Suara.com - Pemberlakuan tarif baru masuk ke kawasan wisata Pulau Komodo dan Pulau Padar, Kabupaten Manggarai Barat, NTT ditunda oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga 1 Januari 2023 mendatang.
Selama lima bulan ke depan, tetap berlaku tarif lama masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar.
"Pemerintah Provinsi NTT memberikan dispensasi selama lima bulan ke depan atau tetap berlaku tarif lama masuk Pulau Komodo maupun Pulau Padar. Pemberlakuan tarif baru sebesar Rp3,75 juta mulai berlaku pada 1 Januari 2023," kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur Zeth Sony Libing pada Senin (8/8/2022).
Menurutnya, tarif baru sebesar Rp3,75 juta yang telah ditetapkan oleh Pemprov NTT mulai berlaku pada 1 Januari 2023.
Untuk itu, wisatawan baik domestik maupun mancanegara selama Agustus-Desember 2022 yang masuk Pulau Komodo dan Padar tetap diberlakukan tarif lama, yaitu Rp75ribu bagi wisatawan domestik sementara Rp150 ribu untuk wisatawan mancanegara.
Dispensasi pemberlakuan tarif baru masuk kawasan Pulau Komodo itu berdasarkan saran dan masukan dari berbagai pihak, termasuk arahan Presiden Jokowi dan tokoh agam serta sejumlah tokoh masyarakat di Manggarai Barat.
"Pemberian dispensasi ini merupakan atas saran dan masukan dari berbagai pihak termasuk arahan dari bapak Presiden Joko Widodo. Pemerintah NTT tentu tetap memperhatikan semua masukan dari berbagai pihak seperti masukan dari Bapa Uskup Ruteng Mgr Siprianus Hormat, para alim ulama, para pendeta, dan tokoh-tokoh masyarakat di daerah itu," kata Zeth.
Selama lima bulan ini, pemerintah NTT akan mempersiapkan fasilitas dan infrastruktur dalam kawasan wisata Pulau Komodo dan Pulau Padar.
Terkait pemberlakuan tarif baru, selama lima bulan ke depan pemerintah juga akan mengintensifkan kegiatan sosialisasi dengan berbagai pihak, seperti kalangan gereja, tokoh masyarakat, dan berbagai pihak kabupaten ujung barat Pulau Flores itu.
Baca Juga: Jusuf Kalla Minta Tarif Masuk Pulau Komodo Dievaluasi, Cukup Rp1 Juta
Ia menegaskan para wisatawan yang ingin membeli tiket masuk ke Pulau Komodo dan Padar yang berkunjung mulai 1 Januari 2023 sudah bisa mendaftar melalui aplikasi INISA dimiliki PT Flobamor.
"Para wisatawan yang ingin melakukan pembelian tiket masuk ke Pulau Komodo dan Padar sudah bisa dilakukan saat ini untuk pelaksanaan kunjungan wisata mulai 1 Januari 2023," kata Zeth. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Jusuf Kalla Minta Tarif Masuk Pulau Komodo Dievaluasi, Cukup Rp1 Juta
-
Soal Harga Tiket Masuk TN Komodo Naik jadi Rp3,75 Juta, Legislator PKS: Pemerintah Gagal Paham
-
Picu Mogok Massal, Pemerintah Bakal Evaluasi Tiket Masuk Pulau Komodo Rp 3,75 Juta
-
Harga Tiket Komodo Naik hingga Rp3 Juta Tuai Pro-Kontra, Berikut Rinciannya!
-
Pemerintah Diminta Lakukan Referendum Tentukan Kenaikan Tarif Tiket Pulau Komodo
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara