketahui mereka baru menerima pencairan anggaran Rp 2,4 triliun dari pagu anggaran KPU tahun 2022 sebesar Rp 8,06 triliun.
Sementara itu, Kementerian Keuangan melalui dirjen anggran Kemenkeu hanya merealisasikan tambahan anggaran KPU sebesar Rp 1, 245 triliun pada (26/7/2022).
"Karena kan kita sudah punya anggaran sekian, tapi begitu faktanya atau realitasnya yang disetujui sekian, kita juga harus realistis kan," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (3/8/2022).
Akhirnya, kata dia, KPU kekinian akan menghitung ulang alokasi anggaran yang sudah dicairkan pemerintah sementara.
Hasyim mengatakan, KPU sendiri sudah membuat perencanaan menaikkan honorium bagi badan ad hoc penyelenggara pemilu hingga tiga kali lipat dari Pemilu 2019.
Namun, kata dia, dengan belum maksimalnya pencairan anggaran membuat dampak nantinya bagi psikologis tenaga ad hoc tersebut. Terutama bagi tingkat kesukarelawanan.
Berita Terkait
-
Direktur LIMA Indonesia Sebut Pemilu 2024 Bisa Genjot Perekonomian
-
Ray Rangkuti: Pemilu 2024 Perlu Tetap Dilaksanakan Tepat Waktu Demi Menggenjot Roda Perekonomian
-
Soal Anggaran Pemilu Macet dari Pemerintah, KPU Beberkan Dampaknya
-
KPU Riau Gelar Sosialisasi dan Pendidikan Politik kepada Pemilih Perempuan
-
Daftar Ikut Pemilu ke KPU, Dokumen Partai Garuda Besutan Adik Wagub DKI Riza Patria Dinyatakan Lengkap
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
Pilihan
-
Dugaan Korupsi Miliaran Rupiah, Kejati DIY Geledah Kantor BUKP Tegalrejo Jogja
-
Fakta-fakta Gangguan MRT Kamis Pagi dan Update Penanganan Terkini
-
5 Mobil Bekas Pintu Geser Ramah Keluarga: Aman, Nyaman untuk Anak dan Lansia
-
5 Mobil Bekas di Bawah 100 Juta Muat hingga 9 Penumpang, Aman Bawa Barang
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
Terkini
-
Gara-gara Pohon Mahoni 'Raksasa' Usia 1 Abad Tumbang, 524 Penumpang MRT Jakarta Dievakuasi
-
UU MD3 Digugat Mahasiswa Agar Rakyat Bisa Pecat DPR, Ketua Baleg: Bagus, Itu Dinamika
-
Isu Lobi-lobi Dibantah! Kuasa Hukum Ungkap Alasan Sebenarnya Roy Suryo Cs Tak Ditahan
-
Mahasiswa Gugat UU MD3 Agar Rakyat Bisa Pecat Anggota DPR, Parlemen Khawatir Timbulkan Kekacauan
-
Palu Hakim Lebih Ringan dari Tuntutan, Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Divonis 4,5 Tahun Penjara
-
Pertimbangkan Mediasi dengan Jokowi, Roy Suryo dan Rismon Mulai Melunak?
-
Misteri Dosen Untag Tewas di Hotel: Autopsi Ungkap Aktivitas Berlebih, Mahasiswa Soroti Kejanggalan
-
Kompak Berkemeja Putih, Begini Penampakan 23 Terdakwa Demo Agustus di Ruang Sidang
-
Deretan Fakta AKBP Basuki, Benarkah Ada Hubungan Spesial di Balik Kematian Dosen Untag?
-
KPK Periksa Tiga Kepala Distrik Terkait Korupsi Dana Operasional di Papua