Suara.com - Fraksi PKS di DPR mengkritik pembengkakan biaya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung garapan China. Proyek tersebut disebut sudah salah sejak awal.
"Ini menurut kami dari awal sudah menuai kritik dan protes. Karena kami mencatat ada masalah dalam kebijakan tidak dilakukan kajian terlebih dahulu secara mendalam," ujar Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/8/2022).
Apalagi diketahui, pemerintah pada awalnya menjanjikan proyek tersebut murni business to business atau B2B.
Tetapi kekinian, akibat pembengkakan biaya, pihak China justru meminta Indonesia ikut menanggung beban biaya lewat APBN.
"Kita lihat di awal proyek kereta cepat ini dikatakan oleh menteri terkait ini adalah B2B kemudian bergeser menjadi tanggungan pemerintah, kok bisa?" kata Jazuli.
Usul DPR Bentuk Pansus Hak Angket
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) berpotensi didani APBN imbas proyek yang mengalami pembengkakan anggaran. Menanggapi itu Fraksi PKS di DPR mengusulkan pembentukan pansus hak angket.
Jazuli mengatakan usulan pembentukan pansus hak angket iti dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan budgeting atas pelaksanaan anggaran oleh pemerintah. Ia berujar PKS berharap pemerintah tetap mengedapankan akuntabilitas dan pengelolaan dan penggunaan anggaran.
"Karena proyek kereta cepat ini menuai banyak kritik dan indikasi persoalan dan masalah maka kami Fraksi PKS mengusulkan dibentuknya pansus hak angket, untuk mendalami tentang proyek kereta cepat ini," kata Jazuli.
Baca Juga: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Disebut Bakal Jalani Tes Dinamis November, Bertepatan dengan G20
Diketahui, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang digagas Pemerintah Indonesia dengan menggandeng investor dari China, mengalami pembengkakan anggaran.
Alhasil, China melalui China Development Bank (CDB) meminta Indonesia turut menanggung pembengkakan biaya tersebut.
Bagaimana latar belakang permintaan CDB tersebut? Berikut ulasannya.
Pembengkakan biaya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung timbul seiring terjadinya kelebihan biaya atau cost overrun dalam pengerjaan konstruksi dalam proyek tersebut.
Adapun cost overrun dalam proyek KCJB adalah sebesar 8 miliar dolar AS atau setara dengan Rp114 triliun rupiah.
Jika dilihat dari angka tersebut, maka biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung membengkak 1,9 miliar dolar AS atau setara dengan Rp27,09 triliun, dari anggaran awal sebesar 6,07 dolar AS ekuivalen Rp86.5 triliun.
Tag
Berita Terkait
-
Mau Dalami Polemik Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Fraksi PKS Usul DPR Bentuk Pansus Hak Angket
-
Menhub: Naik Kereta Cepat Perjalanan dari Jakarta ke Bandung Butuh 36 Menit
-
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Disebut Bakal Jalani Tes Dinamis November, Bertepatan dengan G20
-
11 Rangkaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sudah Rampung
-
Rangkaian Kereta Cepat Jakarta Bandung Mulai Dikirim dari China Hari Ini
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
Terkini
-
Menaker Dorong Balai K3 Perkuat Pencegahan, Tekan Angka Kecelakaan Kerja
-
Dalih Akses Sulit, Pasukan Oranye di Matraman Sapu Sampah ke Sungai: Langsung Kena SP1
-
Bela Donald Trump, Ketua DPR AS Sebut Paus Leo XIV Harusnya Siap Dikomentari
-
PM Armenia Pamer Kedeketan dengan Rusia, Komunikasi Sangat Intensif
-
Janji Xi Jinping kepada Trump: Pastikan Tak Ada Pasokan Senjata China untuk Iran
-
Rusia Bela Hak Nuklir Iran, Lavrov Sebut Pengayaan Uranium untuk Tujuan Damai
-
Kisah Siswa Pulau Batang Dua Tempuh Ujian Kelulusan di Tenda Pengungsian
-
ILUNI UI Soroti Risiko Hukum di Balik Transformasi BUMN: Era Baru, Tantangan Baru
-
H-7 Keberangkatan, Pemerintah: Persiapan Haji 2026 Hampir Rampung 100 Persen
-
Kasus Pelecehan Seksual FH UI: Bukti Dunia Pendidikan Kita Sedang Tidak Baik-Baik Saja?