Soroti Janji Proyek Kereta Cepat Tak Pakai APBN tapi Sekarang Malah Sebaliknya, PKS ke Pemerintah: Kok Bisa?

China minta RI ikut tanggung pembengkakan biaya

Adanya permintaan China tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo.

Ia mengatakan, China meminta Indonesia ikut menanggung pembekakan biaya dalam proyek KCJB dengan menggunakan APBN.

"Ada permintaan karena cost overrun ini agar di-cover oleh pemerintah Indonesia," jelas Wahyu Utomo dikutip pada Rabu (27/7/2022).

"Terkait hal ini, teman-teman dari Kementerian Keuangan baru membahas yang merupakan bagian kewajiban kami untuk kontribusi dalam pembangunan, bukan cost overrun," lanjutnya.

Presiden Jokowi belum beri respons

Hingga kini, Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum merespons masalah pembengkakan biaya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Dan terkait permintaan China agar pemerintah Indonesia ikut menalangi pembengkakan biaya tersebut, Presiden Jokowi juga belum memberikan arahan apapun.

Namun sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menegaskan beberapa kali kalau proyek KCJB tersebut adalah murni business to business (b to b). Presiden juga pernah berjanji tida akan menggunakan dana APBN sepeserpun dalam proyek tersebut.

Baca Juga: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Disebut Bakal Jalani Tes Dinamis November, Bertepatan dengan G20

PT KAI ikut angkat bicara

Terkait masalah pembengkakan biaya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Didiek Hartantyo ikut angkat bicara.

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI, Didiek mengatakan, penyelesaian proyek KCJB memang terhambat dan penyelesaian proyeknya terancam diundur.

Menurutnya, penyelesaian proyek KCJB akan molor jika PMN tak kunjung cair, terlebih menyusul menipisnya kas KCIC hingga September mendatang.

KCIC yang sahamnya dimiliki oleh sejumlah BUMN berharap, kucuran dana APBN melalui skema PMN yang sudah disetujui bisa menjadi penyelamat proyek ini.

"Ini yang kemarin ditayangkan saat RDP di komisi VI disampaikan menteri BUMN dan kemarin dalam pembahasan menyeluruh dan ini akan diberikan support," ujar Didiek dalam RDP dengan Komisi V DPR RI, Rabu (6/7/2022).

"Dan apabila ini tidak cair di 2022 ini, maka penyelesaian proyek ini akan terhambat juga," tandasnya.