Suara.com - Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan pemilu 2024 mendatang perlu tetap dilaksanakan tepat waktu demi menggenjot roda perekonomian nasional, meski di tengah wacana penundaan pemilu yang menyeruak.
“Nah, ini mustinya kalau pemerintah ingin menggenjot ekonomi kita, Pemilu 2024 harus dilaksanakan biar ekonomi jalan, efeknya banyak sekali,” kata Ray dalam diskusi yang diselenggarakan oleh PARA Syndicate secara hybrid bertajuk "Anggaran Pemilu Seret, Akankah Tunda Pemilu Lagi?”, hari ini.
Perputaran roda ekonomi tersebut, kata Ray, dapat berjalan dengan adanya kucuran uang pemerintah yang akan dialokasikan pada banyak sektor, termasuk kucuran dana dari para calon legislatif maupun partai politik.
“Industri-industri survei, industri percetakan surat suara, percetakan balon, spanduk, macam-macam logistik itu hidup semua, termasuk di dalamnya tentu saja tim sukses-sukses akan hidup,” ujarnya.
Menurutnya, motif untuk menggenjot perekonomian tersebut senada dengan penyelenggaraan Pilkada 2020 lalu yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19.
“Karena menurut pemerintah itu cara untuk menggenjot ekonomi kita secara nasional melalui pilkada itu,” kata Ray.
Pengamat politik tersebut juga menampik kondisi dunia yang tengah menghadapi krisis global dan konflik Rusia-Ukraina dapat berimbas pada penundaan Pemilu 2024 mendatang.
Selain itu, tambah Ray, alokasi dana untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 pun sudah disiapkan dan disepakati yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana kebutuhan anggaran tahapan Pemilu 2024 di tahun 2022 yang disetujui DPR dan Kementerian Keuangan sebesar Rp 8,06 triliun.
“Apakah ada efek dari perang Rusia-Ukraina secara teoritik menurut saya enggak ada, kalau pun ada ada kecil sekali, kalau pun itu kecil mustinya enggak cuma imbas soal pemilu, tapi juga mengimbas semua sektor kita, yang kedua uang pemilu itu ada sudah diplot,” ujarnya.
Baca Juga: KPU Riau Gelar Sosialisasi dan Pendidikan Politik kepada Pemilih Perempuan
Menurutnya kondisi-kondisi di atas tidak dapat serta merta membuat Pemilu 2024 yang bersifat maslahat itu tertunda, begitu pula halnya dengan anggaran pemilu yang tidak dapat dikurangi oleh karena apapun kecuali oleh hal yang bersifat sangat darurat. [Antara]
Berita Terkait
-
Pengamat Ungkap Kontras Jokowi dan Prabowo, Dulu 60% Kepuasan Publik Tenang, Kini 90% Sepertiga 98
-
Kritik 'Kultur Pejabatisme' di Indonesia, Ray Rangkuti Serukan Hormati Kinerja Bukan Jabatan!
-
Wapres Gibran Undi Doorprize di Acara Mancing, Ray Rangkuti Ketawa Ngakak: Aku Gak Bisa Lagi Ngomong
-
Proyek Whoosh Diacak-acak, Pakar Ungkap Hubungan Prabowo-Jokowi: Sudah Retak tapi Belum Terbelah
-
Borok KPU Terbongkar Lagi: Sengaja Tak Laporkan Penggunaan Jet Mewah ke DPR
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025