Suara.com - Fraksi PKS di DPR mengkritik pembengkakan biaya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung garapan China. Proyek tersebut disebut sudah salah sejak awal.
"Ini menurut kami dari awal sudah menuai kritik dan protes. Karena kami mencatat ada masalah dalam kebijakan tidak dilakukan kajian terlebih dahulu secara mendalam," ujar Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/8/2022).
Apalagi diketahui, pemerintah pada awalnya menjanjikan proyek tersebut murni business to business atau B2B.
Tetapi kekinian, akibat pembengkakan biaya, pihak China justru meminta Indonesia ikut menanggung beban biaya lewat APBN.
"Kita lihat di awal proyek kereta cepat ini dikatakan oleh menteri terkait ini adalah B2B kemudian bergeser menjadi tanggungan pemerintah, kok bisa?" kata Jazuli.
Usul DPR Bentuk Pansus Hak Angket
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) berpotensi didani APBN imbas proyek yang mengalami pembengkakan anggaran. Menanggapi itu Fraksi PKS di DPR mengusulkan pembentukan pansus hak angket.
Jazuli mengatakan usulan pembentukan pansus hak angket iti dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan budgeting atas pelaksanaan anggaran oleh pemerintah. Ia berujar PKS berharap pemerintah tetap mengedapankan akuntabilitas dan pengelolaan dan penggunaan anggaran.
"Karena proyek kereta cepat ini menuai banyak kritik dan indikasi persoalan dan masalah maka kami Fraksi PKS mengusulkan dibentuknya pansus hak angket, untuk mendalami tentang proyek kereta cepat ini," kata Jazuli.
Baca Juga: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Disebut Bakal Jalani Tes Dinamis November, Bertepatan dengan G20
Diketahui, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang digagas Pemerintah Indonesia dengan menggandeng investor dari China, mengalami pembengkakan anggaran.
Alhasil, China melalui China Development Bank (CDB) meminta Indonesia turut menanggung pembengkakan biaya tersebut.
Bagaimana latar belakang permintaan CDB tersebut? Berikut ulasannya.
Pembengkakan biaya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung timbul seiring terjadinya kelebihan biaya atau cost overrun dalam pengerjaan konstruksi dalam proyek tersebut.
Adapun cost overrun dalam proyek KCJB adalah sebesar 8 miliar dolar AS atau setara dengan Rp114 triliun rupiah.
Jika dilihat dari angka tersebut, maka biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung membengkak 1,9 miliar dolar AS atau setara dengan Rp27,09 triliun, dari anggaran awal sebesar 6,07 dolar AS ekuivalen Rp86.5 triliun.
Tag
Berita Terkait
-
Mau Dalami Polemik Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Fraksi PKS Usul DPR Bentuk Pansus Hak Angket
-
Menhub: Naik Kereta Cepat Perjalanan dari Jakarta ke Bandung Butuh 36 Menit
-
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Disebut Bakal Jalani Tes Dinamis November, Bertepatan dengan G20
-
11 Rangkaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sudah Rampung
-
Rangkaian Kereta Cepat Jakarta Bandung Mulai Dikirim dari China Hari Ini
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
- Kompetisi Menulis dari AXIS Belum Usai, Gemakan #SuaraParaJuara dan Dapatkan Hadiah
- Ini 5 Shio Paling Beruntung di Bulan Oktober 2025, Kamu Termasuk?
- Rumah Tangga Deddy Corbuzier dan Sabrina Diisukan Retak, Dulu Pacaran Diam-Diam Tanpa Restu Orangtua
Pilihan
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
-
Evakuasi Ponpes Al-Khoziny: Nihil Tanda Kehidupan, Alat Berat Dikerahkan Diirigi Tangis
-
Statistik Brutal Dean James: Bek Timnas Indonesia Jadi Pahlawan Go Ahead Eagles di Liga Europa
-
Harga Emas Antam Stagnan, Hari Ini Dibanderol Rp 2.235.000 per Gram
-
Poin-poin Utama UU BUMN: Resmi Disahkan DPR RI, Selamat Tinggal Kementerian BUMN
Terkini
-
Revisi UU BUMN, KPK Tegaskan: Direksi dan Dewan Pengawas Wajib Lapor LHKPN
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
-
Cek Daftar Lengkap Kereta Jarak Jauh yang Berhenti di Stasiun Jatinegara Selama HUT ke-80 TNI
-
Santai, Menkum Tak Masalah SK PPP Kubu Mardiono Digugat Kubu Supratmanto, Mengapa?
-
Jenderal Bintang 2 Pengawal Pasukan Perdamaian, Ini Sosok Mayjen TNI Taufik Budi Santoso
-
Soal Tangkap dan Adili Jokowi, Rocky Gerung: Harus Ada Proses, Dimulai di DPR atau Meja Pengadilan
-
Khawatir Kekuatan Disalahgunakan? Pesan Prabowo ke TNI: Jangan Khianati Bangsa dan Rakyat!
-
Dana Hibah Jatim Jadi Bancakan Berjemaah, Proyek Rakyat Cuma Kebagian Ampas
-
Dari Puncak JI ke Pangkuan Ibu Pertiwi: Kisah Abu Rusydan dan Komitmen Deradikalisasi Negara
-
Drama Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi: Pernah Dilaporkan Hilang, Pulang Jadi Tersangka Korupsi Rp32,2 M